De14dotcom – Federasi Buruh Kimia Industri dan Pertambangan (KEP-SPSI) Kota Medan menyatakan kekecewaan yang mendalam terhadap kinerja Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan.
Kekecewaan itu dilontarkan Ketua KEP-SPSI Kota Medan Ibrahim kepada wartawan, Rabu (21/1). Sebab, Plt Kadis Naker Kota Medan telah mengabaikan peran federasi buruh yang ada di ibukota Sumatera Utara ini.
Ibrahim mengkritisi ketertutupan Plt Kepala Disnaker Medan kepada serikat buruh. Buktinya, saat acara silaturrahmi Polrestabes Medan dengan perwakilan buruh yang digelar di Hotel Antares, Rabu (21/1), Dinas Tenaga Kerja Kota Medan selaku penggagas, tak melibatkan seluruh federasi buruh yang ada di Kota Medan.
”Jelas kami kecewa, koordinasi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan sangat minim. Harusnya Disnaker Kota Medan menjadi ‘orangtua’ bagi seluruh serikat pekerja,” sesal pria yang juga menjabat Bendahara K-SPSI AGN Kota Medan ini.
Ia juga mengaku telah mencoba membuka komunikasi, tapi Plt Kadisnaker, seolah tak peduli.
“Waktu dihubungi melalui pesan Whatsapp, hanya centang satu, entah diblokir atau ganti nomor, kita pun bingung,” sesal Ibrahim.
>>> Lamban Tangani Kasus Kecelakaan Kerja
Selain itu, Ibrahim juga menyatakan, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan sangat lamban menindaklanjuti penanganan kasus kecelakaan kerja yang telah memakan korban jiwa dalam beberapa bulan terakhir, seperti diabaikan oleh Disnaker Medan.
Ibrahim pun menceritakan dua insiden tragis yang hingga kini dianggap belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas dari pihak pemerintah.
Seperti, kecelakaan kerja yang dialami supir truk di lokasi proyek Jalan Cut Mutia, Medan. Korban meninggal dunia setelah tertimpa truk saat bekerja.
Selanjutnya, seorang pekerja papan reklame yang tewas disengat listrik di Jalan HM Jhoni, persisnya di Supermarket Altic.
Ibrahim mengungkapkan, berdasarkan informasi dari pihak keluarga korban, hingga saat ini belum ada perkembangan atau laporan signifikan dari Disnaker Kota Medan terkait hak-hak pekerja maupun sanksi bagi pihak terkait.
“Sampai hari ini nasib dan derita keluarga korban yang tewas tidak ada kepastian akan hak-hak yang diterima, baik santunan maupun perlindungan sosial seperti BPJS,” ungkap Ibrahim.
Untuk itu, ia meminta kepada Wali Kota Medan Rico Waas mengevaluasi jajarannya, terlebih yang ada di Disnaker Kota Medan. Karena dinilai tak sejalan dan sangat jauh dari slogan Medan untuk Semua.(cil)
