Paradoks Sarjana di Negeri Kaya, Dibalik Politik Kekuasaan

Medan – Paradoks sarjana di negeri kaya tidak lahir begitu saja. Ia bukan semata akibat pasar kerja yang sempit atau kualitas lulusan yang dipertanyakan. Di balik itu semua, ada satu faktor penentu yang sering luput dibicarakan secara jujur, yaitu politik kekuasaan. Di sinilah ilmu pengetahuan perlahan terdorong ke pinggir, sementara keputusan strategis bangsa diambil tanpa fondasi keilmuan yang kokoh.

Dalam sistem demokrasi, politik seharusnya menjadi alat untuk mengelola kepentingan publik secara rasional. Namun dalam praktik lima tahun terakhir, politik justru lebih sering bekerja dengan logika jangka pendek. Partai politik sibuk merawat elektabilitas, menyusun koalisi, dan memenangkan kontestasi, sementara agenda pembangunan berbasis ilmu pengetahuan menjadi isu pelengkap, bukan arus utama.

Kita bisa melihatnya dari cara ilmu dan riset diperlakukan dalam proses pengambilan kebijakan. Akademisi dan pakar sering diundang dalam forum formal, seminar, atau diskusi publik, tetapi rekomendasi mereka jarang menjadi rujukan utama.

Tidak sedikit kebijakan besar lahir lebih dulu dari kesepakatan politik, baru kemudian dicarikan pembenaran akademik. Dalam pola seperti ini, ilmu tidak memimpin, melainkan mengikuti.

Peran partai politik menjadi krusial dalam persoalan ini. Sebagai pintu masuk kekuasaan, partai seharusnya menjadi jembatan antara pengetahuan dan kebijakan.

Namun yang sering terjadi, partai lebih nyaman menggunakan narasi populis ketimbang argumen berbasis data dan riset. Program pendidikan, riset, dan inovasi hadir dalam manifesto, tetapi kehilangan prioritas ketika kekuasaan telah diraih. Ilmu menjadi slogan kampanye, bukan kompas pemerintahan.

Akibatnya, banyak sarjana dan ilmuwan berada di luar lingkar pengambilan keputusan strategis. Mereka hadir sebagai tenaga teknis, konsultan jangka pendek, atau sekadar pengisi dokumen. Jarang sekali ditempatkan sebagai mitra berpikir yang berkelanjutan.

Padahal, kebijakan pengelolaan sumber daya alam, industri, pangan, energi, dan pendidikan membutuhkan kedalaman analisis, bukan sekadar kompromi politik.

Fakta yang tampak di depan mata sering kita abaikan, tidak sedikit para ilmuan yang tak kembali ke Indonesia akibat tak diberi peluang. Dan ada juga yang dipanggil bahkan telah menduduki posisi pun dalam politik tak mampu menuangkannya diakibatkan adanya kendala dengan regulasi politik. Bacharuddin Jusuf Habibie adalah salah seorang ilmuwan Indonesia yang secara global diakui sebagai pakar teknik penerbangan setelah menempuh pendidikan tinggi dan berkarier di Jerman.

Ia memperoleh gelar insinyur dan doktor teknik dari RWTH Aachen University di Jerman dan sempat bekerja di industri pesawat terbang Jerman sebelum kembali ke Indonesia atas undangan Presiden Suharto pada 1974 untuk mengembangkan industri teknologi dan penerbangan nasional. Selama puluhan tahun di Indonesia, ia menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi serta memimpin berbagai upaya pengembangan industri strategis, termasuk pembuatan pesawat N-250.

Namun kebijakan politik yang pragmatis dan sistem birokrasi yang belum sepenuhnya berpihak pada pengembangan riset jangka panjang membuat banyak inovasi dan kajian teknisnya terbentur oleh dinamika elite politik saat itu. Analisis sejarah menunjukkan sulitnya menerjemahkan kapasitas ilmiah Habibie ke dalam kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dr. Eng. Khoirul Anwar, Ia dikenal karena kontribusinya pada teknologi broadband yang menjadi standar internasional.

Banyak media melaporkan bahwa meski teknologinya diakui di Jepang dan negara lain, apresiasi di dalam negeri tidak setara, sehingga ia memilih mengembangkan kariernya di luar lingkungan riset nasional. Ricky Elson, Insinyur otomotif Indonesia yang mengembangkan mobil listrik “Selo”. Karyanya mendapat sambutan di beberapa media internasional, tetapi kesulitan mendapatkan dukungan industri dan kebijakan di dalam negeri menghambat akselerasi teknologi ini secara komersial.

Selain itu, ada fenomena ilmuwan Indonesia yang kualitasnya diakui dunia, sebagaimana tercermin dari sejumlah peneliti yang masuk daftar Top 2% peneliti terbaik dunia dalam bidang informatika dan teknik menurut analisis global yang dirilis Stanford University dan Elsevier pada 2025.

Daftar ini mencakup puluhan peneliti dari berbagai universitas Indonesia yang bekerja di bidang teknologi dan engineering, menunjukkan kapasitas riset yang tinggi namun sering tidak terekspose atau dimanfaatkan secara strategis oleh negara.

Cerita ini mencerminkan bagaimana seorang ilmuwan yang dipanggil pulang untuk mengabdi pada negara, justru menghadapi kenyataan bahwa lingkungan politik dan kebijakan yang ada kurang mampu memaksimalkan kekuatan keilmuan tersebut.

Dampak dari peminggiran ilmu ini terasa nyata. Kebijakan sering berubah mengikuti arah angin politik, bukan evaluasi berbasis data. Program pembangunan silih berganti tanpa kesinambungan. Riset kampus menumpuk di rak dan repositori digital, sementara keputusan strategis diambil dengan pertimbangan elektoral. Dalam situasi seperti ini, sarjana tidak kehilangan kemampuan, tetapi kehilangan ruang.

Ironisnya, kondisi ini justru terjadi ketika Indonesia membutuhkan kebijakan berbasis ilmu lebih dari sebelumnya. Tantangan global, krisis pangan, transisi energi, hingga persaingan ekonomi berbasis teknologi tidak bisa dijawab dengan intuisi politik semata. Negara yang berhasil melompat maju adalah negara yang berani menempatkan ilmu di pusat kekuasaan, bukan di pinggirnya.

Politik sebenarnya tidak harus bermusuhan dengan ilmu pengetahuan. Keduanya bisa saling menguatkan jika ditempatkan secara benar. Politik memberi arah dan legitimasi, ilmu memberi dasar rasional dan keberlanjutan. Masalah muncul ketika kekuasaan merasa cukup dengan kalkulasi politik, tanpa merasa perlu mendengar suara keilmuan.

Jika ilmu terus dipinggirkan, maka paradoks yang kita bicarakan pada edisi sebelumnya akan terus berulang. Sarjana akan terus lahir, tetapi tidak berdaya. Kekayaan alam akan terus dieksploitasi, tetapi tidak dimakmurkan. Demokrasi akan terus berjalan, tetapi tanpa visi jangka panjang.

Pertanyaannya kini sederhana, tetapi menentukan: apakah kita ingin politik yang sekadar menang hari ini, atau politik yang berani mendengar ilmu demi masa depan bangsa. Selama ilmu masih diletakkan di pinggir kekuasaan, jawaban atas pertanyaan itu tampaknya sudah kita rasakan bersama.