Medan – Proses seleksi jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan seyogianya masih dalam tahap proses asesmen. Namun publik dibuat terkejut dengan beredarnya satu nama yang disebut-sebut telah “ditetapkan” sebagai kepala badan terpilih yakni Agha Novrian.
Kebocoran nama ini menimbulkan tanda tanya besar ditengah masyarakat. Mengapa proses seleksi yang seharusnya tertutup dan obyektif justru bocor, malah memunculkan satu nama calon kuat terpilih.
Lantas, apakah proses seleksi tersebut hanya formalitas saja, karena sebenarnya nama yang akan duduk mengisi jabatan tersebut sebenarnya memang sudah ditentukan sejak awal.
Tak sampai di situ saja, muncul pula nama Rizki Nugraha yang juga abang kandung Agha Novrian kini digadang-gadang akan mengisi posisi strategis sebagai Direktur Utama PD Pasar Medan. Dua jabatan penting itu diduga akan dipegang oleh satu keluarga tentu menambah keraguan publik terhadap integritas proses ini.
Jika benar dugaan tersebut, maka Pemko Medan sedang berada di titik rawan praktik nepotisme dan politisasi jabatan. Padahal, jabatan publik seharusnya diisi oleh sosok profesional yang lolos secara objektif dan kompetitif, bukan karena kedekatan.
Masyarakat berhak mempertanyakan dan mengawasi. Kota Medan membutuhkan kepemimpinan yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada segelintir orang yang merasa berhak karena jasa masa lalu.
Zulhamdani Napitupulu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Mahasiswa Perjuangan Reformasi (Fromper) Sumatera Utara (Sumut) mengatakan, diduga bocornya nama calon kepala Bapenda Medan ke publik sebelum proses seleksi rampung merupakan bentuk pengkhianat kepada publik masyarakat kota Medan.
“Ini bukan hanya soal nama yang bocor, tapi soal proses seleksi yang dinilai tidak sehat dan transparan. Apalagi inikan soal jabatan publik, dan itu semua berproses. Atau sepertinya proses lelang jabatan itu hanya formalitas saja. “Kata Zulhamdani Napitupulu kepada media. Jumat, 08 Agustus 2025.
Atas hal itu Promper Sumut mendesak Walikota Medan agar memeriksa proses lelang seleksi jabatan itu dengan seluruh proses nya apalah berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, tanpa di politisasi dan intervensi dari apapun.
“Jangan sampaikan proses seleksi itu menghasilkan pejabat yang duduk nantinya karena adanya unsur politis ataupun lainnya. Jangan sampaikan masyarakat tidak percaya dengan walikota Medan atas lelang jabatan yang belum selesai namun namanya sudah muncul. “Ungkapnya.
