ads

Waduh!! Pembayaran Honorarium dan Biaya Perjalanan Dinas Kepsek Pakai Dana BOS di Disdik Karo Jadi Temuan BPK

Medan – Dugaan Penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2022 di Karo menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Dalam Temuan BPK Pertanggungjawaban Dana BOS Sebesar Rp41.620.000,00 Tidak Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Pemkab Karo pada LRA TA 2022.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Terdapat pembayaran honorarium kepada pegawai yang berstatus ASN sebesar Rp32.450.000,00 .

Dalam Juknis Pengelolaan Dana BOS, diatur persyaratan guru penerima honor, diantaranya bukan ASN. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban, diketahui terdapat pembayaran honorarium tersebut dibayarkan kepada 15 guru ASN yang melatih ekstrakurikuler pada tiga sekolah

sebesar Rp32.450.000,00. yakni SMP Negeri 3 Berastagi 1 orang sebesar 17.600.000 , SMP Negeri 1 Berastagi sebanyak 10 orang dengan total 9.000.000,00 serta SMP Negeri 2 Tiga Panah 4 orang dengan jumlah Rp5.850.000.

Temuan lain yakni Realisasi pembayaran belanja dana BOS sebesar Rp9.170.000,00 tidak didukung bukti pertanggungjawaban penggunaannya.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS pada 30 sekolah, diketahui terdapat satu sekolah yaitu SDN 040572 Tiga Binanga dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp9.170.000,00 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban. Realisasi dana BOS tersebut hanya didasarkan dengan kuitansi tanda terima uang dari bendahara sekolah ke kepala sekolah.

Pengeluaran sebesar Rp9.170.000,00 tersebut, merupakan biaya perjalanan dinas kepala sekolah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban penggunaannya

sebesar Rp 9.170.000,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Pengeluaran yang tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban Penggunaannya pada SDN 040572 yakni Biaya transportasi Kepsek dan OPS pelaporan ke Dinas 5.400.000, Biaya transportasi Kepsek Rapat K3S 750.000, Biaya transportasi pengajuan CMS 2.000.000, Biaya penyusunan kegiatan RKJM 1.020.000.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan

sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun

2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Reguler yang menyatakan:

1) Pasal 13 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pembayaran honor diberikan kepada

guru dengan persyaratan:

a) berstatus bukan ASN;

b) tercatat pada Dapodik;

c) belum mendapatkan tunjangan profesi;

2) Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal pembayaran honor guru

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) terdapat sisa dana,

pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan.;

3) Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) berstatus bukan ASN; dan

b) ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau

surat keputusan.

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran dana BOS sebesarRp41.620.000,00 (Rp32.450.000,00 + Rp9.170.000,00). (ds/tim)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *