MEDAN – Pengamat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara (FISIP UISU), Raden Deni Atmiral, menilai keputusan Pemerintah Kota Medan mengembalikan 30 ton beras bantuan Uni Emirat Arab (UEA) bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan mencerminkan hilangnya keberanian kepemimpinan di tingkat lokal.
Menurutnya, bantuan yang ditolak Pemerintah Kota Medan justru diterima dan dikelola oleh pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa yang bermasalah bukan pada bantuan, melainkan pada keberanian kepala daerah mengambil tanggung jawab di tengah situasi darurat.
Ketika ruang kepemimpinan di tingkat kota kosong, pemerintah pusat masuk dan mengambil alih. Bersamaan dengan itu, narasi publik pun bergeser,” kata Raden Deni.
Ia menilai, kemunculan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam menjelaskan dan mengoordinasikan penyaluran bantuan membuat isu tersebut berubah menjadi simbol kepemimpinan di tingkat provinsi. Padahal, bantuan UEA bukan merupakan inisiatif gubernur sejak awal.
Dalam proses tersebut, peran Pemerintah Kota Medan dinilai perlahan menghilang dari narasi publik, sementara bantuan kemanusiaan berubah dari instrumen penyelamatan warga menjadi simbol politik kekuasaan.
Penunjukan Muhammadiyah sebagai pengelola bantuan disebut sebagai langkah aman untuk meredam polemik. Namun, menurut Raden Deni, langkah itu sekaligus menutup pertanyaan publik terkait alasan awal pengembalian bantuan.
“Bantuan kemanusiaan seharusnya berfokus pada warga terdampak. Namun yang terjadi, justru panggung politik yang lebih menonjol,” ujarnya.
Ia menegaskan, negara tidak melemah karena menerima bantuan asing. Yang melemah adalah kepemimpinan lokal yang takut menggunakan kewenangannya sendiri, sehingga panggung diisi oleh aktor yang lebih siap mengambil alih.(acill)
