Medan – Penguatan ekonomi dan keuangan syariah khususnya di wilayah Sumatera, telah dicapai melalui sejumlah langkah antara lain akselerasi digitalisasi. Rantai pasok halal (halal value chain) turut menjadi elemen penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung dalam upacara pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera menyampaikan bahwa kunci keberhasilan ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan dukungan digital.
“Untuk itu di Sumatera, terdapat penguatan berbagai upaya akselerasi digitalisasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah yaitu digitalisasi sertifikasi halal dan digitalisasi keuangan sosial ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqah, dan Wakaf),” kata Juda Agung, Sabtu (22/7).
Dia menyebutkan berbagai inisiatif digitalisasi kemudian dilakukan keuangan syariah melalui dukungan digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera yang Inklusif. Terdapat tiga celah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang perlu diisi.
“Pertama, masih ada pangsa ekonomi dan keuangan syariah yang perlu dikembangkan, misalnya industri wisata muslim,” pungkasnya.
Kedua, pangsa pasar keuangan syariah masih stagnan pada 10% di tengah ekspansi produk keuangan syariah yang masih terbatas, dan ketiga, aspek literasi yang menunjukkan indeks literasi ekonomi syariah Indonesia masih pada posisi 23,3%, masih jauh dari targetnya 50% pada tahun ini,” urainya.
“Di Sumatera, berdasarkan survei BI, masyarakat ter literasi ekonomi dan keuangan syariah tertinggi adalah Sumatera Barat (66%), disusul Sumut, Aceh dan Jambi yang berkisar 20%,” ucapnya.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Festival Ekonomi Syariah regional Sumatera 2023 sebagai wadah akselerasi pengembangan ekonomi syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Pemerintah terus berupaya untuk memperluas dan mempercepat capaian sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM melalui sosialisasi, pendampingan, dan program SEHATI (sertifikasi halal gratis),” ungkapnya.
Mewakili Gubernur Sumut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sumut, Agus Tripiyono, menyampaikan Pemerintah Sumut dan BI secara konsisten bersinergi mengimplementasikan berbagai program pengembangan ekonomi syariah, termasuk ekosistem rantai halal.
“Terdapat program industri kreatif syariah atau IKRA, yang diharapkan memimpin industri Indonesia yang berorientasi internasional. Selain itu telah dibentuk Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN), yang diharapkan menjadi katalis bagi penguatan usaha bisnis pesantren Sumatera hingga nasional,” paparnya.
Pemda berharap kehadiran berbagai lembaga perekonomian berorientasi Islam memperkuat ikhtiar membangun perekonomian syariah di Sumut.
“Contoh implementasi digitalisasi bagi eksyar di Sumatera di antaranya adalah pertama penggunaan smart green house dan Internet of Things (IoT) dalam produksi pangan, khususnya tanaman holtikultura,” urainya.
Kedua, sinergi Bank Indonesia (BI) dengan Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia dalam adopsi pembayaran digital, salah satunya QRIS. Ketiga, pengembangan halal lifestyle yang dapat didorong melalui program yang mendukung budaya dan perdagangan, termasuk oleh BI.
“Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan festival kuliner dan peragaan busana yang mengunggulkan busana tradisional Melayu khas Sumatera. Dukungan BI dalam digitalisasi utamanya juga dilakukan melalui sistem pembayaran, yakni melalui penerapan QRIS, BI- FAST, dan Kartu Kredit Indonesia (KKI),” bebernya.
