advertisement pasang iklan disini
BeritaDaerahNasionalNewsSumut

Soal Sengketa PTPN lll Dan Masyarakat, Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Tegaskan BPN Tunda Penerbitan HGU Kebun Merbau Selatan

Bagikan ke :

Deempatbelas.com,Medan – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga meminta kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara agar menunda penerbitan HGU PTPN lll Kebun Merbau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara seluas 95 Hektar. Sebab lahan tersebut adalah milik masyarakat.

Zeira menjelaskan bahwa pada kesimpulannya bahwa pihak PTPN lll diterbitkan HGU seluas 3668,45 ha berkurang dari 474,78 ha karena alasan diatas lahan terdapat sekolah, jalan, perkebunan dan areal sengketa lahan seluas 355,98 ha.

pasang iklan disini

“Ada yang sangat janggal atas penerbitan HGU PTPN lll di Desa Merbau Selatan dimana pada tahun 2015 PTPN lll mengganti rugi lahan masyarakat sebesar Rp40 juta per orangnya dengan nilai Rp2milyar. Namun sisa lahan 256 ha yang diluar HGU masyarakat saat ini pihak PTPN lll didudukin, padahal itu diluar areal lahan mereka. “Kata Zeira Kepada wartawan. Rabu (22/12).

Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara ini mengatakan, kronologis sangketa lahan yang dikuasai PTPN lll dengan kelompok Tani Sinar Jadi Merbau Selatan berdasarkan hasil konfirmasi dari pihak BPN Kabupaten Labura dan Sumut yang menyebutkan bahwa, lahan HGU PTPN lll yang awal tahun 1980 an mendapat SK Mendagri CQ Dirjen Agrarian No 16/ HGU / DA / 1980 dan 50 / HGU / DA / 80 tanggal 24 Juli 1980 diberikan HGU 4.920 ha.

“Namun secara hukum tidak sah karena memang tidak didaftarkan haknya ke BPN. “Urainya.

Dari kronologis yang disampaikan BPN terlihat bahwa PTPN lll sangat tidak berprikemanusiaan karena dalam menanggani masalah tersebut menggunakan kekuatan korporasi dalam menekan masyarakat dilapangan.

” Cara seperti ini yang kita tidak terima, sebab jangan sampai rasa keadilan masyarakat dirampas oleh korporasi pemerintah ( BUMN ) yang seyogyanya turut berperan dalam mensejahterkan kan rakyat. Ironinya saat ini kenapa pihak PTPN lll meminta ijin HGU lagi seluas 95 ha yang saat ini dalam sengketa dan ijinnya masih berproses.”Terang Zeira.

Bendahara PKB Sumut ini mengatakan bahwa dari 355,98 ha sisa lahan yang sengketa adalah seluas 256 ha. Hal itu di karenakan sudah diganti rugi seluas 99.88 ha yang artinya masyarakat sudah menduduki areal tersebut dan berkebun sebelum PTPN lll mendapat HGU nya.

“Padahal masyarakat setempat sudah ada sejak lama berkebun dan bermukin disana sejak tahun 1941 dan 1965 jauh sebelum pihak PTPN lll mendapatkan ijin HGU.Karenanya Saya meminta kepada Menteri BUMN saudara Erick Tohir untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan sangketa dengan masyarakat.

Yang mana pada UUD 39 tahun 2014 dan permentan no.26 tahun 2007 plasma wajib dilakukan jika tidak akan dikenakan denda administratif (pencabutan Ijin) sampai dengan denda serta hukum kurungan.”Tegasnya.

Lebih lanjut Zeira, menambahkan, konflik antara PTPN lll dengan kelompok tani masyarakat patut diduga adanya keterlibatan pihak pihak lain yang sengaja ikut campur untuk mengambil keuntungan pribadi dalam masalah ini .

“Kita dari DPRD Sumut meminta dengan tegas kepada BPN untuk tidak memproses ijin HGU selanjutnya sebelum persoalan ini diselesaikan. Apalagi dari hasil penjelasan yang kita dapat dari PTPN lll bahwa plasma 20 % belum tercapai sebagai syarat penerbitan HGU setiap perusahaan. Komisi B DPRD Sumut juga akan melakukan kunjungan langsung kelokasi untuk melakukan investigasi langsung di areal sangketa guna melihat kebenarannya. “Tutupnya .

Show More

admin

Deempatbelas.com merupakan salah satu media online di Kota Medan yang beralamatkan di Jalan Armada No.14 Kecamatan Medan Kota. Medan, Sumatera Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button