ads

Ketua PSI Sumut: Pencopotan Sejumlah Kader DPD PSI Siantar Sudah Sesuai Aturan

Medan – Satu video yang menunjukan sejumlah kader dan calon legislatif (caleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) protes karena pencopotan pengurus di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara (Sumut), viral di media sosial. Mereka juga mengancam akan berhenti sebagai caleg dan kader partai.

Dalam video yang dilihat detikSumut, Sabtu (25/11/2023), tampak sejumlah orang mengenakan seragam PSI di dalam ruangan. Ada sekitar 15 orang yang tampak dalam ruangan itu.

Awalnya, terlihat seorang pria yang memperkenalkan sejumlah orang yang disebutnya merupakan pengurus DPD PSI Kota Pematang Siantar. Ada ketua, wakil ketua, wakil sekretaris dan bendahara. Selain itu, di belakang mereka juga ada sejumlah orang yang juga mengenakan baju PSI.

Pria yang berdiri paling depan itu mengatakan mereka memprotes pencopotan pengurus DPD Pematang Siantar. Padahal menurutnya, Samuel selaku ketua sudah memperjuangkan PSI.

“Di sini kami jelaskan, sesuai dengan SK yang diperbuat oleh yang kami hormati bro Kaesang, di mana SK tersebut telah menonaktifkan mereka, mencabut SK mereka, kami menyatakan keberatan. Adapun alasan keberatan kami karena bro Samuel sudah berjuang, sudah bergerak membangun partai ini dengan berbagai tahapan,” kata pria tersebut.

Pria itu mengatakan pertimbangan pencopotan sejumlah pengurus itu karena tidak adanya Kopi Darat Daerah (Kopdarda) dan pengurus DPC hingga ke ranting. Namun, dia membantah hal itu. Menurutnya, pengurus DPC dan ranting itu telah dibentuk.

Untuk itu, dia meminta Kaesang selaku Ketua Umum PSI untuk segera mengambil tindakan atas pencopotan itu. Jika tidak, mereka mengancam akan keluar dari partai dan berhenti sebagai caleg.

“Untuk ini kami menyatakan sikap, apabila DPP kami ketua Kaesang tidak mengambil kebijaksanaan yang tepat kami menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan PSI Kota Pematangsiantar kami mengundurkan diri dari caleg walaupun sudah DCT,” sebutnya.

Ketua PSI Sumut Nezar Djoeli membenarkan para pengurus yang berada di video tersebut telah dicopot. Namun, dia menegaskan pencopotan itu sudah sesuai dengan aturan.

“Sekarang kan gini, ketuanya di sana itu, adalah Samuel Sianturi, dia ini putranya Horas Sianturi yang juga caleg DPRD kota Siantar. (Pencopotan) semua sudah melalui prosedur dan mekanisme AD/ART partai,” kata Nezar saat dikonfirmasi detikSumut.

Nezar mengatakan pencopotan itu dilakukan karena pengurus DPD PSI yang dipimpin oleh Samuel Sianturi tidak melakukan perintah partai. Menurutnya, pada Januari 2023, pihaknya sudah mengeluarkan imbauan kepada ketua DPD se-Sumut untuk pembentukan struktur partai hingga ke ranting. Namun, kata Nezar, perintah itu tidak dilakukan oleh Samuel.

“Pada Januari, kita sudah imbau membentuk struktur partai sampai ke tingkat ranting. Habis itu, di Februari Maret kita imbau juga,” jelasnya.

Selain itu, Nezar mengaku DPW juga sudah memberikan beberapa kali surat peringatan dan pemanggilan kepada Samuel atas kejadian itu. Namun, dia mengaku Samuel tidak pernah memenuhi panggilan itu.

Alhasil, DPW mengajukan surat pergantian Samuel ke DPP PSI. Pergantian itu pun disetujui oleh DPP.

SK pencopotan itu keluar pada 10 November 2023. Lalu, kata Nezar, SK pencopotan tersebut dikirim ke para pengurus itu sekitar tanggal 15 November melalui WhatsApp.

“Kita berikan peringatan pertama, peringatan kedua, pemanggilan sampai ke DPW, enggak juga datang, enggak juga interaktif, komunikatif. Itu sampai dia kita panggil ke kantor itu enggak datang, kita usulkan pergantian sama DPP, DPP mengganti, apa persoalannya,” ujarnya.

“Semua berdasarkan AD/ART, mereka diwajibkan mengadakan Kopdarda dalam satu tahun sekali minimal, ini enggak pernah mereka lakukan semenjak mereka memegang PSI, komunikasinya susah,” sambung Nezar.

Nezar mengatakan ayah dari Samuel, yakni Horas Sianturi juga merupakan caleg DPRD Kota Pematang Siantar dari PSI. Namun, dia mengaku Horas menjadi relawan yang mendukung Anies Baswedan lewat persatuan gereja.

“Ditambah lagi bapaknya itu si horas caleg kota, tapi dia menjadi relawan Anies, mengatasnamakan gereja, kan sudah enggak searah dengan perjalanan partai. Namun, kita enggak ada urusan sama si Horas, kita urusan sama si Samuel, dia enggak bekerja, ya kita ganti,” ujarnya.

Terkait para kader yang mau keluar dari PSI dan berhenti jadi caleg, Nezar mengaku tidak mempermasalahkan itu. Dia menyebut hal itu hak setiap kader.

“Terkait video viral itu, coba cek aja, siapa yang ada di video itu, paling duanya yang caleg di situ. (Mundur) silakan saja, setiap orang berhak menyatakan sikapnya,” jelasnya.

“Kedua, ketika kita sudah diatur dalam DCT oleh PKPU, maka ada sanksi hukum yang mengikuti apabila kita mengundurkan diri. Silakan saja kalau mereka mau bersentuhan dengan hukum, enggak persoalan bagi kita, enggak mungkin juga kita larang. Tapi kita imbau, untuk apalah mengundurkan diri, apakah kita sebagai caleg berdasarkan karena menjadi pengurus DPD atau DPC saja, bukan karena rakyat, kalau memang berdasarkan rakyat mau maju caleg, ada badai topan pun anda tetap harus berlayar,” sambung Nezar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *