JaringanNews, Medan – Ketua PSI Sumatera Utara sangat menyayangkan adanya rapat gelap atau tertutup yang dilakukan komisi D DPRD Sumut bersama salah satu Dinas Provinsi Sumut. Bahkan awak media sekalipun juga tidak diperbolehkan masuk dalam kegiatan itu.
Menurut Nezar yang juga mantan sekertaris dan wakil sekertaris di komisi D DPRD Sumut pada tahun 2014-2016 lalu menduga, ada sesuatu yang sangat penting dan rahasia dalam pembahasan di rapat yang menyangkut dana aspirasi yang telah di tuangkan didalam buku APBD Provinsi Sumatera Utara, sehingga hal ini tidak boleh di ketahui oleh kawan-kawan media.
Nezar menilai, dana aspirasi untuk daerah pemilihan sebenarnya bukan masalah sepanjang metode penganggaran dan penggunaannya tepat sasaran, di mulai saat hasil pokir (pokok pikiran) masuk kedalam E-Planing di Bapeda dan masuk di E-Budgeting dalam pagu indikatif dan sudah tentu harus melalui proses Musrenbang dari mulai tingkat kota sampai Provinsi.
“Dalam pelaksanaannya tidak ada kepentingan transaksaksional atas dana aspirasi tersebut. Seperti yang di jelaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Dan patut kita duga ketika Komisi D rapat tidak boleh wartawan masuk maka hal ini ada sesuatu yang sifatnya rahasia menyangkut dana aspirasi. Karena bagaimana pun semua itu di mulai dari perencanaan dan kekuasaan. “Kata Nezar kepada wartawan, Rabu, (04/03).
Saat ditanya wartawan di sela-sela kesibukannya memimpi partai PSI Sumut, Politikus senior ini mengatakan, dana aspirasi itu sebaiknya tidak tertuang jelas di dalam buku APBD atas kepentingan personal masing-masing Legislatif, apalagi bersamaan dalam jumlah besar.
“Tetapi alangkah baiknya dibuat sebagai kepentingan seluruhnya di daerah pemilihan anggota DPRD masing-masing. Hal ini sebagai bentuk pembangunan di daerah mereka, sehingga rakyat dapat merasakan manfaat langsung atas hadirnya para legislator di daerah mereka. “Ungkap Nezar.
