Rapat Koordinasi Provinsi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara (Sumut) yang dihadiri oleh Bupati Karo, Terkelin Brahmana, dan dihadiri oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, diganggu oleh oknum preman yang meminta ‘uang perlindungan’.
Rapat tersebut berlangsung selama dua hari di salah satu hotel di Medan. Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Gubernur Edy Rahmayadi hadir dalam acara tersebut untuk membahas berbagai strategi tentang pengendalian inflasi daerah di Sumatera Utara.
Namun, acara yang seharusnya menjadi momen penting untuk membahas kemajuan daerah, sesungguhnya diganggu oleh oknum preman. Dalam kejadian yang terjadi pada hari ke-2 rapat, sebuah mobil mewah masuk ke dalam lokasi tersebut dan para preman meminta ‘uang perlindungan’ kepada semua peserta yang hadir.
Gubernur Edy Rahmayadi yang saat itu tengah memberikan sambutannya, langsung memerintahkan petugas keamanan untuk menghadang para preman tersebut. Namun, para preman tersebut justru mengancam akan melakukan tindakan kekerasan jika permintaan mereka tidak dipenuhi.
Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Gubernur Edy Rahmayadi langsung menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan ‘uang perlindungan’ tersebut. Mereka menyatakan bahwa pihak-pihak yang meminta uang perlindungan adalah pelaku kriminal dan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Kejadian ini menuai kecaman keras dari berbagai kalangan. Sebagai tokoh masyarakat, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengutuk perilaku premanisme tersebut dan menyatakan bahwa itu tidak dapat diterima di tengah-tengah masyarakat yang damai dan sejahtera.
Sementara itu, Gubernur Edy Rahmayadi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pernah memberikan ruang bagi oknum preman untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak boleh dibiarkan terjadi di Sumatera Utara.
Sejauh ini, pihak keamanan masih terus mengejar para pelaku yang melakukan pengancaman tersebut. Pihak kepolisian berjanji akan menindak tegas para pelaku dan menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat di Sumatera Utara.
Para pengamat menilai bahwa kejadian ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pihak keamanan dan pemerintah di Sumatera Utara dalam menangani tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan, dan keadilan sosial untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal.
Hal tersebut juga harus didukung dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam memberantas tindakan kriminalitas. Selain itu, kerjasama yang baik antara pihak keamanan dan masyarakat juga perlu dipupuk untuk membangun kesadaran dan kebersamaan dalam melawan tindakan premanisme.
Dengan demikian, harapan besar dari masyarakat Sumatera Utara terletak pada kemampuan pemerintah dan pihak keamanan dalam memberikan perlindungan dan keamanan yang maksimal bagi seluruh warga Sumatera Utara. Seperti yang disampaikan oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana, bahwa premanisme harus dihilangkan karena dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat.
