Tanah Karo – Terdapat 16 paket kekurangan volume pengerjaan pembangunan di Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Sumatera Utara senilai Rp66 juta lebih pada tahun 2023 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan, penyedia jasa, dinas pendidikan dan Inspektorat hasil pemeriksaan BPK kekurangan volume pekerjaan di dinas pendidikan dikerjakan oleh 13 perusahaan.
Kegiatan dilingkungan pendidikan seperti, pembangunan ruang laboratorium komputer, toilet, ruang kelas baru,ruang guru serta rehabilitasi dilakukan dibeberapa sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Karo.
BPK menilai kondisi tersebut di sebabkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sebagai pengguna anggaran kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan serta pembayaran belanja modal gedung dan bangunan.
Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinilai kurang cermat dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahterimakan dan PPTK juga kurang cermat dalam menguji perhitungan volume pekerjaan, dan spesifikasi yang dipersyaratkan untuk penerimaan hasil pekerjaan.
Berikut rinciannya :
1) CV. Art sebesar Rp14.534.006,64;
2) CV. BS sebesar Rp1.000.000,00;
3) CV. Ctr sebesar Rp8.353.124,93 (Rp4.105.362,46 + Rp4.247.762,47);
4) CV. DBP sebesar Rp9.649.258,34;
5) CV. KI sebesar Rp1.445.710,47;
6) CV. KHK sebesar Rp1.469.207,46;
7) CV. LEK sebesar Rp527.979,10;
8) CV. Mbh sebesar Rp8.662.856,50;
9) CV. PPS sebesar Rp947.576,43;
10) CV. PB sebesar Rp6.427.614,29 (Rp3.886.543,10 + Rp2.541.071,19);
11) CV. PSB sebesar Rp8.303.036,05 (Rp2.768.309,09 + Rp 5.534.726,96) ;
12) CV. Stn sebesar Rp1.487.771,25;
13) CV. TJ sebesar Rp3.686.308,69.
BPK merekomendasikan Bupati Karo agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses dan menyetor ke kas daerah atas kelebihan sebesar Rp66.494.450,15.
