Tanah Karo – Dugaan jual beli proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Karo mencuat ke permukaan publik. Adanya sekelompok orang mengaku utusan Bupati diduga melakukan intervensi kepada seluruh pejabat di Pemkab Karo.
Hal tersebut muncul setelah sejumlah pejabat pemerintahan mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga beberapa pejabat organisasi perangkat daerah (OPD),risih dan gerah atas kehadiran sekelompok orang yang mengaku utusan Bupati yang terkesan intervensi dalam meminta proyek kegiatan pada APBD Kabupaten Karo.
Ketua Umum Jaga Marwah, Edison Tamba mengatakan dalam laporan yang mereka terima, jual beli proyek ini dilakukan oleh beberapa oknum yang selalu mengaku-ngaku sebagai orang dekat bupati
Hal itu membuat sejumlah pejabat merasa risih karena ulah para oknum tersebut memaksa untuk memasukkan program mereka kedalam kegiatan yang pendanaannya diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten Karo.
“Kita mendapat informasi dari sejumlah tokoh dan aktivis di Kabupaten Karo, yang merasa keluarganya tertekan atas kehadiran dua orang pria yang mengaku utusan kepala daerah dalam meminta-minta proyek serta terindikasi menteror pejabat desa dalam menggunakan anggaran atau alokasi dana desa (ADD),” ujar Edison Tamba, Senin, 4 Agustus 2025.
Atas laporan ini, tim investigasi Jaga Marwah menurutnya sudah turun langsung ke Kabupaten Karo. Mereka melakukan analisis data dari beberapa proyek yang sudah dimasukkan dalam e-katalog yang disinyalir atas pesanan para oknum tersebut.
Lanjut Edison yang akrab disapa Edoy ini menyebutkan bahwa pernyataan ini sebagai lampu kuning atau pengingat Kepada bupati agar tidak bermain-main dengan uang rakyat dengan pola kolusi dan nepotisme.
“Kita sudah investigasi, mengumpulkan informasi, data serta beberapa titik lokasi proyek yang diduga jadi bancakan sejumlah oknum yang mengaku utusan bupati. Sesuai tugas dan fungsi kita sebagai kontrol sosial serta bagian dari pilar kebangsaan, melalui ini pesan perlawanan terhadap perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kami utarakan,” tegas Edoy.
Hasil dari investigasi dan analisis data itu kata sosok yang akrab disapa Edison ini akan mereka kirimkan kepada aparat penegak hukum dan juga KPK yang selama ini menjadi mitra mereka dalam mengusut kasus-kasus dugaan korupsi.
“Saat ini kita masih membuat persiapaan pengumpulan informasi dan data untuk kita hantarkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika memang oknum yang mengaku utusan Bupati serta terafiliasi terhadap salah satu partai politik terus melakukan perilaku KKN secara terang-terangan, pastinya kita semakin siap dan suka untuk melaporkannya kepada KPK.”Tutupnya.
