Medan – Ketua Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara H.M Nezar Djoeli menyebutkan, hampir seluruh kegiatan pekerjaan didalam Dinas Bina Marga Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara di duga banyak diatur oleh oknum ASN berinisial “M yang merupakan orang terdekat pejabat tinggi dilingkungan tersebut.
Menyikapi banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2022 dinas Bina Marga Bina Kontruksi Sumatera Utara, menurut Nezar Djoeli merupakan sebuah kebobrokan dan menjadi perhatian serius dinas tersebut dalam pengelolaan anggaran.
Politisi PSI Sumut ini juga menduga telah terjadi pemufakatan jahat yang sudah tersistematis terstruktur dan masif dalam pengelolaan anggaran APBD Pemprov Sumut diduga juga sudah menjadi kepentingan pihak-pihak sejumlah oknum dilingkungan dinas cenderung dugaan korupsi.
Nezar mengatakan, apa yang di lihat dan dengar hari ini menggambarkan adanya kebutuhan oleh para kekuasaan terhadap APBD sepertinya jelas terjadi dan diduga orang-orang tersebut sengaja ditempatkan dan berada dalam lingkaran sebagai mediator dalam melaksanakan seluruh pengerjaan di dinas BMBK.
“Kita duga salah satu contoh oknum ASN berinisial”M yang saat ini menjabat diduga sebagai mediator. Apalagi banyak kita dengar dari UPT -UPT yang ada di daerah saat akan meminta kegiatan atau pekerjaan mengeluhkan sistem pekerjaan di dinas BMBK memiliki standart yang tinggi yang dinilai tidak akan terpenuhi, dan hal tersebut di umpakan seperti udara, tidak dapat terlihat namun dapat dirasakan, jadi merinding kita mendengarnya. “Kata Ketua PSI Sumut Nezar Djoeli saat ditemui di ruang kerjanya JL Sei Blutu Medan.
Masih Nezar menegaskan bahwa Ini bukanlah sikap tendensius dari PSI Sumut terhadap Pemprov Sumut apalagi kepada seseorang, tetapi kita hanya ingin adanya perubahan perbaikan khususnya didalam dinas BMBK yang hari ini banyak menjadi sorotan masyarakat atas kinerja yang kurang baik apalagi di akhir masa jabatan seorang Gubernur Sumut pada tahun 2023 ini.
“Banyak hari ini temuan terhadap kinerja di dinas BMBK yang memiliki catatan buruk dan aparat hukum hari ini belum berani masuk kedalamnya untuk melakukan investigasi terutama terhadap proyek 2,7 Triliun dan hasil audit dari BPK RI. Dan kami juga meminta kepada pemerintah provinsi Sumatera Utara agar kedepannya melaksanakan politik anggaran yang baik yang telah di susun bersama legislatif secara transparan dan akuntabel. “Urainya.
Lebih lanjut Nezar mengatakan bahwa temuan BPK itu menjadi raport merah dan perhatian serius bagi kita semua dan harus segera di tindaklanjuti guna menciptakan pemerintahan yang bersih atau good government kedepan.
“Saya mohon hentikan lah perbuatan perbuatan yang secara bersama sama atau berjamaah itu, sehingga hal itu tidak menambah beban rakyat Sumut dengan harapan kedepan pemerintahan provinsi Sumut dalam mewujudkan good government dapat terwujud. “Tutup Nezar.
