Jakarta – Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, akan segera bertemu dengan Megawati Soekarnoputri untuk membicarakan sistem pemilihan umum (pemilu) di tahun 2024 yang akan datang. Pertemuan ini akan membahas soal pemilu legislatif, pemilihan presiden, serta analisis terkait sistem pemungutan suara saat masa pandemi COVID-19.
Dalam jumpa pers yang digelar pada Kamis (14/1), Yusril mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari keinginannya untuk membawa perubahan pada sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia. “Saya ingin membahas perihal hasil Pemilu yang optimal, fleksibel, serta efektif dan efisien tanpa mengurangi inti demokrasi dalam pelaksanaannya,” kata Yusril.
Menurut Yusril, sejumlah masalah yang harus diatasi dalam sistem pemilu Indonesia adalah tentang tata cara perolehan suara di daerah pemilihan yang lebih kecil. Menurutnya, hal ini membuat setiap suara yang didapat oleh calon yang menjadi lawan politik sulit untuk diperolehkan, apalagi jika wilayah pemilihannya mencakup beberapa provinsi.
“Sulit bagi peserta Pemilu untuk memenangkan daerah pemilihan yang lebih kecil,” imbuh Yusril.
Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, juga menjadi pihak yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Menurut Yusril, Megawati memiliki pengalaman yang sangat luas dalam sistem politik dan pemilihan umum di Indonesia yang dapat membantu dalam merumuskan sistem pemilu ideal untuk tahun 2024 mendatang.
“Kami akan membahas tentang bagaimana sistem pemilihan menjadi lebih adil dan terbuka, serta memberikan kesempatan yang sama pada setiap peserta Pemilu,” kata Yusril.
Yusril juga mengungkapkan bahwa pertemuan ini akan membahas masalah pemilihan presiden. Menurutnya, sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia sangat rapuh, terutama pada tahap penghitungan suara. Oleh karena itu, ia berencana untuk membicarakan beberapa alternatif sistem pemilihan yang akan memberikan kesempatan yang lebih adil dan terbuka.
“Kita perlu mencari solusi yang lebih baik dalam hal pemilihan presiden. Seperti mempertimbangkan pemilihan presiden secara langsung, sebagai contoh,” kata Yusril.
Namun demikian, Yusril mengakui bahwa pengimplementasian sistem baru dalam pemilu tersebut membutuhkan waktu. Menurutnya, proses tersebut bisa memakan waktu hingga tiga tahun untuk diterapkan secara optimal.
“Proses perubahan ini membutuhkan waktu yang lama dan perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan,” ujar Yusril.
Hal terpenting dalam pembicaraan mereka adalah memastikan bahwa semua opsi pada sistem pemilihan umum harus dipertimbangkan secara masak, terkait harmonisasi antara Undang-undang Politik dan Pemilihan, serta keputusan MK.
“Sistem pemilihan harus dapat menjamin hak masyarakat dalam berpartisipasi dan memilih wakil-wakilnya, dan menciptakan proses pemilu yang adil dan dapat dipercaya,” ungkap Yusril.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, berharap bahwa kedua pihak dapat menemukan jalan yang tepat untuk memberikan pemilihan umum yang bersih, adil, dan responsif terhadap dinamika politik saat ini.
“Kita harap bahwa panggilan Yusril akan memperkuat kerjasama antara partai politik dan masyarakat, serta menghasilkan hasil yang baik bagi semua pihak,” ujar Azis Syamsuddin.
Pertemuan antara Yusril dan Megawati akan berlangsung pada pekan depan dan namun belum dipastikan siapa yang akan menghadiri pertemuan tersebut. Namun, keduanya optimis bahwa pertemuan tersebut akan memberikan hasil yang baik untuk masa depan Indonesia.
“Saya berharap kami dapat saling mendengarkan dan mencapai kesepakatan terbaik untuk masa depan Indonesia, dan pemilihan umum yang membawa kualitas dan integritas bagi demokrasi Indonesia,” tutup Yusril.
