Medan – Politik identitas dan politisasi rumah ibadah harus ditangkal jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, politik identitas lebih banyak menimbulkan mudaratnya dibandingkan manfaat untuk masyarakat.
Hal itu dikatakan Ketua Pengurus Wilayah Badan Koordinasi Mubaligh se-Indonesia ( PW Bakomubin) Sumatera Utara, Prof Ansari Yamamah dalam kegiatan dialog publik dengan tema “Agama dan Politik” yang di jalan setia Budi Medan 14 Juli 2023.
“Identitas sebagai politik sebenarnya tidak masalah, karena itu bagian dari mana realita kita berasal. Tetapi politik identitas jika salah memahami akan memunculkan sesuatu yang dapat merusak tatanan dalam bermasyarakat, yang menjadi masalah dikala politik identitas ini di amplifikasi, dimanipulasi untuk target-target politik sembari membenturkan dengan identitas lawan,” kata Prof Ansari Yamamah.
Dikatakannya, dampak lainnya adalah hubungan keberagaman kebhinekaan masyarakat Indonesia akan rusak oleh politik identitas tersebut. Sebab itu, masyarakat perlu diberi pemahaman apa dampak negatif dari politik identitas dari lembaga penyelenggaraan pemilu.
“KPU, Bawaslu atau partai seharusnya memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam konteks menghindarkan politik identitas, apalagi yang disirami isu-isu, hoaks dan lainnya. Di situ peran penyelenggara pemilu untuk masyarakat dalam menghadapi pemilu. Jadi perlu kerja keras agar masyarakat terhindar dari politik yang membelah ini,” ujarnya.
