Dialog Publik GMNI Kota Medan di HAUL Bung Karno, Ketua PSI Sumut Tepis Isu Kepemimpinan Boby- Aulia Soal Feodalisme Gaya Baru

JaringanNews, Medan- Dalam rangka memperingati Haul Bung Karno, DPC GMNI Kota Medan  menggelar Dialog Publik dengan tema Benarkah Feodalisme Gaya Baru Tumbuh Dalam Pemerintahan Kota Medan. Kegiatan ini sekaligus mengkritisi Walikota dan Wakil Walikota Medan Bobby Nasution dan Aulia Rahman dalam seratus hari kerja.

Acara yang di ketuai oleh Bung Dachi selaku ketua panitia pelaksana mendapat tanggapan pro dan kontra di dalam diskusi publik yang di Gelar Minggu, sore, (06/06) di Empatbelas Cofee, Jalan Armada Medan.

Ketua DPC GMNI Kota Medan, Ridwan Saragih dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang hadir dan mampu meluangkan waktu dalam kegiatan tersebut, sekaligus mengapresiasi para kader GMNI.

Adapun yang menjadi narasumber Dialog Publik ini yaitu, HM Nezar Djoeli ST Ketua PSI Sumut. Syam Firdaus Jafba Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan  Hikmawan Syahputra dari Akademisi sekaligus acara di pandu oleh Nanda Fajar Ramadhan sebagai moderator diskusi.

Ketua PSI Sumatera Utara H.M Nezar Djoeli dalam kesempatan tersebut menjawab soal feodalisme gaya baru terhadap kepemimpinan Kota Medan. Dengan tegas, ia membantah dan menepis adanya feodalisme yang terjadi pada kepemimpinan Bobby Nasution dan Aulia Rahman sebagai kepala daerah saat ini.

Menurut Nezar masyarakat haruslah berpandangan secara objektif dan melihat segala sesuatu dari berbagai sudut dan bukan didasarkan kepada suka atau tidak suka. Namun dirinya memandang bahwa hari ini belum sama sekali melihat adanya gaya-gaya feodalisme oleh Bobby Nasution selaku Walikota Medan atau sebagai menantu Presiden.

“Alasannya kenapa?. Karena Bobby Nasution dan Aulia Rahman merupakan pasangan yang dipilih melalui proses demokrasi lima tahun sekali. Namun memang soal adanya Paspamres yang melekat pada Boby dan sempat menjadi polemik dengan rekan media kemarin.  “Kata Nezar menjawab feodalisme tersebut.

Selain itu, Nezar menyebutkan, dalam tugasnya Paspampres memang diberikan amanah dan itu sudah diatur oleh undang-undang dalam hal menjalankan tupoksinya sebagai Paspampres. Memang disatu sisi sebagai pengamanan keluarga Presiden kedepannya diharapkan  dalam menjalankan tugasnya lebih ramah kepada masyarakat terutama kepada rekan Jurnalis. Sehingga kejadian kemarin tidak lagi terulang.

Masih Nezar mengatakan, hal positif yang patut kita apresiasi dari seorang Boby Nasution adalah,hari ini Walikota Medan satu satunya di Indonesia yang dapat  mengembalikan APBD ke kas daerah diserahkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sebesar Rp.9 milyar..

Disamping itu,  tindakan tegas Boby Nasution yang memiliki sikap tidak pandang bulu  dengan memecat beberapa jajarannya yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Lurah, dan Kepling patut diapresiasi.

“Tidak main-main, bagi pejabat atau oknum yang kerja tidak baik langsung ditindak  tegas olehnya. Dan ini menjadi contoh kepada semuanya agar dapat melayani masyarakat dengan baik . Dan itu patut kita apresiasi kinerja Walikota Medan hari ini yang kita tau sangat baik. “Ungkap Nezar.

Masih Nezar dalam kesempatan itu, mengajak seluruh kader GMNI untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui Partai Politik dan hari ini PSI juga membuka ruang selebar-lebarnya kepada kader GMNI agar menjadi bagian dari Partai Politik.

“Untuk itu mari kita berfikir cerdas. Boleh kritis asal cerdas. Sebagai generasi muda bangsa. Dan dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua janganlah anti dengan partai politik. Bagaimana pun Bro and Sist yang hadir semua ini merupakan calon pemimpin masa depan bangsa. Karenanya Partai Solidaritas Indonesia hadir mengajak generasi Milenial dengan tujuan menggantikan politisi-politisi yang selama ini sudah nyaman duduk dikursi jabatannya.  Mari kita semua generasi muda Milenial menggantikan itu. Karena pada dasarnya partai politik itu sama baik dan jahatnya, namun tergantung pada individu kita masing-masing. “Ucap Nezar dengan semangat menyebut, Nezar Djoeli For DPR RI.  Giring For Presiden 2024.

Sementara itu, menurut Syam Firdaus Jafba Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam kesempatan tersebut menyebutkan bahwa, memang sulit menempatkan dua hal yaitu, apakah Walikota Medan dalam menempatkan posisinya sebagai Walikota atau menantu Presiden.

Menurutnya, Bobby Nasution yang hari ini Walikota Medan haruslah bisa menempatkan diri sebagai kepala daerah dari rakyat nya. Dan itu yang harus ia sadari.

“Terkait Paspamres yang melekat. Sebaiknya jangan terlalu kaku seolah seperti mengawal Presiden. Padahal Boby Nasution kan Walikota Medan, jadi harus lebih humble lah, terutama kepada kawan-kawan pers, karena mereka memiliki kebebasan dan itu dilindungi undang-undang.”Ucapnya.