advertisement pasang iklan disini

Medan

  • Netfid Sumut Gelar Dialog Publik Menagkal Isu Politik Identitas

    Medan – Netfid ( Network For Indonesian demokracy sociaty ) Provinsi Sumatera utara (Sumut) menggelar Dialog Publik dengan tema Menangkal Isu Politik identitas , informasi hoaks dan Radikalisme Jelang Pemilu 2024 pada hari jumat tanggal 2 Desember 2022 di Amaliun Convention Hall Kota Medan.

    Politik identitas umumnya mengacu pada subset politik di mana kelompok orang dengan identitas ras, agama, etnis, sosial atau budaya yang sama berusaha untuk mempromosikan kepentingan atau kepentingan khusus mereka sendiri seperti dikutip dari situs fisipol.uma.ac.id

    Kegiatan dialog publik Netfid Sumut yang diikuti oleh peserta dari Perwakilan mahasiswa di berbagi kampus di kota Medan , perwakilan pimpinan Cipayung plus Sumut dan kota Medan , Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kawasan Kota Medan, Insan Pers , Organisasi Pemantau Pemilu ditingkat provinsi sumut dan kota Medan, serta perwakilan partai politik .

    Ketua Umum Netfid Indonesia Dahlia Umar MA menyampaikan dalam sambutannya “Politik identitas Adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan dari satu kelompok karena memiliki kesamaan indentitas atau karakteristik baik berbasis pada ras , etnis jender atau agama ,” Politik indentitas ini sudah di lakukan untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia artinya sudah dilakukan dengan tujuan yang baik yakni berjuang untuk kemerdekaan Indonesia , dan ini politik identitas yang baik , akan tetapi kalo untuk menghambat dan menjadikan perpecahan suatu bangsa itu merupakan politik identitas yang salah dan harus di tolak “tegas nya.

    Azlansyah Hasibuan Ketua Netfid Sumut dalam sambutannya menyampaikan tujuan dialog ini dibuat adalah untuk mempererat kembali hubungan kebangsaan kita sesama anak bangsa demi terciptanya demokrasi yang baik pada pemilu 2024 ini . Netfid Sumut hadir sebagai Lembaga pegiat demokrasi yang akan memberikan pemahaman politik kepada masyarakat

    Pada sesi pemaparan materi narasumber mewakili Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bapak Kombes Dwi Indra Maualana SIK sebagai Direktur Intelijen dan keamanan (Intelkam) Polda Sumut menyampaikan “Polri dilarang keras terlibat politik praktis dan jika personil terlibat tindak pidana tentu tentu ditindak tegas, ini komitmen polri untuk mewujudkan polri yang responsibilitas, transparasi, dan berkeadilan (presisi). Memang politik itu tidak terlepas dari kepentingan. Namun politik identitas akan terhempang jika semua pihak berperan aktif termasuk anak-anak muda yang hadir ditempat ini”

    Komisi Informasi Publik memamaparkan bahwa Tugas dan fungsi Komisi Informasi ialah menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun bicara pemilihan Umum (pemilu) maka kami bertanggungjawab atas terwujudnya budaya keterbukaan demi kemajuan bangsa kita,” kata Muhammad Safii Sitorus.

    Komisioner Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumut Agus Salam Nasution dalam materinya juga menyampaikan perlunya edukasi seperti ini untuk terus memberikan pelajaran yang produktif terhadap masyarat demi lancarnya pelaksanaan pemilu 2024 mendatang . Bawaslu yang juga tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menyampaikan jika masyarakat menemukan hal yang sangat merugikan demokrasi atau menghambat berjalan pemilu nanti segeralah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang dan kepada kami yang tergabung dalam Gakkumdu.

    Sementara itu Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas ) H Muhammad Dawam MH menuturkan aspek utama menangkal isu politik identitas. Sebab, politik identitas merupakan sikap yang mengedepankan golongan atau simbol untuk mendapatkan pengaruh politik.“Dalam prakteknya mari kita sama sama melakukan pengawasan dan tentunya wawasan ideologi kebangsaan harus membumi untuk mengatasi politik identitas dengan berpegang teguh prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia,” terangnya.

    Hasanul Jihadi wakil ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan meyampaikan Politik identitas, info hoax, dan radikalisme juga jadi isu yang populer di Sumatera Utara.
    Tapi yang menarik, pemikiran dan perilaku politik masyarakat Sumatera Utara terus bertambah cerdas.

    Ditambah dengan kondisi yang sangat heterogen, terbiasa hidup dengan banyak perbedaan, maka tiga isu yang kita yakini sangat berbahaya itu tidak akan laku “dijual” di Sumut jelang maupun saat pelaksanaan Pemilu 2024 nanti, “tegasnya.

    Netfid Sumut akan melakukan upaya yang kongkrit demi terwujudnya demokrasi yang baik sehingga pemilu 2024 berjalan dengan sukses. Sejatinya pemilu ini adalah untuk memilih pemimpin yang punya ide dan gagasan yang baik untuk kemajuan bangsa Indonesia tutup Azlan Hasibuan dalam wawancara dengan media ini.

  • Kajati Sumut Kunker ke Kejari Medan Minta  Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 

     

    MEDAN – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, SH, MH didampingi Asbin Sufari, SH, MH, Kabag TU Rahmad Isnaini, SH, MH dan Kasi Penkum Yos A Tarigan, SH, MH melakukan kunjungan kerja ke kantor Kejari Medan, Jalan Adinegoro, Medan, Selasa (22/11/2022).

    Kunjungan Kajati Sumut dan rombongan yang langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan Wahyu Sabrudin, SIP, SH, MH beserta para Kasi.

    Pada kesempatan itu, Kajati Sumut meninjau ruangan kantor. Setelah itu, Kajati Sumut dan Asbin menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran Kejari Medan.

    Kajari Medan Wahyu Sabrudin melaporkan bahwa yang hadir mengikuti pengarahan di Aula Kejari Medan tidak secara keseluruhan, karena sebagian jaksa yang bertugas di Kejari Medan ada yang sedang menjalankan tugas di Pengadilan Negeri Medan (mengikuti sidang) , ada juga yang mengawal tahanan, mengikuti kegiatam Datun dan rapat paripurna DPRD Medan, dan sebagian lagi bertugas menjaga keamanan kantor.

    Kemudian, Kajati Sumut Idianto melakukan pengecekan terhadap personil yang hadir dan menyampaikan bahwa dalam bekerja perlu disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalanlan tugasnya masing-masing.

    “Lebih baik saya yang menegur jajaran di wilayah hukum Kejati Sumut ini daripada langsung diproses untuk diberhentikan. Tapi yang perlu saya tekankan adalah mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan hindari perbuatan tercela, jaga integritas dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama kepada pencari keadilan, ” kata Idianto.

    Selanjutnya, Asbin Sufari memaparkan beberapa hal terkait kinerja sekaligus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap laporan kinerja Kejari Medan.

    “Kalau ada kesulitan dalam membuat laporan, segera informasikan ke kita. Karena, kita harus bersama-sama dalam membuat laporan kinerja yang terpadu, ” papar Asbin.

    Sufari yang juga Plt. Aswas mengajak seluruh jajaran agar saling berkoordinasi dan saling mengingatkan agar tidak ada pegawai kita yang melakukan perbuatan menyimpang dan menjelekkan nama institusi Kejaksaan.

    “Kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan belakangan ini semakin baik, ini harus kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi terutama dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, ” tegasnya.

    Di akhir kegiatan, Kajati Sumut memberikan kesempatan kepada jajaran Kejari Medan untuk mengajukan pertanyaan. Dan semua pertanyaan dijawab langsung oleh Kajati Sumut.

  • Ketua PSI Sumut Terima Keluhan Kelompok Tani Bersama Bersatu Desa Bandar Baru Terkait Dugaan Mafia Tanah

     

    Medan – Ketua Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara menerima keluhan masyarakat atas dugaan mafia tanah yang diduga ingin menyerobot lahan dan tempat tinggal mereka bertahun-tahun tanpa alasan yang jelas salah satunya oknum mantan pejabat di Pemprov Sumut.

    Ketua Kelompok Masyarakat Tani Bersama Bersatu (MTBB) Martin Luther Tambunan menyebutkan kedatangannya ke kantor DPW PSI Sumut di Jalan Sei Belutu Medan adalah untuk bertemu ketua PSI Sumatera Utara agar dapat membantu permasalahan masyarakat terhadap permasalahan tanah dan rumah mereka yang tiba-tiba di klaim oleh sejumlah oknum.

    “Kedatangan kami untuk memohon kepada Partai Solidaritas Indonesia dimana kami ketahui Partai ini sangat tegas dan konsisten membela kepentingan rakyat kecil seperti kami. Jadi dalam agenda pertemuan ini kami meminta untuk meluruskan terkait adanya SK 88 Nomor 2 dan 3 yang di klaim oleh Pemprov Sumut menjadi aset Pemprov atas tanah seluas 225 Hektar di Dusun l dan lV Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit, Deliserdang. “Kata Martin Luther.

    Luther menjelaskan, bahwa selama ini masyarakat yang bermukim di Bandar Baru dengan jumlah penduduk sekitar 900 jiwa atau 300 Kepala Keluarga dan sudah bertahun-tahun sejak 1954 sudah hidup rukun dan damai tanpa adanya permasalahan sedikitpun.

    Ia menceritakan bahwa lahan dan rumah mereka tinggal saat ini merupakan peninggalan orang tua mereka dibuktikan kuat dengan adanya surat dari asisten Wedana yang juga setingkat dengan camat saat ini sudah menyerahkan kepada orang tua mereka secara turun temurun dikawasan tersebut.

    Namun dalam perjalanan nya, secara tiba-tiba munculah masalah yaitu adanya Surat Keterangan (SK) bernomor 88 dengan salah satu nya milik H.Nurdin yang diketahui merupakan mantan pejabat di lingkungan Pemprov Sumut dan ingin menguasai lahan masyarakat.

    “Padahal kami selama ini kami masyarakat aman tentram dan nyaman hidup mencari uang bercocok tanam, namun belakangan ada sejumlah oknum yang ingin mengusir kami dari tanah kelahiran kami. Sehingga kami mohon agar partai solidaritas Indonesia Sumut dapat membantu melindungi kami rakyat kecil yang semakin tertindas ini,”terangnya.

    Sementara itu, Ketua PSI Sumut HM Nezar Djoeli menyambut baik atas kedatangan kelompok tani di Kecamatan Sibolangit dan meminta kepada Pemprov Sumut, agar bisa mencari solusi dan menunjukkan bukti bukti kepada kelompok tani atau legal dari suratnya Karena sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Jokowi yang menyebutkan, bahwa setiap lahan yang bersinggungan langsung dengan desa wajib diberikan kepada masyarakat siapapun pemilik konsesinya baik pemerintah BUMN maupun swasta.

    Nezar meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar jangan bertindak semena-mena kepada masyarakat apalagi untuk kepentingan nama oknum yang memiliki kepentingan untuk mengusasai lahan tersebut. Apalagi masyarakat sudah bertahun-tahun hidup dan tinggal disana.

    “Mari kita duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini dan jangan pula main-main kekuasaan dilapangan. Inikan negara hukum, harusnya bertindaklah sesuai proses hukum yang berlaku di negara ini. “Tegasnya.

    Nezar yang juga Mantan Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 juga meminta Kepada Kasatpol PP Sumut Maffullah alias Ipung jangan bertindak semena-mena atau arogan dalam menertibkan aset aset pemprovsu yang belum jelas asal usulnya.

    “Kita minta kepada Kasatpol PP Jangan sampai menakuti masyarakat dilapangan dengan menurunkan anggotanya. Tolong lebih kepada pendekatan persuasif jangan sampai ada dugaan melindungi oknum oknum mafia tanah.

  • Jual Beli HP Curian, Kejati Sumut Hentikan Penuntutan 3 Tersangka Dengan Pendekatan RJ

     

    MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) kembali menghentikan penuntutan 3 tersangka tindak pidana melanggar pasal Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dengan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice.

    Penghentian perkara dilakukan setelah sebelumnya Kajati Sumut Idianto, SH,MH didampingi Aspidum Arief Zahrulyani, SH,MH beserta para Kasi menyampaikan ekspose kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Dr. Fadil Zumhana, Kamis (10/11/2022).

    Ekspose perkara secara daring ini juga diikuti Kajari Tebingtinggi Sundoro Adi, SH,MH, Kasi Pidum dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Kajati Sumut Idianto melalui Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa 3 tersangka yang penuntutannya dihentikan adalah berasal dari Kejaksaan Negeri Tebingtinggi.

    “Adapun ketiga tersangkanya adalah Agil Satriya Als Agil (24 tahun), Nanda Aulia Daulay Als Nanda (23 tahun) dan Rendi Ardian Als Rendi (33 tahun) dengan korban atas nama Dedek Junaidi (43 tahun),” papar Yos A Tarigan.

    Tiga tersangka ini, lanjut Yos disangka dengan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana “Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa,menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yg diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”.

    Dalam perkara ini, kata Yos ada beberapa tersangka yang terlibat dan berkasnya terpisah. Pada awalnya Isramadan alias Madan (saksi dalam perkara tersangka Nanda Aulia Daulay Als Nanda dan saksi dalam perkara tersangka Rendi Ardian Als Rendi serta tersangka dalam perkara kekerasan terhadap anak) telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak Korban Nani Mia Elvina alias Vina yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia (tahap pelimpahan ke Persidangan untuk disidangkan).

    Selanjutnya, Isramadan menyuruh temannya Farhan (DPO) untuk menjualkan HP curian tersebut. Lalu 3 tersangka yang perkaranya dihentikan dengan pendekatan RJ adalah penjual perantara dan penerima HP yang dijual.

    Ketiga tersangka ini tidak saling kenal dengan korban Dedek Junaidi. Lalu, jaksa penuntut umum mempertemukan 3 tersangka dengan korban dan diperoleh kesepakatan damai.

    Lebih lanjut Yos A Tarigan menyampaikan, alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini antara lain; telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf; tersangka belum pernah dihukum; tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana; ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

    “Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi; Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar,” papar Yos.

    Yos A Tarigan menambahkan, penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif membuka ruang yang sah menurut hukum bagi pelaku dan korban secara bersama merumuskan penyelesaian permasalahan guna dilakukannya pemulihan keadaan ke keadaan semula.

    Dalam pelaksanaan perdamaian antara tersangka dan korban, kata mantan Kasi Pidaus Deli Serdang ini para pihak yang dalam Upaya Perdamaian, Pelaksanaan Perdamaiaan dan Kesepakatan Perdamaian yaitu, Orang Tua Korban, Orang Tua (Ayah) Tersangka, Tokoh Masyarakat yang merupakan tetangga dari tersangka, Saksi Pelapor dan Penyidik Pembantu dari Polres Tebing Tinggi.

  • Rahudman HRP Gagal Paham Soal Proyek 2,7 T Sumut, Taunya Cari Muka

     

    Medan – Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara (Pede-14 Sumut) Ahmad Fauzi Pohan menyebutkan apa yang disampaikan mantan Walikota Medan Rahudman Harahap di media yang meminta untuk tidak berkomentar dan memperkeruh situasi serta jangan ASBUN kepada salah seorang tokoh politik di Sumut merupakan bentuk yang menciderai demokrasi melarang orang berpendapat. Fauzi menyebutkan, seharusnya Rahudman lah yang gagal paham alias asbun soal proyek 2,7 Triliun Pemprovsu yang sejak awal menuai banyak masalah.

    “Aneh sekali, tiba-tiba muncul pernyataan mantan Walikota Medan itu, lalu menuduh dan melarang orang lain berpendapat dengan alasan seakan-akan dirinya sangat tahu dan paham persis masalah proyek 2,7 triliun pemerintah provinsi sumatera utara yang banyak melanggar aturan tersebut,” kata Fauzi Pohan saat ditanyai wartawan soal pernyataan Rahudman sebagai tokoh masyarakat sumut dengan judul berita, Rahudman Minta Nezar Tidak Asbun Soal Proyek Rp 2,7 trilyun Jalan Jembatan Sumut. Jumat (11/11).

    Kepada wartawan, Ahmad Pauzi Pohan, yang juga salah satu aktivis pemuda di kota Medan ini mengakui keprihatinan dirinya atas respon Rahudman Harahap yang cenderung terlihat tendensius tanpa memahami persoalan, regulasi ataupun aturan yang sudah bergulir dari bulan ke bulan dan menjadi sorotan publik khususnya masyarakat di Sumatera Utara terkait proyek fantastis dengan anggaran 2,7 Triliun APBD Sumut.

    “Setahu kami dan yang sering saya ikuti, apa yang di sampaikan Ketua PSI Nezar Djoeli yang sejak awal sudah merespon persoalan tersebut bahkan memperingatkan Pemprovsu. Apalagi diketahui gugatan dilayangkan Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara ke PTUN Medan di bulan April 2022 lalu dikarenakan proyek 2,7 T itu dianggap melanggar UU tentang administrasi pemerintahan. Bahkan melanggar UU tentang pemerintahan daerah yang menyebut proyek MYC tidak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah. Fakta ini mungkin tidak dibaca oleh Rahudman Harahap, karena mungkin beliau sedang sibuk atau menyibukkan diri merapatkan dirinya dan mungkin juga melakukan pencitraan dengan membela Gubernur Sumut Edy.,” ungkap Ahmad Pauzi Pohan.

    Masih Fauzi menambahkan, tentunya sebagai penggugat saat itu, Nezar Djoeli sangat wajar terus memantau apa yang terjadi atas kegiatan Proyek MYC (Multiyears) 2,7 T Pemprov Sumut. Sehingga kita bisa saja menduga Nezar Djoeli mendapatkan fakta-fakta baru terkait kegiatan tersebut, termasuk informasi tentang perusahaan pemenang proyek yang beberapa waktu kemarin sempat diberitakan masih kecilnya progres pengerjaan proyek jalan dan jembatan tersebut.

    “Jadi yang asbun itu bukan Nezar Djoeli, tetapi sebaliknya Rahudman Harahap yang asbun dan terkesan “ambil muka,” sama Gubsu seakan merasa memahami semua proses yang sudah terjadi terkait proyek multiyears. Kami pikir sebaiknya Rahudman Harahap fokus pada proses pencitraan dirinya dan fokus juga pada masalah-masalah masa lalu yang mungkin bisa menjadi catatan lainnya atas kinerja kepemimpinan Rahudman Harahap waktu menjadi walikota Medan, seperti masalah ganti rugi center point, dan yang lainnya. Intinya semua untuk kepentingan rakyat bukan sekelompok atau pribadi saja. “Tutup Ahmad Pauzi Pohan.

  • Terima Penghargaan Dari Kemenkeu, Kajati Apresiasi Seluruh Jajaran

     

    MEDAN – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, SH, MH menjadi inspektur apel pagi di halaman kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution Medan, Senin (7/11/2022).

    Dalam. arahannya, Kajati Sumut menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran yang dengan kerja keras, dan disiplin membawa Kejati Sumut memperoleh Penghargaan sebagai Peringkat Pertama Berdasarkan Penilaian Hasil Laporan Keuangan Unit Akuntasi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) Kategori Besar dari Kementerian Keuangan dan diserahkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumut Kementerian Keuangan RI Heru Pudyo Nugoroho.

    “Semoga dengan penghargaan yang kita raih, tidak langsung membuat kita lupa diri. Tapi, jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih maksimal, tetap disiplin dan produktivitas kerja semakin meningkat, ” katanya.

    Apel pagi Kejati Sumut diikuti Wakajati Sumut Asnawi, SH, MH, para Asisten, Kabag TU Rahmad Isnaini, SH, MH, para Kasi, pegawai, cleaning service dan satpam.

  • Kunker Jamwas Ke Kejati Sumut, Seluruh Kajari Dan Jajaran Agar Bekerja Dengan Profesional Dan Berintegritas

     

    MEDAN – Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI Dr. Ali Mukartono, SH,MM beserta rombongan melakukan Inspeksi Pimpinan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

    Jamwas Ali Mukartono didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto,SH,MH, memberikan pengarahan di Aula Sasana Cipta Kerta, Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution Medan, Rabu (2/11/2022) dan diikuti Wakajati Asnawi, SH,MH, para Asisten, para Kajari, Koordinator, Kabag TU Rahmad Isnaini, SH,MH, para Kacabjari, para Kasi di lingkungan Kejati Sumut serta jajaran.

    Dalam. arahannya, Jamwas mengajak jaksa dan seluruh jajaran agar bekerja dengan profesional, disiplin dan berintegritas. Tetap berpedoman pada aturan, bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

    Sebelumnya, Kajati Sumut Idianto menyampaikan capaian kinerja tiap bidang di Kejati Sumut. Di Sumut sudah ada 3 Satker yang meraih WBK, yaitu Kejari Dairi, Deli Serdang dan Binjai.

    “Kita sendiri dari Kejati Sumut tetap optimis dan melakukan perubahan-perubahan baik dalam pelayanan dan kedisiplinan seluruh jajaran untuk memperoleh predikat WBK, ” kata Idianto.

    Kajati Sumut Idianto juga menyampaikan beberapa terobosan yang dilakukan, seperti Jaksa Daring atau Jaksa Dalam Jaringan, dimana masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan jaksa secara live di akun media sosial Kejati Sumut.

    Inspeksi Pimpinan di Kejati Sumut, Jamwas Ali Mutkartono juga memberikan kesempatan kepada para Kajari dan jajaran di Kejati Sumut untuk berintetaksi dan menjawab pertanyaan para Kajari.

    Acara diakhiri dengan foto bersama dan Jamwas melanjutkan Inspeksi Pimpinan ke Kejari Medan dan Kejari Deli Serdang. Kegiatan yang berlangsung di Kejati Sumut tetap memperhatikan protokol kesehatan.

  • Mafia Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Rugikan Uang Negara Puluhan Juta Setiap Harinya 

     

    Medan – Pengoplosan gas elpiji bersubisidi ukuran 3 kg ke tabung non subsidi berukuran 12 kg merupakan aksi nyata ‘perampokan’ uang negara yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

    Karena itu, aksi ini harus segera dihentikan agar peruntukan subsidi dari pemerintah benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

    Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Gerakan Mahasiswa Republik Indonesia (GEMERI) Nanda Azhari terkait adanya dugaan pengoplosan gas elpiji 3 kg di kawasan Labuhan Deli, tepatnya dikawasan Jalan Veteran sekitar Pasar IX, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.

    Tak elok rasanya, anggaran negara untuk membantu rakyat miskin mendapatkan gas 3 kg tapi pada akhirnya dirampok dan masuk ke kantong segelintir oknum yang ingin memperkaya diri sendiri dengan ‘merampok’ uang subsidi tersebut,” katanya, Rabu (2/11/2022).

    Mobil pick up diduga pengangkut gas LPG bersubsi yang di oplos.

    Nanda mengatakan, pihaknya sudah melakukan penelusuran terkait dugaan aksi pengoplosan gas elpiji bersubsidi di lokasi tersebut. Hasilnya sangat mengejutkan dimana mereka mendapat informasi jika gas elpiji berukuran 3 kg alias subsidi dioplos ke dalam tabung kapasitas 12 kg non subsidi. Artinya kata Nanda, dengan estimasi modal Rp 80 ribu (4 tabung gas 3 kg subsidi), mereka kemudian menjualnya dengan harga Rp 140 ribu. Ada selisih harga Rp 60 ribu untuk setiap tabung gas yang dioplos.

    “Informasi yang kami dapat setiap hari di kawasan tersebut tabung oplosan 12 kg ini bisa mencapai 1.000 tabung. Bayangkan berapa besar uang negara yang mereka curi. Ini yang kita desak agar Polda Sumatera Utara memberikan perhatian untuk membongkar praktik kotor tersebut,” ujarnya.

    Sejauh ini kata Nanda, mereka juga mendengar adanya nama oknum anggota Polri yang menjadi beking dari aksi tersebut. Oknum berpangkat Brigadir dengan inisial R menurut mereka sangat populer bagi kalangan masyarakat di kawasan tersebut. Sebab, ia diduga menjadi sosok yang mengatur ‘pelicin’ kepada sejumlah oknum perwira pertama dan perwira menengah di Polda Sumut agar tidak mengusik aksi pengoplosan tersebut.

    “Berdasarkan pantauan kami dilapangan tidak hanya di kawasan Labuhan Deli saja, namun juga mobil mobil pickup juga menuju terlihat keluar masuk menuju gudang di pasar 5 Marelan tepatnya di Jalan Kapten Rahman Budin, Kecamatan Medan Marelan, masuk ke Jalan Jala lV kemudian belok kanan ke Gang Pekong yang disinyalir merupakan gudang pengoplosan dan disitu juga dijaga ketat dan di kordinir seorang berinisial “A “Tutupnya.

  • GEMERI: Dugaan Pengoplosan Elpiji Bersubsidi Marak di Labuhan Deli dan Marelan

     

    Medan – Organisasi kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Republik Indonesia (GEMERI) mendesak Pihak Kepolisian Polda Sumatera Utara untuk tidak tutup mata terhadap dugaan pengoplosan gas elpiji bersubsidi di kawasan Labuhan Deli dan Marelan Kota Medan.

    Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Gerakan Mahasiswa Republik Indonesia (GEMERI), Nanda Azhari terkait adanya indikasi pengoplosan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung gas non subsidi ukuran 12 kg.

