MEDAN – Dinamika politik Sumatera Utara pada akhir tahun 2025 ini, diwarnai peristiwa politik yang tidak sehat dan penuh intrik.
Mulai dari peristiwa OTT Topan Ginting, sampai pergantian pimpinan partai politik diduga dipengaruhi oleh politik oligarki yang menyandera semua pihak.
Musa Rajekshah (Ijeck) dan Nezar Djoeli (Maknyak), adalah dua nama pimpinan partai politik di Sumatera Utara yang sebelumnya kita ketahui sudah berjuang bersama untuk agenda politik nasional, Pilpres dan Pilkada, namun, kini tampak seperti “anak tiri” di rumah mereka sendiri.
Keduanya diduga kuat menjadi korban dari syahwat politik pimpinan pusat partai yang lebih memilih mengamankan karpet merah diduga bagi Bobby Nasution dari pada menghargai keringat kader terbaik di daerah.
Ijeck: Pemenang yang Tak Diinginkan
Musa Rajekshah adalah fenomena keganjilan politik paling nyata. Sebagai Ketua DPD Golkar Sumut, ia sukses memberikan rapor emas dengan membawa Golkar merajai perolehan kursi di Sumatera Utara pada Pileg 2024 lalu.
Secara logika organisasi, keberhasilan ini adalah tiket otomatis menuju kursi calon Gubernur. Namun, logika tersebut patah oleh keputusan para elite politik di Jakarta.
Ijeck dipaksa tunduk pada ambisi pimpinan pusat yang lebih tertarik pada “magnet kekuasaan” menantu Jokowi, ketimbang prestasi kader internal, yang sudah ikut memenangkan Presiden Prabowo dan Bobby Nasution sebagai Gubernur.
Pengorbanan Ijeck yang diminta “mengalah” demi Bobby Nasution bukan sekadar strategi koalisi, melainkan bentuk pengabaian terhadap martabat kader yang telah berdarah-darah di lapangan. Ini adalah pesan nyata bahwa di mata pimpinan partai, loyalitas daerah bisa dikomersialkan kapan saja demi kepentingan yang lebih besar di pusat.
Nezar Djoeli: Ketua PSI Sumut Yang Sukses Mengawal Kongres
Nasib tak kalah getir dialami Nezar Djoeli. Sebagai nakhoda PSI di Sumut, Nezar yang telah membangun struktur partai sejak awal, dan juga ikut memenangkan Prabowo – Gibran dan Bobby -Surya untuk Sumut, justru harus mendapati posisinya diganti oleh Kaesang, yang juga merupakan pusaran inti dukungan terhadap Bobby Nasution.
Padahal pada Pemilu 2024 lalu, jika dilihat dengan cermat, Bobby Nasution bekerja untuk memenangkan Partai Gerindra, dan terbukti suara pemilih yang diharapkan sesuai harapan.
Posisi Nezar Djoeli seolah dianggap sebagai ganjalan atau sekadar instrumen yang bisa diganti jika tidak lagi sejalan dengan skenario besar pimpinan pusat.
Tersingkirnya Nezar memberikan gambaran betapa rapuhnya posisi ketua partai di daerah ketika berhadapan dengan pragmatisme elite Jakarta.
Pimpinan partai di pusat tampak lebih peduli pada kepentingan sosok oknum yang dianggap kuat karena oligarki tapi lemah dengan dukungan rakyat.
Matinya Meritokrasi, Suburnya Pragmatisme
Kasus Ijeck dan Nezar menjadi bukti otentik bahwa sistem meritokrasi di dalam partai politik Indonesia sedang berada di titik nadir. Kerja keras, investasi sosial, dan raihan suara di daerah tidak lagi menjadi jaminan untuk naik kelas jika berbenturan dengan ambisi politik pimpinan partai yang ingin menjilat kekuasaan.
Publik Sumut kini melihat dengan jelas bagaimana “singa-singa daerah” ini dijinakkan oleh kebijakan Jakarta. Ambisi untuk memuluskan jalan Bobby Nasution telah menciptakan luka politik bagi mereka yang merasa bahwa partai adalah wadah perjuangan, bukan sekadar rental dukungan bagi elite tertentu.
“Ini adalah bukti betapa ambisi kekuasaan bisa dengan mudah melindas mereka yang sudah berdarah-darah membangun partai,” ujar Islahuddin Panggabean pengamat politik muda yang berkacamata tebal dari Lembaga Politisi Muslim Medan. (red)
