advertisement pasang iklan disini
NasionalNews

Hasil Survei PSI Modal Kejagung Lebih Produktif Berantas Korupsi

Bagikan ke :

Jakarta- Hasil Survei PSI Modal Kejagung Lebih Produktif Berantas Korupsi
Jaksa Agung menerbitkan instruksi berisi tujuh poin bagi Kajati di seluruh Indonesia dalam rangka mendorong kinerja Kejaksaan agar semakin meningkat.

Panel Survei Indonesia (PSI) melakukan survei terkait pemberantasan korupsi sebagai bagian dalam menilai kinerja instansi penegak hukum. Hasilnya menunjukkan sebanyak 87,7 persen puas terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pemberantasan korupsi. Sementara sebanyak 73,8 persen puas dengan kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi, sebanyak 67,2 persen puas dengan institsi pengadilan, dan 53,7 persen puas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

pasang iklan disini

Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Al-Azhar Indonesia (FH UAI) Prof Suparji Ahmad berpandangan kinerja Kejaksaan Agung dalam belakangan terakhir memang mengalami banyak kemajuan dalam menangani sejumlah kasus korupsi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Apalagi dengan adanya hasil survei PSI menjadi bukti kinerja korps adhyaksa cukup signifikan dalam pemberantasan korupsi.

Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Al-Azhar Indonesia (FH UAI) Prof Suparji Ahmad berpandangan kinerja Kejaksaan Agung dalam belakangan terakhir memang mengalami banyak kemajuan dalam menangani sejumlah kasus korupsi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Apalagi dengan adanya hasil survei PSI menjadi bukti kinerja korps adhyaksa cukup signifikan dalam pemberantasan korupsi.
Suparji mengapresiasi kinerja Kejagung terkait penegakan hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Menurutnya, hasil PSI dalam opini masyarakat tergambar hanya 40,6 persen responden saja yang puas dengan kinerja pemberantasan korupsi di era Presiden Jokowi dan sebanyak 52,7 persen tidak puas dan selebihnya 6,7 persen tidak menjawab.
Tapi, opini publik dalam menilai kinerja institusi penegak hukum dalam melakukan pemberantasan Korupsi, kinerja Kejagung mendapat nilai yang memuaskan bagi masyarakat, sebesar 87,7 persen dibanding instansi penegak hukum lainnya. Baginya, hasil survei tersebut dapat menjadi modal sosial bagi Kejagung ke depannya agar lebih profesional dan transparan dalam mengungkap kasus-kasus yang sedang ditanganinya.

“Hasil survei PSI menjadi modal sosial Kejagung untuk lebih produktif,” ujarnya melalui keterangannya, Jum’at (16/9/2022).
Dia meminta penuntasan penanganan perkara garam impor yang sedang ditangani Korps Adhyaksa.

Sebab ditengarai ada indikasi kebocoran garam impor industri, dimana kuota impor garam ditetapkan melebihi kebutuhan. Selain itu, terdapat beberapa importir garam mengemas garam impor untuk industri tersebut menjadi garam konsumsi dipasarkan di dalam negeri dengan harga lebih murah dari garam konsumsi produksi dalam negeri.

Prof Suparji menilai perbuatan menetapkan kuota impor garam melebihi kebutuhan dan menjual garam impor untuk konsumsi, mengakibatkan kerugian perekonomian negara yaitu terganggunya UMKM dan perusahaan garam dalam negeri. Selain itu, mengganggu perlindungan petani garam. Sebab itulah Prof Suparji mengharapkan kinerja Kejagung ke depan lebih baik.
“Harapannya ke depan kinerja lebih baik. Tuntaskan kasus yang sedang ditangani secara profesional dan transparan,” katanya.

7 poin instruksi Jaksa Agung

Sementara dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi Kejagung, Jaksa Agung telah menginstruksi yang berisi tujuh poin bagi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengurai tujuh poin tersebut.
Pertama, meningkatkan pengendalian terhadap penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, serta perdata dan tata usaha negara. Kedua, meningkatkan pengendalian dalam pelaksanaan program kerja pengawalan dan pengamanan Bidang Intelijen, restorative justice Bidang Tindak Pidana Umum (Tipidum), serta pendampingan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Ketiga, meningkatkan independensi dan profesionalitas dalam menjalin hubungan antar lembaga pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Keempat, tetap mempedomani Surat Jaksa Agung Nomor: R-3/A/SUJA/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 dalam hal meningkatkan pengawasan melekat pada satuan kerja.

Kelima, meningkatkan etika, adab, dan sopan santun dalam menggunakan media sosial sebagaimana Surat Jaksa Agung Nomor: R-41/A/SUJA/05/2021 tanggal 18 Mei 2022 dalam hal bijaksana dalam penggunaan media sosial. Keenam, mengedarkan surat ini ke seluruh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang berada di daerah hukumnya. Ketujuh, melaporkan setiap pelaksanaan secara berkala atau sewaktu-waktunya apabila diperlukan.

Menurut Sumedana, instruksi tersebut diterbitkan dalam rangka mendorong kinerja Kejaksaan agar semakin meningkat dengan hadirnya penegakan hukum di tengah masyarakat yang berkeadilan, kepastian dan bermanfaat bagi masyarakat. “Serta melakukan penegakan hukum secara profesional, berintegritas dan bertanggung-jawab sehingga kepercayaan masyarakat terhadap instutusi Kejaksaan dapat meningkat,” katanya.

Sekedar informasi, survei dilakukan mulai 26 Agustus sampai 10 September 2022, dengan metode survei yang dipilih menggunakan sistem pertanyaan tertutup. Untuk mendapatkan data data penelitian ini mengunakan metode wawancara tatap muka mengunakan kuisioner dengan 1.150 Warga Negara Indonesia dan Saluran Telepon Seluler dengan 430 Warga Negara Indonesia.

Dari penelitian ini didapati demographi responden terdiri 52,7 persen warga negara Indonesia (WNI) laki–laki dan 47,3 persen perempuan. Sedangkan untuk jenis tingkat pendapatan sebanyak 59,8 persen memiliki pendapatan keluarga Rp2 juta–Rp5 juta per bulan. Kemudian sebanyak 28,6 persen memiliki pendapatan 5,1 juta -10 juta per bulan dan sebanyak 11,6 persen memiliki pendapatan keluarga diatas 10 juta rupiah.

Show More

admin

Deempatbelas.com merupakan salah satu media online di Kota Medan yang beralamatkan di Jalan Armada No.14 Kecamatan Medan Kota. Medan, Sumatera Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button