De14dotcom – Jaringan Independen Pemuda Indonesia (JIPI) meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Binjai Sumatera Utara. Permintaan tersebut disampaikan menyusul dugaan adanya sejumlah pelanggaran hukum di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.
Dalam keterangan tertulis yang diterima, JIPI menilai dugaan praktik ilegal Lapas Kelas II A Binjai menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan. Kondisi ini dinilai berpotensi mencederai tujuan sistem pemasyarakatan.Sejumlah Dugaan Pelanggaran
JIPI mengungkapkan beberapa dugaan pelanggaran yang disebut terjadi di Rutan Kelas II A Binjai, antara lain masuknya barang terlarang seperti telepon genggam, perangkat elektronik, serta uang ke dalam sel tahanan. Selain itu, JIPI juga menyoroti dugaan peredaran narkotika yang diduga masih dikendalikan dari dalam lapas.
Tak hanya itu, JIPI turut menyinggung dugaan praktik penipuan berbasis digital yang dilakukan oleh warga binaan, serta dugaan adanya aktor peredaran narkoba dan paraengkol dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai .
Dorong Audit dan Penegakan Hukum
Atas dasar temuan tersebut, JIPI mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan audit dan investigasi secara independen dan menyeluruh.
JIPI juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan profesional terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk apabila melibatkan oknum petugas pemasyarakatan.
Pernyataan Ketua Umum
Ketua Umum JIPI, Deni Siregar, mengatakan bahwa permintaan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang sah dan dijamin oleh undang-undang. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret guna memperbaiki tata kelola lembaga pemasyarakatan.
“Kami berharap ada evaluasi menyeluruh dan langkah tegas agar kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan dapat dipulihkan,” kata Deni.
Belum Ada Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, pihak Lapas Kelas II A Binjai belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan yang disampaikan JIPI. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak terkait. (red) *