    Nanda mengaku, dugaan pengoplosan gas ini sudah menyita perhatian mereka dalam beberapa bulan terakhir. Sebab, mereka merasa curiga dengan banyaknya mobil pengangkut gas elpiji yang kerap keluar masuk ke salah satu gudang yang ada di Jalan Veteran sekitar Pasar IX, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang.

    “Padahal di lokasi ini kita tau, tidak ada agen resmi yang mengelola gas elpiji 3 kg,” katanya, Selasa (1/11/2022).

    Nanda menjelaskan, gas elpiji 3 kilogram merupakan bentuk hadirnya negara terhadap masyarakat yang membutuhkan setelah bahan bakar seperti minyak tanah tidak lagi disubsidi. Karena itu, mereka menilai pengoplosan gas elpiji 3 kilogram subsidi ke tabung 12 kg non subsidi merupakan bentuk pengkhianatan dan perampokan uang negara.

    “Itu yang membuat kami kalangan mahasiswa merasa ini harus dituntaskan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sumatera utara,” ujarnya.

    Ditambahkannya, GEMERI sempat melakukan penelusuran mengenai siapa pengelola usaha di gudang tersebut. Hasilnya mereka mengaku terkejut ketiga warga sekitar selalu menyebut beberapa nama dengan inisial A selaku pengelola usaha tersebut.

    Sosok dari kalangan sipil ini menurut mereka dibekingi oleh oknum anggota polisi berinisial R yang diduga menjadi ‘anak main’ dari beberapa oknum di Polda Sumatera Utara.

    “Yang membuat kami terkejut itu karena mereka menyebut ada oknum penegak hukum dibalik aksi pengoplosan itu. Ini yang membuat kita semakin miris. GEMERI mendukung sepenuhnya upaya pak Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak membersihkan institusinya dari oknum-oknum yang merusak institusi kepolisian,” pungkasnya.

  • Ditetapkan Tersangka Penggelapan dan Penipuan, Robby Anangga Melawan

     

    Medan – Mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Robby Anangga menunjukkan perlawanan terhadap Polda Sumatera Utara terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dan penipuan.

    Setelah sebelumnya mangkir dari panggilan Polda Sumatera Utara dengan alasan sakit pada 23 Oktober 2022 lalu, ternyata ia juga melakukan perlawanan dengan menggugat Polda Sumatera Utara terkait penetapan dirinya sebagai tersangka tersebut.

    Ihwal perlawanannya dalam bentuk pengajuan gugatan pra peradilan ini sudah didaftarkan ke PN Medan. Berdasarkan data pada laman milik PN Medan, gugatan ini tercantum pada nomor perkara 45/Pid.Pra/2022/PN Mdn yang didaftarkan pada Senin 24 Oktober 2022 lalu.

    Sidang gugatan pra peradilan ini sendiri dijadwalkan akan digelar pada Jumat 4 November 2022 mendatang di ruang cakra. Dalam petitumnya Robby menyampaikan beberapa poin yang intinya meminta agar hakim PN Medan membatalkan penetapan tersangka terhadap dirinya tersebut.

    Diketahui, Polda Sumatera Utara menetapkan status tersangka terhadap Robby Anangga atas laporan dari Delmeria Sikumbang melalui kuasa hukumnya Mulyadi. Robby dilaporkan ke polisi karena tidak menyetorkan uang transport fee yang menjadi jatah Delmeria dalam pengelolaan bisnis bersama dalam bidang pengangkutan elpiji 3 kg.

    Mulyadi mengatakan akibat ulah Robby tersebut, kliennya mengalami kerugian sekitar Rp 3,4 miliar.

    Penetapan status tersangka ini sendiri dilakukan oleh Polda Sumatera Utara setelah melalui rangkaian penyidikan hingga pelaksanaan gelar perkara pada 7 Oktober 2022 lalu. Hasil gelar perkara, penyidik berhasil memfaktakan unsur-unsur yang dinilai memenuhi untuk menetapkan Robby Anangga sebagai tersangka.

    Direktur Ditreskrimum Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja memastikan seluruh proses ini mereka lakukan dengan profesional dan sesuai dengan mekanisme. Hal itu disampaikannya untuk membantah tudingan dari pihak Robby Anangga yang menyebut penetapan tersangkanya diduga karena adanya intervensi.

    “Ada mekanisme-mekanisme yang dilalui dalam menetapkan tersangka,” tegasnya.[R]

Back to top button