ads

Deli Serdang

Proyek Rp11,8 Miliar di Sibolangit Disorot, Progres Diduga Tertinggal dan K3 Diabaikan!Kinerja Kepala Dinas SDABMBK Dipertanyakan 

×

Proyek Rp11,8 Miliar di Sibolangit Disorot, Progres Diduga Tertinggal dan K3 Diabaikan!Kinerja Kepala Dinas SDABMBK Dipertanyakan 

Sebarkan artikel ini

DELI SERDANG – Pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menuai sorotan tajam. Progres pekerjaan yang diduga masih jauh dari target, persoalan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga lemahnya pengawasan menjadi catatan serius terhadap pelaksanaan proyek yang menelan anggaran hampir Rp12 miliar tersebut.

PROYEK RP11,8 MILIAR DI SIBOLANGIT DISOROT, PROGRES DIDUGA TERTINGGAL DAN K3 DIABAIKAN!KINERJA KEPALA DINAS SDABMBK DIPERTANYAKAN 

Hasil pantauan di lapangan menunjukkan pekerjaan peningkatan ruas Jalan Penen–Martelu serta pembangunan tembok penahan tanah di Desa Cinta Rakyat dan Desa Ketangkuhen diduga berjalan lamban. Bahkan, progres salah satu pekerjaan diperkirakan baru mencapai 40 persen.

Padahal, proyek pembangunan tembok penahan tanah di Desa Cinta Rakyat yang dikerjakan CV Rury Ariska memiliki nilai kontrak Rp5.713.160.000 dengan masa pelaksanaan Juli–November 2026. Sementara proyek di Desa Ketangkuhen yang dikerjakan PT Tama Multi Kreasi bernilai Rp6.155.475.000 dengan tenggat penyelesaian Agustus–Desember 2026.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Terlebih, pelaksanaan proyek juga diwarnai dugaan pengabaian standar K3. Sejumlah pekerja kedapatan berada di lokasi pekerjaan tanpa menggunakan perlengkapan keselamatan kerja yang semestinya menjadi kewajiban dalam kegiatan konstruksi.

Persoalan ini memantik reaksi keras anggota DPRD Deli Serdang, Kuzu SW Tarigan, SE. Politisi Partai NasDem tersebut menyayangkan kinerja kedua perusahaan pelaksana yang dinilainya belum menunjukkan keseriusan dalam mengejar target penyelesaian pekerjaan.

“Saya benar-benar kecewa melihat kinerja pemborong kedua proyek itu. Saya yakin proyek tersebut tidak akan selesai sesuai waktu yang telah ditentukan,” tegas Kuzu kepada wartawan saat meninjau langsung lokasi pekerjaan.

Namun, sorotan Kuzu tidak hanya tertuju kepada kontraktor. Ia juga mempertanyakan tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Pemkab Deli Serdang sebagai instansi teknis yang memiliki fungsi pengendalian dan pengawasan proyek.

Menurutnya, progres pekerjaan yang dinilai lamban seharusnya menjadi perhatian serius dinas terkait. Sebab, pengawasan bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, jadwal kontrak, dan ketentuan keselamatan kerja.

“Melihat lambannya pengerjaan proyek ini menunjukkan lemahnya atau bahkan tidak adanya pengawasan dari Dinas SDABMBK,” ujarnya.

Kuzu mendesak Kepala Dinas SDABMBK segera mengevaluasi kedua perusahaan pelaksana dan menjatuhkan sanksi tegas apabila terbukti melanggar ketentuan kontrak. Ia juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap jajaran internal dinas, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Keduanya harus dimintai penjelasan mengenai sejauh mana pengawasan dilakukan, bagaimana pengendalian progres pekerjaan, serta apakah kewajiban kontraktor telah dipenuhi sebagaimana mestinya.

Persoalan ini menjadi penting mengingat total nilai kontrak kedua proyek mencapai Rp11.868.635.000. Anggaran sebesar itu bukan jumlah kecil dan harus dipertanggungjawabkan melalui hasil pekerjaan yang berkualitas, tepat waktu, serta tidak mengabaikan keselamatan para pekerja.

Publik tentu tidak ingin proyek infrastruktur yang dibiayai dari uang rakyat justru berakhir dengan pekerjaan terburu-buru, kualitas yang tidak sesuai spesifikasi, atau keterlambatan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Kini, Dinas SDABMBK dituntut membuka evaluasi secara transparan. Progres fisik, kesesuaian volume pekerjaan, realisasi pembayaran, hingga kepatuhan terhadap standar K3 perlu diperiksa secara menyeluruh.

Sebab, ketika proyek bernilai hampir Rp12 miliar diduga berjalan lamban dan standar keselamatan dipertanyakan, persoalannya bukan lagi sekadar kinerja kontraktor. Akuntabilitas pengawasan dan tanggung jawab penggunaan uang rakyat juga harus menjadi perhatian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *