Fraksi PDI Perjuangan Sentil Pengelolaan APBD Batu Bara: Defisit Rp23,9 Miliar Jadi Alarm Serius!

Batu Bara — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Batu Bara menyoroti tajam pengelolaan keuangan daerah yang dinilai belum sepenuhnya akuntabel dan berisiko mengguncang stabilitas fiskal daerah. Fraksi PDIP mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak main-main dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Tahun 2026.

Dalam rapat paripurna DPRD Batu Bara, Selasa (11/11/2025), Fraksi PDIP menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sekadar formalitas angka yang jauh dari kepentingan publik.

“Proyeksi pendapatan daerah harus realistis, namun tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Jangan hanya hitung-hitungan di atas kertas,” tegas Ketua DPRD Batu Bara M. Syafi’i, yang juga merupakan kader PDI Perjuangan.

Dari dokumen rancangan yang disampaikan eksekutif, pendapatan daerah 2026 direncanakan sebesar Rp1,115 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp1,091 triliun. Ironisnya, pembiayaan daerah tercatat defisit hingga minus Rp23,9 miliar.

Bagi Fraksi PDIP, angka minus tersebut bukan sekadar selisih akuntansi, melainkan sinyal bahaya yang menuntut koreksi serius terhadap manajemen keuangan Pemkab Batu Bara.

Kondisi pembiayaan minus harus jadi peringatan. Pemerintah daerah wajib menyeimbangkan kembali struktur APBD, melakukan validasi SILPA, dan mengoptimalkan sumber pembiayaan yang sah,” tegas Fraksi PDIP dalam pandangannya.

Fraksi juga menyoroti masih lemahnya kinerja pendapatan asli daerah (PAD) dan mengingatkan agar Pemkab Batu Bara tidak mengandalkan transfer pusat semata.

“Perlu pembenahan tata kelola pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah. Namun perluasan basis pajak jangan sampai membebani masyarakat kecil,” tandas Syafi’i.

Fraksi PDIP menegaskan, arah belanja daerah 2026 harus berpihak kepada rakyat, dengan fokus memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta membuka lapangan kerja baru.

Kegiatan yang tidak terlaksana atau realisasi rendah harus jadi catatan evaluasi. PDI Perjuangan tidak akan diam melihat kebijakan anggaran yang tidak tepat sasaran,” tegasnya menutup pandangan fraksi.

Dengan nada keras dan data yang tegas, Fraksi PDIP menuntut Pemkab Batu Bara agar menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap rakyat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif.