De14dotcom, MEDAN – Atmosfer politik di Kota Medan memanas menyusul aksi unjuk rasa sekelompok pedagang daging babi di depan Kantor Walikota Medan. Aksi yang dipicu oleh Surat Edaran (SE) Walikota terkait penertiban tata kelola perdagangan daging babi ini disoroti tajam karena keterlibatan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) besar.
Unjuk rasa yang berlangsung pada dua hari lalu tersebut nyaris berujung ricuh (chaos), memancing reaksi keras dari berbagai pihak yang menilai adanya indikasi “penunggang” di balik kegelisahan para pedagang.
Sorotan Tajam Terhadap Peran Ormas
Ketua RANZ Kota Medan, Ibrahim, menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi massa yang dinilai tidak terkendali. Menurutnya, ormas seharusnya berfungsi sebagai jembatan diplomasi antara rakyat dan pemerintah, bukan justru memperkeruh suasana di lapangan.
”Dua hari lalu aksi di depan Kantor Walikota hampir chaos. Padahal mereka membawa bendera organisasi besar. Sangat disayangkan mengapa pemimpin aksinya justru membiarkan situasi memanas seperti itu,” tegas Ibrahim saat memberikan keterangan pada Jumat (27/10/2026).
Menepis Isu Intoleransi
Ibrahim secara pasang badan membela kredibilitas Walikota Medan, Rico Waas, dari tudingan anti-toleransi yang mulai diembuskan ke publik. Ia memaparkan fakta bahwa latar belakang keluarga Rico Waas bersifat multi-etnis dan multi-agama, mencakup pemeluk Kristen, Katolik, hingga Buddha.
Ibrahim menilai SE penertiban tersebut sengaja dipolitisasi untuk menciptakan polarisasi agama di tengah momentum bulan suci Ramadhan.
”Kita curiga aksi ini ditunggangi politikus lain. Sudah jelas surat edaran itu keluar setiap tahun dan dikeluarkan juga oleh pemimpin sebelum nya sebagai bentuk penghormatan bagi umat Muslim yang sedang berpuasa. Bukan kali ini aja Surat Edaran itu keluar, kenapa kok hari ini yang bergejolak? Mari kita saling bertenggang rasa, jangan jadikan ini alat mencederai kerukunan,” lanjut Ibrahim.
Sosok ‘Silent Killer’ dan Konsekuensi Ketegasan
Di sisi lain, Ibrahim membedah gaya kepemimpinan Rico Waas yang ia istilahkan sebagai pemimpin “Silent Killer”. Istilah ini merujuk pada gaya kerja Walikota yang minim bicara namun eksekusi keputusannya berdampak luas dan tajam.
Hal ini terbukti dari langkah berani Rico dalam pelantikan pejabat eselon III & IV baru-baru ini, di mana sejumlah pejabat mengalami penurunan pangkat (demosi). Ketegasan ini diduga memicu rasa sakit hati di kalangan internal birokrasi yang kemudian berkelindan dengan isu eksternal.
”Pak Rico ini orangnya tidak banyak cakap, tapi tegas mengambil keputusan. Inilah sosok pemimpin Silent Killer. Saya menduga ada pihak yang memanfaatkan sakit hati para pemangku jabatan ini untuk menunggangi aksi pedagang,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Ibrahim mempertanyakan motif di balik kunjungan beberapa ketua organisasi ke para pedagang yang viral di media sosial.
“Maksudnya apa coba? Bukti-bukti di media sosial menunjukkan adanya gerakan sistematis. Kita harus jeli melihat mana aspirasi pedagang yang murni dan mana yang hanya ‘pesanan’ aktor di balik layar,” pungkasnya.
Polemik ini bukan sekadar urusan tata kelola dagang, melainkan ujian bagi stabilitas sosial di Kota Medan. Keberanian Walikota dalam melakukan “bersih-bersih” birokrasi nampaknya mulai memicu arus balik perlawanan yang menggunakan sentimen sensitif sebagai senjatanya.(cil) *
