MEDAN — Video viral berdurasi lebih dari lima menit yang menampilkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumatera Utara, Usman Jakfar, mengkritik kinerja Perumda Tirtanadi saat rapat pembahasan KUA-PPAS APBD 2026, menuai tanggapan dari pengamat anggaran Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz.
Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara itu menilai, video yang beredar luas di media sosial tersebut lebih bersifat pencitraan daripada pembahasan yang substansial.
Sejujurnya saya yang menyaksikan video viral tersebut merasa prihatin. Itu hanya pencitraan, bukan pembahasan. Sebagai masyarakat sekaligus konsumen Tirtanadi, kita tidak mendapatkan pesan positif atau solusi konkret dari video itu,” ujar Muhri Fauzi Hafiz, yang akrab disapa Bang Fauzi, kepada deempatbelas.com, Kamis (23/10/2025).
Bang Fauzi menilai, seharusnya FPKS sebagai salah satu fraksi kuat di DPRD Sumut menyajikan data yang ringkas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar melontarkan kritik tanpa arah penyelesaian.
“Bukan mempertegas seolah-olah jajaran direksi, dewan pengawas, atau pejabat Tirtanadi tidak mampu. Itu keliru. Perdebatan seperti itu tidak memiliki urgensi dan malah menimbulkan kesan negatif di publik,” katanya.
Ia menambahkan, Tirtanadi adalah BUMD yang sudah lama berdiri di Sumut, sehingga persoalan teknis seperti kebocoran atau pencucian pipa tidak bisa diselesaikan dengan retorika atau analogi yang tidak relevan.
“Kalau membahas soal pipa bocor atau cuci pipa, tentu bukan Shopee solusinya. Masalah itu sudah menahun dan perlu pendekatan teknis. Jangan karena kejar tayang pengesahan KUA-PPAS, kerja profesional di Tirtanadi justru seakan diabaikan,” tegasnya.
Bang Fauzi berharap para wakil rakyat lebih mengedepankan pembahasan berbasis data dan solusi nyata, bukan sekadar pernyataan yang menimbulkan sensasi publik.
Sebelumnya, video tersebut diunggah melalui akun resmi media sosial Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara dan menampilkan kritik terhadap kinerja Perumda Tirtanadi dalam rapat pembahasan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Perumda Tirtanadi yang dikonfirmasi wartawan belum memberikan tanggapan resmi.
