advertisement pasang iklan disini

Berita

  • JAKSA AGUNG INGATKAN JAJARANNYA UNTUK MENDUKUNG DAN MENDAMPINGI PEMDA DALAM MENEKAN LAJU INFLASI DI DAERAH

    Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 telah terselenggara dengan baik dan penuh antusias.

    “Saya harap hasil Rakernis mencerminkan capaian Kejaksaan dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta tugas-tugas direktif lainnya,” ujar Jaksa Agung.

    Jaksa Agung menuturkan bahwa kini adalah waktu yang tepat bagi Kejaksaan untuk menampilkan keberhasilan penegakan hukum yang utuh. Untuk itu Jaksa Agung meminta seluruh bidang menanggalkan ego sektoral dan merapatkan barisan, untuk bekerja secara kolaboratif melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah, tugas pokok fungsi, tugas-tugas direktif, Rencana Aksi Nasional, dan Indeksasi.

    “Disamping itu, perlu saudara ingat bahwa trimester ke-4 tahun 2022 sudah di depan mata, maka saya ingatkan kepada seluruh satuan kerja agar segera merealisasikan penyerapan anggaran, baik tugas fungsi maupun Prioritas Nasional, karena saya menilai bahwa suatu kegiatan dapat dikatakan selesai apabila anggaran yang disediakan telah diserap dengan penuh tanggung jawab,” ujar Jaksa Agung.

    Selanjutnya, Jaksa Agung meminta regulasi untuk melaksanakan tambahan kewenangan Kejaksaan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat dituntaskan sebelum akhir tahun.

    “Saya yakin dengan sinergitas seluruh jajaran, maka Kejaksaan dapat lebih optimal dalam menggerakkan peningkatan Peran Kejaksaan guna menyongsong Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat! Perlu saya ingatkan, Sebuah perahu tidak akan bergerak maju dengan baik jika masing-masing mendayung dengan caranya sendiri-sendiri, terlebih secara berlawanan arah satu sama lain,” ujar Jaksa Agung.

    Untuk itu, Jaksa Agung memerintahkan seluruh jajaran segera mengaktualisasikan rekomendasi hasil Rakernis pada setiap bidang yang telah dituangkan dalam Instruksi Jaksa Agung dengan sungguh-sungguh, serempak, dan sinergi.

    Jaksa Agung menyampaikan bahwa dalam situasi ekonomi global tidak menentu yang ditandai dengan pelambatan ekonomi dan kenaikan harga signifikan, sementara terjadi pelemahan terhadap daya beli masyarakat, Kejaksaan sebagai aparatur Pemerintah agar mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program ekonomi kerakyatan sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi mikro, seperti halnya penyaluran bantuan sosial agar dilakukan pedampingan dan pengawasan sehingga tepat guna dan tepat sasaran.

    Pengarahan disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Penutupan Rapat Kerja Teknis Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 pada Jumat 30 September 2022 yang dihadiri baik secara langsung maupun virtual oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI, Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di linfkungan Kejaksaan Agung, Para Kepala Kejaksaan Tinggi beserta jajaran di seluruh Indonesia, dan Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri beserta jajaran di seluruh Indonesia.

  • JAKSA AGUNG ST BURHANUDDIN  RAIH PENGHARGAAN SEBAGAI TOKOH RESTORATIVE JUSTICE DAN PEMBERANTAS KORUPSI

    Jakarta – Bertempat di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima penghargaan sebagai “Tokoh Restorative Justice dan Pemberantas Korupsi” dalam Kategori Politik, Hukum dan Keamanan pada Rakyat Merdeka Award 2022 Untuk Indonesia Pulih & Bangkit. Adapun penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh, pimpinan tinggi pemerintah ataupun pimpinan organisasi karena telah mendorong, memotivasi, dan berinovasi serta melakukan perubahan demi pemulihan ekonomi nasional.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mewakili Jaksa Agung menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diterima. Kapuspenkum berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi sehingga kinerja Kejaksaan RI semakin lebih baik dan terus bermanfaat bagi masyarakat, serta Kejaksaan RI dapat menerima penghargaan-penghargaan lain di masa mendatang.

    “Selamat kepada Bapak Jaksa Agung RI atas penghargaan yang diterima. Semoga menjadikan kinerja Kejaksaan menjadi lebih baik lagi, khususnya di tahun 2023 yang akan datang,” ucap Kapuspenkum Kejaksaan Agung.

    Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh nasional penerima penghargaan (award) dari Rakyat Merdeka Award 2022 dengan Kategori Ekonomi, Korporasi & Kesehatan, Kategori Infrastruktur, Energi dan Lingkungan Hidup, Kategori Politik, Hukum dan Keamanan, Kategori Korporasi Energi, Teknologi dan Pangan, Kategori Korporasi Perbankan dan Lembaga Keuangan, Kategori Korporasi Infrastruktur, Manufaktur dan Otomotif, dan Kategori Khusus, yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

  • Pulihkan Keadaan Seperti Semula, Kejatisu Hentikan Penuntutan Perkara Pemukulan dengan Pendekatan RJ

    MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) kembali menghentikan perkara pemukulan dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice-RJ) setelah Kajati Sumut Idianto, SH,MH didampingi Aspidum Arip Zahrulyani, SH,MH, Kabag TU Rahmad Isnaini, SH,MH, dan Kasi Oharda Zainal melakukan ekspose (gelar perkara) secara online kepada Jampidum Kejagung RI Dr. Fadil Zumhana dan disetujui untuk dihentikan dengan pendekatan keadilan restoratif, Senin (26/9/2022).

    Ekspose yang digelar secara online (daring) juga diikuti Kajari Karo Tri Sutrisno, SH,MH dan Kasi Pidum David Sipayung,SH.

    Kajati Sumut Idianto melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Yos A Tarigan, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa perkara yang dihentikan penuntutannya adalah dari Kejari Karo.

    “Adapun tersangkanya adalah Bagian Sembiring (60 Tahun) yang dipersangkakan dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Atau Pasal 351 ayat (1) KUHPidana,” kata Yos.

    Lebih lanjut Yos menyampaikan, alasan dilakukannya penghentian penuntutan terhadap perkara ini, karena antara pelaku dan korban masih ada hubungan darah (ayah dan anak), dan keduanya sudah saling memaafkan.

    “Korban telah memaafkan tersangka dan dilakukan perdamaian tanpa syarat disaksikan penyidik, tokoh masyarakat dan keluarga. Tersangka juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,” kata Yos.

    Penghentian penuntutan dengan penerapan restorative justice ini, kata Yos A Tarigan juga berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, jumlah kerugian di bawah dua setengah juta rupiah, ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara, adanya perdamaian antara tersangka dengan korban dan direspons positif oleh keluarga.

    “Pelaksanaan RJ ini juga bertujuan untuk mengembalikan keadaan kepada keadaan semula dan tersangka menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,” pungkasnya.

  • Sejumlah Dokumen Ijin Mati, Pengusaha Teri Medan Seolah Kebal Hukum

    Medan – Pembina dan Pendiri Asosiasi Pengusaha Teri Medan Muhri Fauzi Hafiz kembali membuka tabir fakta mengenai pelanggaran sejumlah oknum pengusaha teri Medan atas peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, seperti peraturan menteri kelautan dan perikanan RI yang sudah diketahui publik.

    “Saya hari ini berani buka-bukaan soal banyaknya pelanggaran yang dilakukan oknum pengusaha teri Medan terutama soal dokumen operasional yang mati dan alat tangkap ilegal,” kata Muhri Fauzi Hafiz di Medan, Selasa 27/9/2022.

    Menurut Muhri, banyaknya pelanggaran oleh oknum pengusaha teri Medan selama ini karena diduga mereka ada yang bekingi di dalam melakukan kegiatannya, ada sejumlah oknum di dinas pemerintahan provinsi Sumatera Utara maupun instansi berwenang lainnya di Belawan, Sumatera Utara yang diduga terlibat membuat seakan-akan oknum pengusaha teri Medan kebal hukum.

    “Faktanya yang saya ketahui terutama soal pelanggaran dokumen-dokumen seperti Izin Usaha SIUP dan alat tangkap yang dipakai dilapangan semua yang digunakan pengusaha teri Medan itu sudah mati sejak tahun 2017 lalu. Dan pada tahun 2019 lalu waktu itu saya ikut mendampingi mereka menguruskannya dari kementerian kelautan dan perikanan juga kekantor presiden sudah dilakukan bersama, agar melengkapi dokumen yang diperlukan. Namun faktanya hari ini seolah olah dengan sengaja tidak diurus,” ujarnya.

    Lebih lanjut, tidak hanya dokumen, bahkan alat tangkap ikan seperti pukat katrol dan lainnya itu juga seharusnya tidak ada ijin atau sama sekali dilarang operasional oleh pemerintah pusat melalui peraturan kementerian kelautan dan perikanan RI, juga mereka abaikan semua ditabrak aturannya, karena mereka tidak pernah bisa ditangkap/dirazia.

    “Seperti adanya pembiaaran atas kondisi ini semua dan seolah-olah mereka kebal hukum. Jelas ini merupakan pelanggan hukum yang dilakukan bertahun-tahun. Apalagi tiap bulan para pelaku usaha teri Medan ini katanya menyetorkan sejumlah uang kepada oknum, jadi mereka pelaku usaha beranggapan ngapain harus ada izin dan lainnya, selagi Ayam suka makan jagung ngapain di urus,” jelas Muhri Fauzi Hafiz bersemangat.

    Muhri menambahkan, kepada pemerintah provinsi Sumatera Utara yaitu dinas kelautan dan perikanan juga instansi terkait dan aparat penegak hukum diharapakan dapat segera melakukan penertiban dan menindak tegas pelaku usaha yang diduga melanggar aturan.

    Di tempat terpisah, Ketua Asosiasi Nelayan Teri Medan Arnol Hutabarat saat dikonfirmasi melalui telpon tidak dapat menjawab soal pelanggaran yang terjadi. Namun dirinya mengakui bahwa sudah berulangkali memperingatkan para pengusaha agar segera mengurus izin dan sebagainya kepada instansi berwenang sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.

    Sementara itu, hingga berita ini diuturunkan, saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat What’sup, salah satu pelaku usaha teri Medan bernama Akok enggan menjawab dan memilih bungkam. Begitu juga dengan pengusaha lainnya bernama Akam, Awi dan Acin memilih enggan berkomentar dan hanya membaca pesan singkat terkait berita tersebut.

  • JAKSA AGUNG PROF. DR. ST BURHANUDDIN BERSAMA CPS INGGRIS MENERIMA SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD IAP

     

    Jakarta – Jaksa Agung RI Prof. Dr. ST Burhanuddin menerima Special Achievement Award dari International Association of Prosecutors (IAP) yang langsung diberikan oleh Dr. Cheol Kyu Hwang (President of IAP) dan didampingi oleh Han Moraal (Secretary General of IAP) pada Acara Pembukaan 27th Annual Conference & General Meeting IAP tanggal 26 September 2022 di Kavkasioni Ballroom Sheraton Tbilisi Georgia. Acara 27th Annual Conference & General Meeting IAP dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Georgia Irakhi Gharibashvili yang didampingi oleh Jaksa Agung Georgia Irakhi Shotadze dan President IAP Cheol Kyu Hwang.

    Pemberian penghargaan IAP terasa sangat membanggakan karena Special Achievement Award Tahun 2022 hanya diberikan kepada 2 (dua) dari 180 negara anggota IAP di dunia yaitu Indonesia (yang diwakili oleh Prof. Dr Asep N Mulyana selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat) dan Inggris (diwakili oleh Crown Prosecution Service (CPS) United Kingdom yakni Max Hill (Director of Public Prosecutions England & Wales).

    Salah satu pertimbangan pemberian award karena Prof. Dr. ST Burhanuddin dinilai telah mendemonstrasikan dedikasi khusus dalam mencapai tanggung jawab profesionalnya. Di samping itu, kebijakan keadilan restoratif (restorative justice) yang dilakukan Kejaksaan di Indonesia telah mampu memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan, serta memulihkan akibat dari suatu tindak pidana.

    Menurut Secretary General of IAP, Jaksa Agung Prof. Dr. ST Burhanuddin telah menginstruksikan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dengan membuka penyelesaian perkara di luar pengadilan, sehingga korban mendapatkan kesempatan untuk didengarkan dan pengembalian secara maksimal dari pelaku tindak pidana. Lebih lanjut dikemukakan oleh Secretary General of IAP, bahwa sejak Juli 2022 s/d sekarang, lebih dari 1.000 (seribu) perkara yang telah dihentikan dengan kebijakan keadilan restoratif (restorative justice).

    Untuk mendukung kebijakannya itu, Jaksa Agung ST Burhanudin telah membentuk 182 (seratus delapan puluh dua) Rumah Restorative Justice di seluruh Indonesia yang memindahkan penanganan perkara ke lingkungan yang lebih kondusif untuk dilaksanakannya sistem keadilan restoratif.
    Dalam pelaksanaan kebijakan keadilan restoratif ini, maka Jaksa tetap menjadi pusat dan penjaga untuk tetap menjamin perkara mana saja yang dimasukan dalam sistem keadilan restoratif. “Pendekatan ini telah diterima secara meluas oleh masyarakat Indonesia dan korban tindak pidana tersebut”, kata Secretary General of IAP.

    Pelaksanaan 27th Annual Conference & General Meeting IAP berlangsung sejak 25 September 2022 s/d 29 September 2022 yang diikuti sekitar 400 (empat ratus) orang yang mewakili 65 (enam puluh lima) negara. Delegasi Indonesia diwakili oleh 4 (empat) orang Jaksa, yaitu Yusfidli Adhyaksana, S.H., LL.M (Atase Kejaksaan di Singapura), Mahayu Suryandari, S.H., M.H. (Kepala Bagian Kerja Sama Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Biro Hukum Kejaksaan Agung), Virgaliano Nahan, S.H, LL.M (Atase Kejaksaan di Bangkok), serta dipimpin oleh Prof. Dr. Asep N. Mulyana (Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat).

    Di sela-sela konferensi, delegasi Indonesia mengadakan bilateral meeting dengan beberapa negara anggota IAP lainnya sebagai upaya untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama prosecutor to prosecutor di berbagai Kawasan.

  • Asosiasi Nelayan Teri Medan Minta Pemerintah Tangkap Oknum Pengusaha Teri Medan Yang Tidak Taat Aturan

    Medan – Pembina dan Pendiri Asosiasi Nelayan Teri Medan Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan merasa geram dengan ulah sejumlah oknum pengusaha teri Medan yang tidak taat terhadap aturan pemerintah.

    “Saya minta kepada pemerintah untuk tegas dan adil menangkap semua atau oknum pengusaha teri Medan yang tidak taat aturan, karena mengambil kekayaan laut Indonesia namun tidak mau mengurus semua izin yang dimiliki,” katanya kepada wartawan di Medan, Senin (26/9).

    Muhri Fauzi Hafiz yang berbicara selaku pembina dan pendiri Asosiasi Nelayan Teri Medan, mendukung upaya penertiban dan razia yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama instansi lainnya di wilayah Belawan Kota Medan, Sumatera Utara.

    “Kita mendukung semua upaya hukum dari jajaran pemerintah dan instansi terkait sesuai amanat peraturan Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Oleh karena itu Asosiasi Nelayan Teri Medan berharap tindakan penertiban dilakukan dengan tegas terhadap para pelaku, oknum pengusaha teri Medan yang diduga nakal, tidak taat aturan. Asosiasi sangat tahu bahwa sampai hari ini masih banyak pelaku usaha yang menangkap teri Medan di laut yang diduga melanggar aturan khusus Permen KP RI,” kata muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan.

    Muhri menyebutkan, sejak tahun 2018 lalu sebenarnya Asosiasi Nelayan Teri Medan sudah melakukan upaya hukum secara resmi untuk memperjuangkan agar teri Medan bisa ditangkap sesuai dengan aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, bahkan sampai pertengahan tahun 2022 ini, Asosiasi Nelayan Teri Medan juga berupaya mengajak pengusaha untuk ikuti perkembangan terkini dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

    “Namun sayangnya ajakan kita tidak digubris, dipertengahan tahun 2022 ini kita mengakui ada oknum-oknum pengusaha Teri Medan di Belawan melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti dugaan kami yaitu memberikan gratifikasi kepada oknum pejabat terkait sehingga mereka mudah dapat menangkap ikan dengan sengaja, menggunakan alat tangkap yang dilarang dan menabrak aturan Permen KP RI,” ungkap Muhri Fauzi Hafiz dengan geram.

    Hingga berita ini di turunkan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Mulyadi Simatupang saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat via Whatsup terkait adanya penertiban dan rajia yang dilakukan di Belawan belum merespon. Sebab beredar informasi di lapangan sudah ada kegiatan penertiban dan razia yang berjalan sejak hari ini, dan kabarnya semua kapal yang kelaut menangkap teri Medan pulang dengan teratur takut kena razia.

  • Aksi Solidaritas PSI Gunungsitoli Berikan Kursi Roda Gratis Kepada Warga Kurang Mampu Penderita Lumpuh 

    Gunungsitoli- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Gunungsitoli memberikan bantuan berupa kursi roda kepada salah seorang warga penderita lumpuh yang mengaku sudah lama mengalami kesulitan berjalan dalam melakukan aktivitas nya sehari-hari.

    Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Ketua PSI Gunung Sitoli, Markus Hulu kepada warga bernama Meria Gulo Alias Ina Leni yang tinggal di Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Jum’at (23/09/2022).

    Ketua DPD PSI Kota Gunungsitoli Markus K. Hulu menyampaikan, pemberian kursi roda ini merupakan bentuk kepedulian partai solidaritas Indonesia terhadap masyarakat kurang mampu sehingga dirinya tergerak dan untuk melakukan aksi kemanusiaan tersebut.

    “Kami baru mengetahui ada warga tak mampu yang lumpuh, setelah mendapat informasikan oleh warga sekitar. Tanpa pikir panjang saya langsung memberikan kursi roda dan menyerahkannya secara langsung. Semoga apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat dan membantu Ibu Meria Gulo dalam menjalankan aktifitas nya sehari-hari ,” katanya.

    Markus Hulu yang aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dan masyarakat inipun mendorong agar Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk ikut membantu warganya yang kurang mampu terutama yang mereka yang membutuhkan.

    “Saya kira masih banyak yang membutuhkan uluran bantuan kita ini, khususnya yang merupakan keluarga kurang mampu. Semoga Pemerintah Kota Gunungsitoli mau melihat apa yang kami lakukan ini. ” Tutupnya mengakhiri.

  • Berada di Depan, PSI Sumut Dengan Tegas Siap Melindungi Rumah Tahfidz Siti Hajar di Sibolangit 

    Medan – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (DPW PSI Sumut) mendukung keberlangsungan kegiatan belajar di rumah Tahfidz Siti Hajar Sibolangit Deli Serdang.

    Menurut ketua DPW PSI Sumut, H.M. Nezar Djoeli, kehadiran rumah Tahfidz Siti Hajar merupakan kegiatan yang harus didukung oleh semua pihak khususnya pemerintah daerah kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

    “PSI Sumut meminta Bupati Deli Serdang segera keluarkan keputusan resmi yang bisa menjadi pegangan kuat bagi pihak pengelola rumah Tahfidz Siti Hajar untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar yang sempat terhenti akibat adanya sejumlah kelompok atau oknum yang tidak dikenal dan diduga bermaksud jahat untuk mendiskreditkan kegiatan rumah Tahfidz Siti Hajar, dengan melakukan demo beberapa waktu lalu,” kata HM Nezar Djoeli kepada wartawan di Medan, (Jum’at 23/9/2022.)

    Didampingi Wakil Ketua DPW PSI Sumut Muhri Fauzi Hafiz, Bendahara Jeri Halawa, Ketua PSI Deli Serdang Reki Nelson Barus dan Ketua PSI Sibolangit, Nezar Djoeli menegaskan bahwa PSI tidak akan membiarkan adanya sekelompok orang demi kepentingan pribadi atau golongannya melakukan aksi intoleransi untuk satu kegiatan yang pada hakikatnya baik dan membantu pemerintah dalam mewujudkan generasi muda yang cerdas dan berakhlak.

    “PSI Sumut dengan tegas akan berada di depan untuk melawan semua perbuatan yang tidak menyenangkan yang dapat menggangu ketertiban masyarakat dan disharmonisasi antar umat beragama. Kami tidak menginginkan adanya keributan itu. “Tegasnya.

    Sebelum nya, rombongan DPW PSI Sumut diterima oleh pihak pengelola rumah Tahfidz Siti Hajar, di Kecamatan Sibolangit. Kedatangan tersebut dalam rangka menyerahkan 30 Al-Qur’an untuk dimanfaatkan bagi kegiatan belajar di rumah Tahfidz Siti Hajar.

  • Kepala BADIKLAT Kejaksaan RI: 317 Orang Peserta PPPJ Angkatan LXXIX (79) Gelombang I Tahun 2022 Diangkat Menjadi Jaksa

    Deempatbelas.com,Medan – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia Tony T. Spontana menyampaikan bahwa dari 320 (tiga ratus dua puluh) orang peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXIX (79) Gelombang I Tahun 2022, sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) dinyatakan lulus setelah dilakukan penilaian secara menyeluruh sesuai ketentuan.

    Sementara itu, 3 (tiga) orang peserta dikembalikan ke satuan kerja (satker) asal karena alasan tertentu sebagai berikut:
    Berta Kristiana, S.H., asal satker Kejaksaan Negeri Buol karena alasan sakit;
    Trya Faramitha, asal satker Kejaksaan Negeri Ngawi karena alasan sakit;
    Jovie Andrea Bachtiar, S.H., asal satker Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai, karena melakukan pelanggaran disiplin berat.

    Dengan ketetapan kelulusan ini, maka 317 orang peserta PPPJ Angkatan LXXIX (79) Gelombang I Tahun 2022 telah memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

    Selanjutnya, Kepala Badiklat Kejaksaan RI mengatakan, berdasarkan penilaian kumulatif terdiri atas penilaian wawasan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap perilaku (attitude) yang antara lain meliputi kedisplinan, kejujuran, dan kepemimpinan, telah ditetapkan peringkat 10 (sepuluh) orang peserta dengan nilai terbaik sebagai berikut:

    ROBIATUL ADAWIYAH, S.H., satker Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan;
    EMANUEL WISNU SATRIO WICAKSONO, S.H., satker Kejaksaan Negeri Kudus;
    ESTIK DILLA RAHMAWATI, S.H., satker Kejaksaan Negeri Kota Malang;
    AULIA AZZAHRA HAKIM, S.H., satker Kejaksaan Negeri Lamongan;
    YULITA SARI, S.H., satker Kejaksaan Negeri Situbondo;
    MUNANDAR, S.H., satker Kejaksaan Negeri Parigi Moutong;
    FEBRINA IRLANDA, S.H., satker Kejaksaan Negeri Dompu;
    SHARIIF IMADUDIIN, S.H., satker Kejaksaan Negeri Kolaka;
    FAISAL ARIF, S.H., satker Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
    APPLUDNOPSANJI, S.H., satker Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

    Sementara itu, 3 (tiga) orang peserta mendapatkan predikat penghargaan, yaitu:
    Predikat ADHI ADHYAKSA sebagai lulusan terbaik, diraih oleh ROBIATUL ADAWIYAH, S.H., asal satker Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan;
    Predikat Peraih Nilai Akademis Tertinggi: YULITA SARI, S.H., asal satker Kejaksaan Negeri Situbondo;
    Predikat Kepemimpinan Terbaik: AGUNG ADHI PRAWIRA, S.H., asal satker Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

    Kepala Badiklat Kejaksaan RI menyampaikan PPPJ Angkatan LXXIX (79) Gelombang I Tahun 2022 diselenggarakan selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 18 Mei 2022 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Jaksa Agung dan berakhir pada Rabu 21 September 2022 dengan penutupan secara resmi oleh Jaksa Agung RI.

    “Metode penyelenggaraan diklat dilaksanakan secara klasikal dengan pembelajaran tatap muka di dalam ruang kelas. Seluruh kegiatan diklat yang meliputi giat penanaman jiwa korsa, belajar mengajar, dan simulasi persidangan, dilaksanakan di Kampus A Badiklat, Ragunan, Jakarta Selatan,” ujar Kepala Badiklat Kejaksaan RI.

    Lanjut Kepala Badiklat Kejaksaan RI, dengan berakhirnya penyelenggaraan PPPJ Angkatan LXXIX (79) Gelombang I Tahun 2022 dengan kelulusan sebanyak 317 orang peserta yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Jaksa, maka sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa sebelum memangku jabatannya, Jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Jaksa Agung, dan memohon Bapak Jaksa Agung berkenan mengangkat sumpah atau janji dan melantik 317 orang calon Jaksa serta menutup secara resmi PPPJ Angkatan 79 Gelombang I Tahun 2022.

    Penutupan PPPJ Angkatan 79 Gelombang I Tahun 2022 bertempat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

  • Resmi Dibuka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Kota Medan

    Deempatbelas.com,MEDAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan resmi membuka pendaftaran Panwaslu Kecamatan di Kantor Kantor Bawaslu Medan, Jalan Sei Bahorok No. 27A/12, Rabu (21/9/2022).

    Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap mengatakan bahwa sebelumnya Bawaslu Kota Medan sudah mengumumkan terkait pendaftaran Panwaslu Kecamatan pada 15 September sampai 20 September 2022.

    “Sudah kita umumkan di media sosial, website, serta penempelan kertas dan pemasangan spanduk pengumuman pendaftaran di Kantor Camat se-Kota Medan serta beberapa kantor Kelurahan di Kota Medan yang biasa dijangkau masyarakat serta pada kelompok perempuan, disabilitas, dan Kelompok Adat,” kata Payung.

    Payung juga menjelaskan bahwa pendaftaran dan penerimaan berkas ini sudah dibuka pada jam 09.00 WIB sampai jam 17.00 WIB.

    “Sudah ada pendaftar pertama tadi, masuk pada tepat jam 09.00 WIB, dari Kecamatan Medan Helvetia atas nama Reaganda Lumban Raja,” jelasnya.

    Setelah tahapan pendaftaran dan penerimaan berkas akan dilanjutkan penelitian berkas administrasi yang dilaksanakan pada 28 hingga 30 September 2022.

    “Mungkin jika tidak ada perpanjangan, setelah penelitian adminstrasi akan dilaksanakan ujian tertulis online pada tanggal 14 sampai 16 Oktober 2022,” terang Payung.

    Payung juga menegaskan bahwa seleksi calon Panwascam ini dilakukan sebagai upaya untuk menghadirkan masyarakat Kota Medan yang memiliki jiwa pengawasan yang berpedoman kepada prinsip pengawasan yang sesuai Undang-undang yaitu Mandiri, Jujur, Adil.

    “Harapan kita masyarakat Kota Medan yang terpanggil jiwanya dan memenuhi syarat bisa bergabung dan ikut serta sukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 bergabung sebagai pengawas,” tegasnya.

    “Untuk syarat dan pendaftaran dokumen administrasi dapat melihat informasi dan diunduh di laman website dan media sosial Bawaslu kota Medan,” pungkas, Payung. (**)

Back to top button