ads

PRMP Sumut Ingatkan Presiden Selanjutnya Jangan Otoriter dan Tidak Pernah Terlibat Pelanggaran HAM

Medan – Puluhan massa aksi yang tergabung didalam Poros Revolusi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia ( PRMP ) Sumatera Utara menggelar aksi damai di Bundaran SIB, Jalan Gatot Subroto Medan, Jumat sore, 28 Juli 2023. Masa menghimbau agar masyarakat tidak memilih calon presiden mendatang yang tidak otoriter dan pelanggaran HAM.

Dalam orasinya, Sirdo Sagala menyampaikian keprihatinan terkait dengan semakin terkekanganya ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi saat ini khususnya dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kita sangat sayangkan beberapa tindakan represif terhadap para aktivis belakangan ini sering terjadi dan sehingga kedepan yang kita takutkan semakin terkekangnya kebebasan berpendapat dan tentu ini sangat mencederai demokrasi di negara kita ini. “Kata Sirdo Sagala saat menyampaikan orasi.

Lanjutnya lagi, bahwa aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap upaya kriminalisasi rekan – rekan para aktivis yang ada di Jakarta saat menyuarakan terkait kebebasan berpendapat. “ini sebagai bentuk solidaritas kami terhadap teman-teman kami di Jakarta dalam beberapa waktu lalu yang kita duga telah terjadi kriminalisasi dan sempat ditahan, meskipun sudah dibebaskan kembali.” Tegasnya .

Sementara itu Kordinator PRMP Sumut, Amrin Simbolon menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang menimpa rekan-rekan seperjuangan di Jakarta dan menilai hal tersebut merupakan kegagalan demokrasi dan konstitusi dalam menjamin hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

“Pembungkaman dan upaya kriminalisasi terhadap aktivis seperti yang dialami oleh teman-teman di Jakarta adalah tindakan yang sangat keji dan tidak mencerminkan Negara demokrasi, Negara dan pemimpin Negara harus menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.”Ucap Amrin saat orasi dan membacakan sejumlah poin tuntutan aksi.

Ia juga menambahkan agar masyarakat rakyat Indonesia dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan berlangsung serentak salah satunya pemilihan presiden 2024, pemimpin selanjutnya harus memiliki sikap yang humanis dan tidak otoriter apalagi menutup kebebasan demokrasi.

“Kita harapakan pemimpin bangsa kedepannya adalah mereka yang bisa menjamin kebebasan berpendapat, tidak otoriter serta tidak pernah terlibat didalam kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.” Tutup Ambrin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *