Nasional

Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 telah terselenggara dengan baik dan penuh antusias.

“Saya harap hasil Rakernis mencerminkan capaian Kejaksaan dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta tugas-tugas direktif lainnya,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung menuturkan bahwa kini adalah waktu yang tepat bagi Kejaksaan untuk menampilkan keberhasilan penegakan hukum yang utuh. Untuk itu Jaksa Agung meminta seluruh bidang menanggalkan ego sektoral dan merapatkan barisan, untuk bekerja secara kolaboratif melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah, tugas pokok fungsi, tugas-tugas direktif, Rencana Aksi Nasional, dan Indeksasi.

“Disamping itu, perlu saudara ingat bahwa trimester ke-4 tahun 2022 sudah di depan mata, maka saya ingatkan kepada seluruh satuan kerja agar segera merealisasikan penyerapan anggaran, baik tugas fungsi maupun Prioritas Nasional, karena saya menilai bahwa suatu kegiatan dapat dikatakan selesai apabila anggaran yang disediakan telah diserap dengan penuh tanggung jawab,” ujar Jaksa Agung.

Selanjutnya, Jaksa Agung meminta regulasi untuk melaksanakan tambahan kewenangan Kejaksaan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat dituntaskan sebelum akhir tahun.

“Saya yakin dengan sinergitas seluruh jajaran, maka Kejaksaan dapat lebih optimal dalam menggerakkan peningkatan Peran Kejaksaan guna menyongsong Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat! Perlu saya ingatkan, Sebuah perahu tidak akan bergerak maju dengan baik jika masing-masing mendayung dengan caranya sendiri-sendiri, terlebih secara berlawanan arah satu sama lain,” ujar Jaksa Agung.

Untuk itu, Jaksa Agung memerintahkan seluruh jajaran segera mengaktualisasikan rekomendasi hasil Rakernis pada setiap bidang yang telah dituangkan dalam Instruksi Jaksa Agung dengan sungguh-sungguh, serempak, dan sinergi.

Jaksa Agung menyampaikan bahwa dalam situasi ekonomi global tidak menentu yang ditandai dengan pelambatan ekonomi dan kenaikan harga signifikan, sementara terjadi pelemahan terhadap daya beli masyarakat, Kejaksaan sebagai aparatur Pemerintah agar mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program ekonomi kerakyatan sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi mikro, seperti halnya penyaluran bantuan sosial agar dilakukan pedampingan dan pengawasan sehingga tepat guna dan tepat sasaran.

Pengarahan disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Penutupan Rapat Kerja Teknis Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 pada Jumat 30 September 2022 yang dihadiri baik secara langsung maupun virtual oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI, Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di linfkungan Kejaksaan Agung, Para Kepala Kejaksaan Tinggi beserta jajaran di seluruh Indonesia, dan Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri beserta jajaran di seluruh Indonesia.

Jakarta – Bertempat di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima penghargaan sebagai “Tokoh Restorative Justice dan Pemberantas Korupsi” dalam Kategori Politik, Hukum dan Keamanan pada Rakyat Merdeka Award 2022 Untuk Indonesia Pulih & Bangkit. Adapun penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh, pimpinan tinggi pemerintah ataupun pimpinan organisasi karena telah mendorong, memotivasi, dan berinovasi serta melakukan perubahan demi pemulihan ekonomi nasional.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mewakili Jaksa Agung menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diterima. Kapuspenkum berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi sehingga kinerja Kejaksaan RI semakin lebih baik dan terus bermanfaat bagi masyarakat, serta Kejaksaan RI dapat menerima penghargaan-penghargaan lain di masa mendatang.

“Selamat kepada Bapak Jaksa Agung RI atas penghargaan yang diterima. Semoga menjadikan kinerja Kejaksaan menjadi lebih baik lagi, khususnya di tahun 2023 yang akan datang,” ucap Kapuspenkum Kejaksaan Agung.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh nasional penerima penghargaan (award) dari Rakyat Merdeka Award 2022 dengan Kategori Ekonomi, Korporasi & Kesehatan, Kategori Infrastruktur, Energi dan Lingkungan Hidup, Kategori Politik, Hukum dan Keamanan, Kategori Korporasi Energi, Teknologi dan Pangan, Kategori Korporasi Perbankan dan Lembaga Keuangan, Kategori Korporasi Infrastruktur, Manufaktur dan Otomotif, dan Kategori Khusus, yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Medan – Pembina dan Pendiri Asosiasi Pengusaha Teri Medan Muhri Fauzi Hafiz kembali membuka tabir fakta mengenai pelanggaran sejumlah oknum pengusaha teri Medan atas peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, seperti peraturan menteri kelautan dan perikanan RI yang sudah diketahui publik.

“Saya hari ini berani buka-bukaan soal banyaknya pelanggaran yang dilakukan oknum pengusaha teri Medan terutama soal dokumen operasional yang mati dan alat tangkap ilegal,” kata Muhri Fauzi Hafiz di Medan, Selasa 27/9/2022.

Menurut Muhri, banyaknya pelanggaran oleh oknum pengusaha teri Medan selama ini karena diduga mereka ada yang bekingi di dalam melakukan kegiatannya, ada sejumlah oknum di dinas pemerintahan provinsi Sumatera Utara maupun instansi berwenang lainnya di Belawan, Sumatera Utara yang diduga terlibat membuat seakan-akan oknum pengusaha teri Medan kebal hukum.

“Faktanya yang saya ketahui terutama soal pelanggaran dokumen-dokumen seperti Izin Usaha SIUP dan alat tangkap yang dipakai dilapangan semua yang digunakan pengusaha teri Medan itu sudah mati sejak tahun 2017 lalu. Dan pada tahun 2019 lalu waktu itu saya ikut mendampingi mereka menguruskannya dari kementerian kelautan dan perikanan juga kekantor presiden sudah dilakukan bersama, agar melengkapi dokumen yang diperlukan. Namun faktanya hari ini seolah olah dengan sengaja tidak diurus,” ujarnya.

Lebih lanjut, tidak hanya dokumen, bahkan alat tangkap ikan seperti pukat katrol dan lainnya itu juga seharusnya tidak ada ijin atau sama sekali dilarang operasional oleh pemerintah pusat melalui peraturan kementerian kelautan dan perikanan RI, juga mereka abaikan semua ditabrak aturannya, karena mereka tidak pernah bisa ditangkap/dirazia.

“Seperti adanya pembiaaran atas kondisi ini semua dan seolah-olah mereka kebal hukum. Jelas ini merupakan pelanggan hukum yang dilakukan bertahun-tahun. Apalagi tiap bulan para pelaku usaha teri Medan ini katanya menyetorkan sejumlah uang kepada oknum, jadi mereka pelaku usaha beranggapan ngapain harus ada izin dan lainnya, selagi Ayam suka makan jagung ngapain di urus,” jelas Muhri Fauzi Hafiz bersemangat.

Muhri menambahkan, kepada pemerintah provinsi Sumatera Utara yaitu dinas kelautan dan perikanan juga instansi terkait dan aparat penegak hukum diharapakan dapat segera melakukan penertiban dan menindak tegas pelaku usaha yang diduga melanggar aturan.

Di tempat terpisah, Ketua Asosiasi Nelayan Teri Medan Arnol Hutabarat saat dikonfirmasi melalui telpon tidak dapat menjawab soal pelanggaran yang terjadi. Namun dirinya mengakui bahwa sudah berulangkali memperingatkan para pengusaha agar segera mengurus izin dan sebagainya kepada instansi berwenang sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.

Sementara itu, hingga berita ini diuturunkan, saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat What’sup, salah satu pelaku usaha teri Medan bernama Akok enggan menjawab dan memilih bungkam. Begitu juga dengan pengusaha lainnya bernama Akam, Awi dan Acin memilih enggan berkomentar dan hanya membaca pesan singkat terkait berita tersebut.

