advertisement pasang iklan disini
News

PSI Sumut Minta Penegak Hukum Usut Mafia Tanah di Durin Tonggal Deliserdang

Bagikan ke :

JaringanNews, Medan – Ketua  Partai Solidaritas Indonesia Wilayah Sumatera Utara, H.M Nezar Djoeli, meminta kepada aparat penegak hukum agar sepenuhnya mengungkap dan membantu Kelompok Tani Arih Ersada Ara Bolon (Poktan AEAB) Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang berjuang mencari keadilan atas perlakuan sewenang-wenang penyerobotan tanah oleh oknum-oknum mafia tanah atas lahan seluas 30 hektar.

Menurut Nezar Djoeli, dalam permasalahan ini Negara, khususnya Pemerintah Provinsi Sumut dan pihak aparat penegak hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara harus melihat permasalahan tanah ini, hadir menjadi pelindung rakyat kecil.

pasang iklan disini

“Sewaktu saya menjadi ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumut  2018 (red) lalu,  Poktan AEAB ini sudah menjadi agenda pembahasan kami. Bahkan sejak tahun sebelumnya  DPRD Sumut bersama unsur pimpinan daerah Kabupaten Deli Serdang,  BPN dan pihak Kepolisian juga melakukan pertemuan di lokasi lahan yang dikuasai Poktan AEAB. “Kata Nezar kepada wartawan, Kamis, (11/03).

Lanjut Nezar menyebutkan, Kelompok Tani AEAB seharusnya tidak perlu  sembunyi-sembunyi melakukan kegiatan di lahan seluas 30 hektar yang selama ini mereka tanam dan mencari penghidupan disana. “Sebagai bagian dari masyarakat kecil, PSI Sumut siap mendukung terutama dalam upayanya mencari keadilan,” ungkapnya.

Didampingi Wakil Ketua bidang Bappilu PSI Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, Nezar menjelaskan bahwa persoalan penguasaan fisik tanah yang ditelantarkan bahkan tidak punya pemilik sering menimbulkan masalah hukum dan sosial di Sumatera Utara. Apa yang terjadi kepada Poktan AEAB di Deliserdang harus mewujudkan kebenaran yang sesuai aturan, karena tanah 30 hektar tersebut adalah bagian dari 102 hektar yang dikuasai kelompok tani sejak tahun 2000-an lalu.

“Bahkan di tahun 2008 menurut informasi yang saya terima, pernah terjadi kerusuhan yang berujung pada peristiwa tertembaknya masyarakat dan salah seorang Perwira Kepolisian diatas tanah tersebut. Kejadian ini diketahui banyak orang. Tapi yang kirlta heran saat ini kenapa bisa ada surat sertifikat dengan membawa judul perumahan USU Residen diatas tanah yang dikuasai Poktan AEAB, jika penerbitan sertifikat itu sudah benar secara hukum mari ditunjukkan kapan dan siapa pejabat yang mengesahkan. “Tambah Nezar.

Lebih lanjut, Nezar meminta agar ini menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum yaitu Kapolri melalui  Kepolisian Daerah Sumatera Utara, yaitu bapak Kapolda Sumut yang baru Irjen Pol Panca Putra agar dapat menuntaskan masalah ini. Apalagi patut diduga ada oknum-oknum mafia tanah yang sengaja menerbitkan surat sertifikat yang patut di curigai keabsahannya.

“Kasus mafia tanah sudah menjadi perhatian pemerintah saat ini dengan pembentukan satgas oleh Polri dan BPN. Sesuai perintah Kapolri ke jajaran, agar menindak secara tegas para mafia tanah. Penyidik tidak perlu ragu-ragu mengusut tuntas masalah mafia tanah. Penyidik agar tindak tegas siapa pun dalang dan beking-nya, dan kita minta agar dipanggil semua pihak untuk menjelaskan masalah ini. “Tutup Nezar.

Sebelumnya diberitakan bahwa, lahan seluas 30 hektar yang dikuasai oleh Poktan AEAB Desa Durin Tonggal, Pancur Batu Deli Serdang ini, sekarang telah berganti nama menjadi kawasan perumahan USU Residen yang sekelilingnya sudah dipagar tinggi oleh pihak pengelola proyek. Diberitakan juga sebelumnya  sempat terjadi pengusiran paksa yang dilakukan oknum-oknum yang mengaku sebagai perpanjangan tangan pemilik tanah seluas 30 hektar tersebut.

Bahkan salah satu anggota Poktan AEAB, Andre Ginting, mendapatkan ancaman dan penculikan oleh oknum-oknum yang tidak senang ketika ditanyakan mana surat-surat dan sertifikat bukti kepemilikan lahan 30 hektar ini.

Show More

admin

Deempatbelas.com merupakan salah satu media online di Kota Medan yang beralamatkan di Jalan Armada No.14 Kecamatan Medan Kota. Medan, Sumatera Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button