Medan — Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan kembali menuai sorotan. Aliansi Aktivis Kota (AKTA) menilai lembaga tersebut belum menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam mengungkap sejumlah kasus besar dugaan korupsi yang terjadi di Kota Medan.
Koordinator AKTA, Ari Gusti menyebut publik mulai mempertanyakan keseriusan Kejari Medan dalam menegakkan hukum secara adil.
“Kami heran, sudah banyak kasus besar mencuat, tapi tidak ada satupun yang dituntaskan secara serius. Apakah Kejari Medan takut mengusut aktor-aktor besar di balik proyek-proyek itu?” ujarnya di Medan, Senin (10/11/2025).
Menurut AKTA, sejumlah proyek yang layak diusut dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain pembangunan Panti Sosial Tahap II Kota Medan, revitalisasi Lapangan Merdeka, Pembangunan Kebun Bunga, kasus alkes dinas kesehatan yang sempat diselidiki, dan beberapa proyek-proyek tersebut diduga bermasalah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara, namun penanganannya hingga kini tak menunjukkan perkembangan berarti.
“Semua proyek itu memakai uang rakyat. Tapi seolah-olah Kejari Medan menutup mata. Jangan sampai publik menilai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tegasnya.
AKTA mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung RI untuk turun tangan mengevaluasi kinerja Kejari Medan, serta membentuk tim khusus guna mengaudit penanganan perkara korupsi yang stagnan.
“Kalau aparat penegak hukum tidak tegas, maka kredibilitas lembaga kejaksaan bisa runtuh di mata masyarakat. Kami mendesak Jaksa Agung untuk bertindak, bilang perlu copot Kejari Medan beserta jajarannya, karena menjelang akhir tahun 2025 belum pernah mengungkap kasus besar,”tambahnya.
Desakan AKTA ini sejalan dengan peringatan keras Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, yang beberapa waktu lalu menyoroti rendahnya kinerja sejumlah jaksa di daerah. Dalam arahannya, Burhanuddin menegaskan pentingnya integritas, profesionalitas, dan keberanian dalam menjalankan penegakan hukum.
Saya tidak butuh jaksa yang pintar tetapi takut. Saya butuh jaksa yang berani, jujur, dan berintegritas,” tegas Jaksa Agung dalam salah satu rapat kerja evaluasi kejaksaan se-Indonesia.
“Setiap jaksa wajib memastikan penegakan hukum berjalan tanpa intervensi dan tidak boleh berhenti di tengah jalan hanya karena tekanan politik atau kekuasaan,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan publik karena dinilai tepat menggambarkan kondisi di sejumlah daerah, termasuk Medan, di mana penanganan kasus-kasus besar seakan mandek.
“Pesan Jaksa Agung harus dijalankan, bukan hanya jadi slogan. Kejari Medan harus membuktikan dirinya masih punya nyali untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tutup Koordinator AKTA.
