ads

Deli Serdang

BPK Bongkar Kelebihan Pembayaran Iuran BPJS Rp721,8 Juta di Deli Serdang, Peserta Meninggal dan Pindah Masih Dibiayai! Kinerja Kadis Kesehatan Disorot

×

BPK Bongkar Kelebihan Pembayaran Iuran BPJS Rp721,8 Juta di Deli Serdang, Peserta Meninggal dan Pindah Masih Dibiayai! Kinerja Kadis Kesehatan Disorot

Sebarkan artikel ini

DELI SERDANG – Pengelolaan anggaran jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang kembali menjadi sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap kelebihan realisasi pembayaran iuran dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 sebesar Rp721.856.600.

Temuan tersebut memperlihatkan lemahnya pemutakhiran data kepesertaan sekaligus belum optimalnya pengawasan dan pengendalian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

Ironisnya, anggaran kesehatan masyarakat justru masih dibayarkan untuk peserta yang telah meninggal dunia maupun yang sudah pindah keluar wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menemukan sebanyak 295 peserta yang telah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima pembayaran iuran hingga Desember 2025. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp313.966.800.

Lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut terdapat 157 peserta yang telah meninggal dunia lebih dari 12 bulan, tetapi kepesertaannya masih tercatat dan iurannya tetap dibayarkan.

Persoalan tidak berhenti di situ. BPK juga menemukan sebanyak 2.474 peserta yang telah pindah keluar wilayah Kabupaten Deli Serdang pada 2025, tetapi iuran jaminan kesehatannya masih terus dibayarkan hingga Desember 2025.

Pembayaran terhadap ribuan peserta yang tidak lagi berdomisili di wilayah tersebut mengakibatkan kelebihan realisasi sebesar Rp407.899.800.

Dua persoalan tersebut mengakibatkan total kelebihan pembayaran mencapai Rp721.856.600. Kondisi ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menunjukkan adanya kelemahan serius dalam tata kelola anggaran jaminan kesehatan yang seharusnya dikelola secara akurat, tertib, dan tepat sasaran.

Yang menarik, dalam laporan pemeriksaan tersebut, BPK secara eksplisit menempatkan Kepala Dinas Kesehatan sebagai pihak yang belum optimal menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian.

BPK menyebut Kepala Dinas Kesehatan belum optimal dalam mengawasi dan mengendalikan proses rekonsiliasi data peserta PBPU dan BP Pemda antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam.

Selain itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan juga dinilai belum optimal memperbarui data kepesertaan jaminan kesehatan dengan data kependudukan.

Artinya, persoalan ini tidak semata-mata disebabkan ketidaksinkronan data. Ada fungsi pengawasan, pengendalian, dan pemutakhiran data yang semestinya berjalan secara berkala, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK belum dilaksanakan secara optimal.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana mekanisme verifikasi dan rekonsiliasi kepesertaan dilakukan, sehingga ratusan peserta yang telah meninggal dunia dan ribuan peserta yang telah pindah masih tercatat sebagai penerima pembayaran iuran?

Lebih jauh, BPK juga mengingatkan bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai.

Ini menjadi persoalan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, anggaran jaminan kesehatan merupakan instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Setiap rupiah yang tidak tepat sasaran berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan kesehatan bagi warga yang berhak menerimanya.

KINERJA KADIS KESEHATAN JADI SOROTAN

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Deli Serdang agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan meningkatkan pengawasan dan pengendalian rekonsiliasi kepesertaan bersama BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam.

Kepala Dinas juga diminta menginstruksikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan untuk lebih optimal memutakhirkan data peserta dengan data kependudukan serta memproses kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebesar Rp721.856.600.

Dalam laporan pemeriksaan itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Dinas Kesehatan menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Namun, pernyataan kesediaan menindaklanjuti tentu tidak cukup. Publik membutuhkan bukti konkret mengenai pengembalian kelebihan pembayaran, pembenahan sistem pendataan, serta pertanggungjawaban pejabat yang memiliki kewenangan pengawasan.

Kini, tanggung jawab berada di tangan Kepala Dinas Kesehatan. Evaluasi tidak boleh berhenti pada pembaruan data administratif. Harus ada penjelasan mengenai mengapa pengawasan dan rekonsiliasi kepesertaan tidak berjalan optimal hingga menyebabkan kelebihan pembayaran ratusan juta rupiah.

Bupati Deli Serdang juga dituntut memastikan rekomendasi BPK benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar menjadi catatan dalam laporan pemeriksaan tahunan.

Sebab, ketika anggaran jaminan kesehatan tidak tepat sasaran, yang dipertaruhkan bukan hanya tertib administrasi keuangan Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat kelebihan realisasi pembayaran .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *