MEDAN — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyoroti serius kinerja Bank Sumut yang dinilai belum mampu bersaing, bahkan dengan Bank Aceh.
Dalam pernyataannya di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan (30/10/2025), Bobby mengaku kecewa karena Bank Sumut, bank dengan saham mayoritas milik Pemprov Sumut, masih tertinggal dalam ekspansi dan inovasi produk dibanding bank pembangunan daerah (BPD) lainnya.
“Masalah ekspansi bukan cuma di luar daerah, di dalam pun kita masih kalah. Bahkan dengan Bank Aceh. Mereka lebih unggul di beberapa sektor dan produk perbankan,” tegas Bobby.
Ia menilai Bank Sumut selama ini hanya mengandalkan nasabah dari instansi pemerintah daerah, tanpa memperluas pasar baru yang lebih kompetitif.
“Ketolong karena pemerintah daerah wajib pakai Bank Sumut. Tapi jangan itu-itu saja marketnya. Harus berani buka pasar baru dan kembangkan produk unggulan,” ujarnya.
.Bobby juga mendorong agar Bank Sumut naik kelas dari Buku I ke Buku II dengan memperkuat modal minimal Rp6 triliun, agar bisa mengelola dana besar seperti dana haji yang selama ini masih ditangani Bank Himbara.
Selain itu, ia menyoroti tingginya rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) Bank Sumut Syariah yang mencapai di atas 90%.
“Ini harus segera ditekan. BOPO tinggi itu tanda efisiensi belum jalan,” sindir Bobby di hadapan jajaran direksi.
Konferensi pers tersebut dihadiri para petinggi Bank Sumut, termasuk Direktur Bisnis & Syariah Syafrizalsyah, Direktur Keuangan & TI Arieta Aryanti, serta sejumlah kepala divisi strategis.
“Direksi Layak Diganti”
Menanggapi pernyataan Bobby, Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 (PD14 Sumut), Muhri Fauzi Hafiz, menyebut kritik tersebut mencerminkan kegagalan manajemen Bank Sumut dalam membawa bank kebanggaan warga Sumut itu bersaing di level nasional.
“Wajar saja kalau Bank Sumut kalah jauh dari Bank Aceh. Kinerja direksi patut dipertanyakan. Kalau begini terus, layak dievaluasi bahkan diganti, agar Bank Sumut benar-benar jadi kebanggaan Sumatera Utara,” tegas Muhri.
Menurutnya, kritik terbuka Gubernur adalah alarm keras bagi para direksi untuk segera berbenah, atau bersiap menghadapi reshuffle manajemen besar-besaran.