 

Jakarta – Jaksa Agung RI Prof. Dr. ST Burhanuddin menerima Special Achievement Award dari International Association of Prosecutors (IAP) yang langsung diberikan oleh Dr. Cheol Kyu Hwang (President of IAP) dan didampingi oleh Han Moraal (Secretary General of IAP) pada Acara Pembukaan 27th Annual Conference & General Meeting IAP tanggal 26 September 2022 di Kavkasioni Ballroom Sheraton Tbilisi Georgia. Acara 27th Annual Conference & General Meeting IAP dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Georgia Irakhi Gharibashvili yang didampingi oleh Jaksa Agung Georgia Irakhi Shotadze dan President IAP Cheol Kyu Hwang.

Pemberian penghargaan IAP terasa sangat membanggakan karena Special Achievement Award Tahun 2022 hanya diberikan kepada 2 (dua) dari 180 negara anggota IAP di dunia yaitu Indonesia (yang diwakili oleh Prof. Dr Asep N Mulyana selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat) dan Inggris (diwakili oleh Crown Prosecution Service (CPS) United Kingdom yakni Max Hill (Director of Public Prosecutions England & Wales).

Salah satu pertimbangan pemberian award karena Prof. Dr. ST Burhanuddin dinilai telah mendemonstrasikan dedikasi khusus dalam mencapai tanggung jawab profesionalnya. Di samping itu, kebijakan keadilan restoratif (restorative justice) yang dilakukan Kejaksaan di Indonesia telah mampu memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan, serta memulihkan akibat dari suatu tindak pidana.

Menurut Secretary General of IAP, Jaksa Agung Prof. Dr. ST Burhanuddin telah menginstruksikan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dengan membuka penyelesaian perkara di luar pengadilan, sehingga korban mendapatkan kesempatan untuk didengarkan dan pengembalian secara maksimal dari pelaku tindak pidana. Lebih lanjut dikemukakan oleh Secretary General of IAP, bahwa sejak Juli 2022 s/d sekarang, lebih dari 1.000 (seribu) perkara yang telah dihentikan dengan kebijakan keadilan restoratif (restorative justice).

Untuk mendukung kebijakannya itu, Jaksa Agung ST Burhanudin telah membentuk 182 (seratus delapan puluh dua) Rumah Restorative Justice di seluruh Indonesia yang memindahkan penanganan perkara ke lingkungan yang lebih kondusif untuk dilaksanakannya sistem keadilan restoratif.
Dalam pelaksanaan kebijakan keadilan restoratif ini, maka Jaksa tetap menjadi pusat dan penjaga untuk tetap menjamin perkara mana saja yang dimasukan dalam sistem keadilan restoratif. “Pendekatan ini telah diterima secara meluas oleh masyarakat Indonesia dan korban tindak pidana tersebut”, kata Secretary General of IAP.

Pelaksanaan 27th Annual Conference & General Meeting IAP berlangsung sejak 25 September 2022 s/d 29 September 2022 yang diikuti sekitar 400 (empat ratus) orang yang mewakili 65 (enam puluh lima) negara. Delegasi Indonesia diwakili oleh 4 (empat) orang Jaksa, yaitu Yusfidli Adhyaksana, S.H., LL.M (Atase Kejaksaan di Singapura), Mahayu Suryandari, S.H., M.H. (Kepala Bagian Kerja Sama Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Biro Hukum Kejaksaan Agung), Virgaliano Nahan, S.H, LL.M (Atase Kejaksaan di Bangkok), serta dipimpin oleh Prof. Dr. Asep N. Mulyana (Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat).

Di sela-sela konferensi, delegasi Indonesia mengadakan bilateral meeting dengan beberapa negara anggota IAP lainnya sebagai upaya untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama prosecutor to prosecutor di berbagai Kawasan.

MEDAN – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, SH,MH beserta jajaran di seluruh wilayah hukum Kejati Sumut mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 dengan tema “Optimalisasi Peran Kejaksaan Menyongsong Indonesia Maju” secara daring di Aula Sasana Cipta Kerja Lantai 3 Kantor Kejati Sumut, Selasa (20/09/22).
Read More »

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali hentikan penuntutan 1 perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice setelah sebelumnya dilakukan ekspose secara online kepada Jampidum Kejagung RI Dr Fadil Zumhana, Senin (19/9/2022) secara virtual diwakili oleh Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, SH, MH, dan Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Ekspose perkara tindak pidana disampaikan langsung oleh Kajati Sumut Idianto,SH,MH didampingi Wakajati Sumut Qsnawi, SH, MH, Koordinator Gunawan Wisnu Murdiyanto SH MH, Kasi Terorisme dan Lintas Negara Yusnar Yusuf,SH,MH, Kasi Penkum Yos A Tarigan,SH,MH serta Kajari Labuhan Batu Furkon Syah Lubis, SH, MH dan Kasi Pidum Kejari Labuhan Batu.

Kasi Penkum Yos A Tarigan saat dikonfirmasi, Senin (19/9/2022) menyampaikan bahwa perkara yang dihentikan penuntutannya dengan pendekatan keadilan restoratif adalah perkara dari Kejari Labuhan Batu.

Yaitu, tersangka atas nama Wansah Als Rido, warga Lobu Huala (22 Tahun) dipersangkakan dengan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

“Tersangka Wansah berselisih paham dengan saudara sepupunya dan dijerat dengan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, ” paparnya.

Antara Wansah dan sepupunya akhirnya berdamai, lanjut Yos A Tarigan. Adapun alasan dilakukannya penghentian penuntutan terhadap perkara ini, karena antara pelaku dan korban masih bersaudara (sepupu).

Setelah dilakukan mediasi, antara tersangka dan korban sudah berdamai, saling memaafkan. Korban telah memaafkan tersangka dan dilakukan perdamaian tanpa syarat disaksikan penyidik, tokoh masyarakat dan keluarga.

Penghentian penuntutan dengan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, jumlah kerugian di bawah dua setengah juta rupiah, ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara, adanya perdamaian antara tersangka dengan korban dan direspons positif oleh keluarga.

“Pelaksanaan RJ ini juga bertujuan untuk mengembalikan keadaan kepada keadaan semula dan tersangka menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,” kata Yos A Tarigan.

Medan- Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia kota Medan menggelar Kopdar bersama para pengurus DPD dan DPC PSI se Kota Medan. Kegiatan tersebut merupakan bentuk langkah membangun kekuatan dan strategi bersama untuk meraih 6 kursi di DPRD Medan dan siap memenangkan Ketua DPW PSI Sumut Nezar Djoeli menjadi anggota DPR RI 2024.

“Sejumlah hal dibahas dalam Kopdar yang juga di hadiri para pengurus DPC PSI Kota Medan salah satunya terkait pematangan strategi pemenangan untuk perebutan kursi DPRD di Kota Medan. “Kata Ketua DPD PSI Medan Renvile Napitupulu didampingi Sekretaris Bukit Tua Silalahi.

Pada kesempatan itu juga, Renvile Napitupulu yang juga anggota DPRD Medan menyatakan sikap tegas mengajak semua pengurus PSI di DPD, DPC sampai ketingkat Ranting Kota Medan agar mendukung dan siap memenangkan Ketua DPW PSI Sumut H.M dalam perebutan kursi DPR RI Dapil Sumut 1.

“DPD PSI Medan optimis dengan kerjasama yang baik dari kita semua, target 6 kursi DPRD Medan akan tercapai. Dan kita yakin dapat menghantarkan Bro Ketua Nezar duduk DPR RI pada pemilu 2024. “Ucapnya disambut semangat para pengurus DPD dan DPC PSI Medan yang hadir.

Lebih lanjut, Renvile menyebutkan bahwa di Kota Medan hari ini banyak masyarakat yang cinta kepada PSI. Sehingga apa yang telah di perbuat kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing perlu dijaga dan dirawat sepenuh hati agar nantinya, dalam menentukan pilihan pada Pemilu 2024, PSI menjadi salah satu partai dengan suara terbesar pilihan rakyat.

“Mari sama-sama kita berjuang keras, bagaimana untuk merebut hari masyarakat dan meyakin ka bahwa PSI merupakan partai yang tetap berjuang untuk memperjuangkan masyarakat kecil. Saya yakinkan bahwa kedepan apa yang saya rasakan dahulu kedepan juga akan dapat terwujud. Yang terpenting tetap konsisten dan menolak yang namanya politik uang. “Tegasnya.

Kegiatan Kopdar yang berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Medan, di Jalan Wahid Hasyim No. 73 Medan, Sabtu sore 17 September 2022 juga dihadiri Ketua DPW PSI Sumut, H.M Nezar Djoeli, Wakil Ketua Bidang Bapilu Muhri Fauzi Hafiz, Wakil Ketua OKK Roy Novan dan Bendahara Jeri Halawa serta jajaran kepengurusan DPW PSI Sumut.

Wakil Ketua PSI Sumut Bidang Pemenangan Pemilu Muhri Fauzi Hafiz menyebutkan, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan DPD PSI Kota Medan dalam rangka penguatan sekaligus bagaimana membawa Partai Solidaritas Indonesia se Sumatera Utara menang pada Pemilu 2024.

“Saya merasa bangga dan senang dengan kegiatan Kopdar yang hari ini juga dihadiri para pengurus DPD dan DPC PSI se Kota Medan. Semoga apa yang kita harap dan cita-cita menuju Pemilu 2024 menang dan khususnya mengantarkan Ketua DPW H.M Nezar Djoeli menuju DPR RI. “Katanya saat memberikan motivasi kepada para pengurus DPD dan DPC PSI se Kota Medan.

Lebih lanjut, ia menambahkan, berbagai agenda kegiatan dan strategi pemenangan pemilu 2024 di Sumut sudah di siapkan. Seperti zoom meeting bersama seluruh Bapilu PSI se Sumut dan beberapa agenda lainnya akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.

Sementara itu, Ketua DPW PSI Sumut H.M Nezar Djoeli menyebutkan, perlu dukungan dan kerja keras bersama seluruh pengurus khususnya jajaran kota Medan agar apa yang sudah di targetkan dan dicita-citakan semua nya dapat tercapai.

Ia meminta kepada seluruh jajaran ataupun bakal calon legislatif baik dari DPD dan DPC sampai tingkat Ranting PSI Kota Medan mulailah bergerak melakukan berbagai kegiatan sosial dilingkungan nya masing-masing sekaligus menjalin dan membangun hubungan kepada masyarakat.

“Bagaimanapun, usaha, kerja keras dan dukungan dari semua kader PSI di Kota Medan sangat saya harapkan dapat mengantarkan menjadi salah satu anggota DPR RI. Mari bersama-sama kita rebut kekuasaan tersebut untuk membawa perubahan baik bagi daerah maupun negara kita. “Mana Solidaritas mu, Aku PSI. PSI 2024. Menang, menang, menang, teriak Ketua DPW PSI Sumut disambut peserta Kopdar yang hadir.

Jakarta- Hasil Survei PSI Modal Kejagung Lebih Produktif Berantas Korupsi
Jaksa Agung menerbitkan instruksi berisi tujuh poin bagi Kajati di seluruh Indonesia dalam rangka mendorong kinerja Kejaksaan agar semakin meningkat.

Panel Survei Indonesia (PSI) melakukan survei terkait pemberantasan korupsi sebagai bagian dalam menilai kinerja instansi penegak hukum. Hasilnya menunjukkan sebanyak 87,7 persen puas terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pemberantasan korupsi. Sementara sebanyak 73,8 persen puas dengan kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi, sebanyak 67,2 persen puas dengan institsi pengadilan, dan 53,7 persen puas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Al-Azhar Indonesia (FH UAI) Prof Suparji Ahmad berpandangan kinerja Kejaksaan Agung dalam belakangan terakhir memang mengalami banyak kemajuan dalam menangani sejumlah kasus korupsi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Apalagi dengan adanya hasil survei PSI menjadi bukti kinerja korps adhyaksa cukup signifikan dalam pemberantasan korupsi.

Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Al-Azhar Indonesia (FH UAI) Prof Suparji Ahmad berpandangan kinerja Kejaksaan Agung dalam belakangan terakhir memang mengalami banyak kemajuan dalam menangani sejumlah kasus korupsi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Apalagi dengan adanya hasil survei PSI menjadi bukti kinerja korps adhyaksa cukup signifikan dalam pemberantasan korupsi.
Suparji mengapresiasi kinerja Kejagung terkait penegakan hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Menurutnya, hasil PSI dalam opini masyarakat tergambar hanya 40,6 persen responden saja yang puas dengan kinerja pemberantasan korupsi di era Presiden Jokowi dan sebanyak 52,7 persen tidak puas dan selebihnya 6,7 persen tidak menjawab.
Tapi, opini publik dalam menilai kinerja institusi penegak hukum dalam melakukan pemberantasan Korupsi, kinerja Kejagung mendapat nilai yang memuaskan bagi masyarakat, sebesar 87,7 persen dibanding instansi penegak hukum lainnya. Baginya, hasil survei tersebut dapat menjadi modal sosial bagi Kejagung ke depannya agar lebih profesional dan transparan dalam mengungkap kasus-kasus yang sedang ditanganinya.

“Hasil survei PSI menjadi modal sosial Kejagung untuk lebih produktif,” ujarnya melalui keterangannya, Jum’at (16/9/2022).
Dia meminta penuntasan penanganan perkara garam impor yang sedang ditangani Korps Adhyaksa.

Sebab ditengarai ada indikasi kebocoran garam impor industri, dimana kuota impor garam ditetapkan melebihi kebutuhan. Selain itu, terdapat beberapa importir garam mengemas garam impor untuk industri tersebut menjadi garam konsumsi dipasarkan di dalam negeri dengan harga lebih murah dari garam konsumsi produksi dalam negeri.

Prof Suparji menilai perbuatan menetapkan kuota impor garam melebihi kebutuhan dan menjual garam impor untuk konsumsi, mengakibatkan kerugian perekonomian negara yaitu terganggunya UMKM dan perusahaan garam dalam negeri. Selain itu, mengganggu perlindungan petani garam. Sebab itulah Prof Suparji mengharapkan kinerja Kejagung ke depan lebih baik.
“Harapannya ke depan kinerja lebih baik. Tuntaskan kasus yang sedang ditangani secara profesional dan transparan,” katanya.

7 poin instruksi Jaksa Agung

Sementara dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi Kejagung, Jaksa Agung telah menginstruksi yang berisi tujuh poin bagi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengurai tujuh poin tersebut.
Pertama, meningkatkan pengendalian terhadap penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, serta perdata dan tata usaha negara. Kedua, meningkatkan pengendalian dalam pelaksanaan program kerja pengawalan dan pengamanan Bidang Intelijen, restorative justice Bidang Tindak Pidana Umum (Tipidum), serta pendampingan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Ketiga, meningkatkan independensi dan profesionalitas dalam menjalin hubungan antar lembaga pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Keempat, tetap mempedomani Surat Jaksa Agung Nomor: R-3/A/SUJA/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 dalam hal meningkatkan pengawasan melekat pada satuan kerja.

Kelima, meningkatkan etika, adab, dan sopan santun dalam menggunakan media sosial sebagaimana Surat Jaksa Agung Nomor: R-41/A/SUJA/05/2021 tanggal 18 Mei 2022 dalam hal bijaksana dalam penggunaan media sosial. Keenam, mengedarkan surat ini ke seluruh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang berada di daerah hukumnya. Ketujuh, melaporkan setiap pelaksanaan secara berkala atau sewaktu-waktunya apabila diperlukan.

Menurut Sumedana, instruksi tersebut diterbitkan dalam rangka mendorong kinerja Kejaksaan agar semakin meningkat dengan hadirnya penegakan hukum di tengah masyarakat yang berkeadilan, kepastian dan bermanfaat bagi masyarakat. “Serta melakukan penegakan hukum secara profesional, berintegritas dan bertanggung-jawab sehingga kepercayaan masyarakat terhadap instutusi Kejaksaan dapat meningkat,” katanya.

Sekedar informasi, survei dilakukan mulai 26 Agustus sampai 10 September 2022, dengan metode survei yang dipilih menggunakan sistem pertanyaan tertutup. Untuk mendapatkan data data penelitian ini mengunakan metode wawancara tatap muka mengunakan kuisioner dengan 1.150 Warga Negara Indonesia dan Saluran Telepon Seluler dengan 430 Warga Negara Indonesia.

