Batu Bara – Proyek pembangunan drainase yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, di Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara diduga proyek siluman dan janggal. Dugaan ini mencuat setelah investigasi yang dilakukan oleh media Deempatbelas.com yang juga Ketua Forum Aliansi Muda Mudi Lima Puluh (FAMMILI) Senin (04/7/25).
Saat melakukan investigasi di lapangan, ditemukan bahwa proyek drainase tersebut tidak memiliki plang nama proyek, yang seharusnya dipasang sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat atas pekerjaan menggunakan anggaran dari uang rakyat, sehingga ketidakadaan plang itu menimbulkan kecurigaan terkait sumber dana dan penanggung jawabnya.
“Kita tidak tahu proyek ini berasal dari mana. Seharusnya seluruh pembangunan yang menggunakan uang negara dipasang plang nama proyek. Sehingga bisa saja dikatakan kegiatan itu merupakan proyek siluman ini?, “ujar Helmi Syam saat meninjau Lokasi Pembangunan drainase tanpa plang nama itu.
Selain itu, pantau langsung juga terlihat para pekerja yang berada di lapangan diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Kondisi ini menunjukkan kurangnya perhatian perusahaan terhadap keselamatan pekerja, yang seharusnya menjadi prioritas dalam setiap proyek konstruksi.
Beberapa dugaan kejanggalan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Beberapa item pekerjaan diduga tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Ada pula indikasi kuat pengurangan volume pekerjaan yang dapat berujung pada tindakan korupsi.
“Kami menemukan banyak dugaan penyimpangan pada proyek ini, mulai dari kualitas pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi hingga pengurangan item pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sesuai kontrak,” jelas ketua FAMMILI itu.
Sementara itu, warga yang ditemui media ini mengaku tidak mengetahui Proyek itu bersumber dari mana.
“Saya tidak tau bang ini proyek darimana dan anggaranya berapa. Soal plang memang belum ada, tidak tau juga kenapa, tanya saja sama pengawas nya bang, pengawas beberapa hari ini belum ke sini bang, ” jawab salah seorang warga pada media ini,
Sampai hari ini, proyek tersebut masih terus berjalan tanpa adanya plang nama yang menjelaskan detail proyek. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi proyek tersebut.
Dugaan proyek siluman ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Batu Bara . Sebelumnya, beberapa proyek serupa juga ditemukan tanpa plang nama dan dengan kualitas pekerjaan yang dipertanyakan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan pengelolaan proyek infrastruktur di Kabupaten Batu Bara
Helmi Syam yang kerap menyoroti kinerja pemerintah yang buruk itu berharap agar pemerintah khususnya PUPR Provinsi Sumatra Utara segera mengambil tindakan tegas terhadap proyek-proyek yang tidak transparan dan terindikasi korupsi.
Menurutnya, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD.
“Kami meminta pemerintah khususnya PUPR Provinsi Sumatra Utara untuk serius menangani masalah ini. Jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya
