JaringanNews, Madina-Kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Kepala Desa Kabupaten Mandailing Natal mendapat sorotan dari berbagai pihak salah satunya DPD PSI Madina yang menduga kegiatan tersebut sarat kepentingan dan lahan bisnis para oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Madina,Bro Abdul Khoir Nasution, SH menyebutkan digelarnya kegiatan Bimtek Kepala Desa yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 saat ini, menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kluster baru dikarenakan kegiatan itu di lakukan di daerah yang masuk dalam zona merah.
Pasalnya, selain menjadi ajang bisnis. Kegiatan Bimtek yang berlangsung dua hari di Hotel Gria dan Fave Kota Medan ini diduga penuh dengan unsur paksaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab, dimana setiap Desa diwajibkan turut serta untuk mengikuti acara Bimtek tersebut.
“Patut kita pertanyakan apa urgensinya Bimtek Kepala Desa itu, apalagi dilakukan ditengah pandemi. Ironisnya sejumlah Kepala Desa mengaku dipaksa karena harus membayar uang sebesar 5juta per orang dan ini menimbulkan kesan menghambur-hamburkan uang negara saja dan sama sekali tidak bermanfaat. “Kata Ketua PSI Madina, Bro Khoir Nasution. Rabu, (23/06).
Menurut Khoir, ditengah sulitnya situasi ekonomi saat ini, sebaiknya anggaran Bimtek yang cukup besar itu dibuatkan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan terutama bagi mereka yang terdampak pandemi Covid19 yang saat ini semakin mewabah di Negara kita.
“Coba uang segitu banyak dikumpulkan dan dibagi kepada masyarakat yang kurang mampu pasti mereka sangat senang karena bermanfaat bagi kehidupan mereka.”Urainya.
Lanjut Khoir menyebutkan bahwa, hal yang patut dipertanyakan adalah, Anggaran Dana Desa belum cair namun Kegiatan Bimtek tersebut sudah sudah digelar sehingga diduga terindikasi adanya permainan oleh sejumlah oknum untuk kepentingan kantong pribadinya sendiri.
“Padahal Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta para Kepala Desa agar menggunakan dana desa dengan baik dan bijak. Seperti pembangunan di Desa. Bukan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang hanya menghabiskan uang, namun lebih diprioritaskan untuk hal-hal yang lebih produktif dengan cara mengoptimalkan potensi Desanya masing -masing. “Ungkapnya.
Untuk itu, masih Khoir menegaskan agar masalah ini perlu mendapat perhatian serius dari Bupati Mandailing Natal sesuai dengan Permendes No 7 Tahun 2020 yang dengan tegas disebutkan bahwa Prioritas Anggaran Dana Desa dimasa Pandemi Covid-19 ini untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menggerakkan perekonomian rakyat yang terdampak Pandemi Covid-19.
“Atas nama Partai Solidaritas Indonesia bersama rakyat kami mendesak kepada Bupati Madina agar mempertanyakan kegiatan tersebut dengan memanggil pihak terkait yaitu oknum-oknum ASN dilingkungan Pemkab Madina.
