advertisement pasang iklan disini
BeritaDaerahHomeNewsPolitikSumut

Soal OTT Bupati Langkat Wakil Ketua PSI Sumut Minta KPK Periksa Pimpinan Dan Anggota DPRD 

Bagikan ke :

Deempatbelas.com,Medan –Pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK RI terhadap Bupati Langkat TRP dan Abangnya ISK, bersama beberapa orang lainnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, mendapat respon dari berbagai masyarakat, mulai dari yang mendukung sampai yang bersimpati kepada Bupati Langkat TRP.

Salah satunya berasal dari Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut) Roy Novan yang merupakan putra asli Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, yang menilai kinerja KPK semakin baik dalam memberantas korupsi sejak sebulan terakhir atau di awal Tahun 2022.

pasang iklan disini

Menurut Roy, kinerja KPK dalam memberantas korupsi perlu di apresiasi dengan baik, seperti OTT terhadap Bupati Langkat dan jangan hanya sampai disitu saja, bila perlu lebih mendalam menelusuri aliran dana yang selama ini sudah berjalan.

“Lembaga KPK RI harus periksa juga pimpinan dan anggota DPRD Langkat periode 2019-2024 ini, sebab, kemungkinan atau diduga motivasi suap pengadaan barang dan jasa 2020/2021/2022 yang dituduhkan ke Bupati Langkat TRP, bisa jadi uangnya digunakan untuk pengesahan APBD 2020/2021/2022, atau keperluan lainnya yang diketahui oleh Pimpinan dan Anggota DPRD saat ini. “Kata Roy Novan. Jumat (21/01).

Roy menyebutkan, semua pengadaan barang dan jasa tersebut pastilah sebagian besar judul dan programnya ada di APBD yang disahkan bersama-sama antara Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Langkat. Perlu diingat KPK, jika salah satu tersangka merupakan Abang Bupati TRP.

“Ternyata tahun 2021 Ketua DPRD Langkat adalah adik Bupati TRB, hal ini pastilah sudah diketahui KPK,” ujar Roy Novan.

Bro Roy Novan yang juga merupakan wakil ketua DPW PSI Sumut periode 2021-2025 ini, dalam keterangannya menambahkan bahwa dirinya secara pribadi merasa tidak percaya jika uang suap itu digunakan Bupati TRP untuk keperluan pribadinya, namun diduga kemungkinan uang suap itu sebagian besar digunakan untuk hal yang berkaitan dengan urusan kepemerintahan, salah satunya urusan dengan lembaga DPRD.

“Saya pikir mustahil dengan kekayaan berlimpah sampai 85 milyar rupiah lebih, uang suap yang disangkakan itu digunakan untuk kepentingan pribadi Bupati TRP. Rasanya tidak mungkin. Oleh karena itu, wajar saja KPK RI dalam kasus ini juga memeriksa pimpinan dan anggota DPRD Langkat yang setiap tahun pasti ikut serta membahas dan mengesahkan APBD.”Ungkapnya.

“Kami masyarakat Langkat menunggu kerja hebat KPK RI yang sudah berhasil melakukan OTT di daerah kami. Harapannya ya, semua oknum-oknum yang diduga terlibat, mengetahui dan menerima harus diperiksa jika cukup bukti juga ditetapkan sebagai tersangka,” kata Roy Novan.

Lebih lanjut ia menyebutkan Partai Solidaritas Indonesia menilai, Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat tersebut semakin memperlihatkan citra buruk atas kegagalan partai politik lama dalam melakukan pengkaderan terutama pembelajaran soal pencegahan tindak pidana praktik korupsi.

“Itulah yang terjadi jika saat ini masih banyak Parpol yang belum berkomitmen menghadirkan politisi yang bersih, baik untuk legislatif maupun eksekutif. Karena pengkaderan masih dilakukan secara tertutup, jauh dari pantauan publik. Belum lagi dugaan Mony Politik masih banyak dilakukan sehingga apa yang terjadi hari ini harus menjadi tanggung jawab sebuah partai politik kedepannya. “Tutup Roy.

Show More

admin

Deempatbelas.com merupakan salah satu media online di Kota Medan yang beralamatkan di Jalan Armada No.14 Kecamatan Medan Kota. Medan, Sumatera Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button