advertisement pasang iklan disini
BeritaMedanNews

Asosiasi Nelayan Teri Medan Minta Pemerintah Tangkap Oknum Pengusaha Teri Medan Yang Tidak Taat Aturan

Bagikan ke :

Medan – Pembina dan Pendiri Asosiasi Nelayan Teri Medan Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan merasa geram dengan ulah sejumlah oknum pengusaha teri Medan yang tidak taat terhadap aturan pemerintah.

“Saya minta kepada pemerintah untuk tegas dan adil menangkap semua atau oknum pengusaha teri Medan yang tidak taat aturan, karena mengambil kekayaan laut Indonesia namun tidak mau mengurus semua izin yang dimiliki,” katanya kepada wartawan di Medan, Senin (26/9).

pasang iklan disini

Muhri Fauzi Hafiz yang berbicara selaku pembina dan pendiri Asosiasi Nelayan Teri Medan, mendukung upaya penertiban dan razia yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama instansi lainnya di wilayah Belawan Kota Medan, Sumatera Utara.

“Kita mendukung semua upaya hukum dari jajaran pemerintah dan instansi terkait sesuai amanat peraturan Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Oleh karena itu Asosiasi Nelayan Teri Medan berharap tindakan penertiban dilakukan dengan tegas terhadap para pelaku, oknum pengusaha teri Medan yang diduga nakal, tidak taat aturan. Asosiasi sangat tahu bahwa sampai hari ini masih banyak pelaku usaha yang menangkap teri Medan di laut yang diduga melanggar aturan khusus Permen KP RI,” kata muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan.

Muhri menyebutkan, sejak tahun 2018 lalu sebenarnya Asosiasi Nelayan Teri Medan sudah melakukan upaya hukum secara resmi untuk memperjuangkan agar teri Medan bisa ditangkap sesuai dengan aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, bahkan sampai pertengahan tahun 2022 ini, Asosiasi Nelayan Teri Medan juga berupaya mengajak pengusaha untuk ikuti perkembangan terkini dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

“Namun sayangnya ajakan kita tidak digubris, dipertengahan tahun 2022 ini kita mengakui ada oknum-oknum pengusaha Teri Medan di Belawan melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti dugaan kami yaitu memberikan gratifikasi kepada oknum pejabat terkait sehingga mereka mudah dapat menangkap ikan dengan sengaja, menggunakan alat tangkap yang dilarang dan menabrak aturan Permen KP RI,” ungkap Muhri Fauzi Hafiz dengan geram.

Hingga berita ini di turunkan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Mulyadi Simatupang saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat via Whatsup terkait adanya penertiban dan rajia yang dilakukan di Belawan belum merespon. Sebab beredar informasi di lapangan sudah ada kegiatan penertiban dan razia yang berjalan sejak hari ini, dan kabarnya semua kapal yang kelaut menangkap teri Medan pulang dengan teratur takut kena razia.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button