Dari penelitian ini didapati demographi responden terdiri 52,7 persen warga negara Indonesia (WNI) laki–laki dan 47,3 persen perempuan. Sedangkan untuk jenis tingkat pendapatan sebanyak 59,8 persen memiliki pendapatan keluarga Rp2 juta–Rp5 juta per bulan. Kemudian sebanyak 28,6 persen memiliki pendapatan 5,1 juta -10 juta per bulan dan sebanyak 11,6 persen memiliki pendapatan keluarga diatas 10 juta rupiah.

Jakarta – Rabu 14 September 2022 sekitar pukul 19:50 WIB bertempat di Pierre Restaurant Jalan Senopati Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Identitas Terpidana yang diamankan STEFANUS JOKO MOGOGINTAT, Alamat di Jalan Taman Patra I/14 RT 05/RW 04, Kuningan Timur,  Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan.

STEFANUS JOKO MOGOGINTA merupakan TERPIDANA dalam tindak pidana turut serta perbuatan rangkaian kebohongan dan turut serta melakukan pembantuan mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait asal usul harta kekayaan jahat. Akibat perbuatannya, Terpidana telah menguntungkan badan hukum perseroan terbatas Great Egret Capital sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan menguntungkan PT. Semar Pelita Sejati sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 2007 K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Juni 2021, Terpidana STEFANUS JOKO MOGOGINTA dinyatakan telah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah dan oleh karenanya Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Terpidana STEFANUS JOKO MOGOGINTA diamankan karena ketika dipanggil untuk dieksekusi menjalani putusan, Terpidana tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut dan oleh karenanya Terpidana dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Selanjutnya, Tim bergerak cepat untuk melakukan pemantauan dan setelah dipastikan keberadaannya, Tim langsung mengamankan Terpidana dan dibawa menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dilaksanakan eksekusi.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran untuk dilakukan eksekusi untuk kepastian hukum.

Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para Buronan.

Deli Serdang – Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya mereka yang berada dalam ambang batas kemiskinan ekstrim. Melalui PLN, Dirjen Ketenagalistrikan memilih proses penyampaian bantuan yang disebut dengan BPBL (Bantuan Penyambungan Baru Listrik).

Secara nasional PLN ditugaskan untuk melakukan pendistribusian BPBL untuk 80.000 Rumah Tangga yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan untuk provinsi sumatera utara rumah tangga yang mendapatkan BPBL berjumlah 5.600 Rumah Tangga.

Data penduduk miskin penerima BPBL ini bersumber dari Validasi Perangkat Desa, atau masyarakat yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan terluar) dan atau masyarkat yang terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementrian Sosial.

PLN selaku pelaksana dalam program BPBL ini akan melakukan pemasangan instalasi listrik berupa 3 Titik Lampu, 2 Titik Stop Kontak, SLO dan Penyambungan KWH Meter Baru secara gratis.

Untuk Tahap 1, sejumlah 205 Rumah Tangga sudah mendapatkan manfaat Program BPBL di Kabupaten Deli Serdang, dan ditargetkan akan mecapai 800 Rumah Tangga hingga akhir tahun nanti.

General Manager PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara, Tonny Bellamy ikut (7/9) turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan program bantuan ini di Dusun III Desa Tanjung Garbus Kecamatan Pagar Merbau.

Tonny menyampaikan bahwa saat ini masyarakat yang dilayani adalah yang memang benar-benar miskin ekstrim dan berlokasi tidak jauh dari jaringan PLN. Dengan program BPBL ini kita berharap dapat membantu warga masyarakat untuk terlepas dari kemiskinan sesuai dengan harapan Bapak Presiden Joko Widodo.

Ramli Saragih warga Dusun III Desa Tanjung Garbus Kec. Pagar Merbau mengucapkan terima kasih kepada PLN atas pemberian bantuan ini. “Dengan adanya bantuan listrik ini semua kegiatan saya jadi mudah, anak saya bisa belajar dengan lebih nyaman dan kegiatan membuat sapu lidi bisa dikerjain saat malam hari karena sudah ada listrik”, ucap Ramli.

Program BPBL ini akan berlangsung hingga tahun 2023 dan akan menjangkau lebih dari 5.000 Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Utara.