Ketua MES Binjai Sebut Gubsu Jangan Takut Sama Pertamina, Batalkan Kenaikan BBM

JaringanNews, Medan – Soal kenaikan harga BBM yang terjadi di Sumatera Utara mendapat kecaman dari berbagai pihak, karena dinilai sangat membebani Masyarakat.

Muhri Fauzi Hafiz, ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Binjai (MES Binjai), meminta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, bertindak cepat meninjau ulang kenaikan BBM ditengah masa pandemi dan menjelang bulan suci Ramadhan.

“Jika pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Gubernur tidak cepat melakukan evaluasi dan peninjauan ulang, kita khawatir kenaikan BBM yang terjadi akan memiliki efek domino yang lebih besar bagi daerah Sumatera Utara,” kata pemuda berkacamata yang biasa dipanggil Bang Muhri kepada wartawan di Medan, Jumat 2/4/2021.

Menurut Bang Muhri, pemerintah provinsi Sumatera Utara harus menyikapinya dengan bijak soal kenaikan harga BBM non subsidi sebesar masing-masing 200 rupiah sesuai pengumuman Pertamina yang ditandatangani oleh seorang Region Manager Retail Sales I Pertamina atas nama Pierre J Wauran.

Apalagi soal kenaikan harga BBM ini sudah direspon banyak elemen masyarakat salah satunya dari ketua DPW PSI Sumatera Utara, Nezar Djoeli, yang dengan tegas menolak kenaikan harga BBM Non Subsidi di Sumatera Utara per tanggal 1 April 2021.

Kepada wartawan Bang Muhri, menambahkan bahwa pemerintah pusat di daerah adalah Gubernur, maka, Gubernur punya hak untuk meminta Pertamina tidak menaikkan harga BBM.

“Karena jabatan Gubernur itu adalah perpanjangan dari pemerintah pusat di daerah, jadi kedudukan Gubernur itu sesungguhnya lebih tinggi dari seorang kepala Manager Area Pertamina atau sebutan lainnya untuk pejabat Pertamina di daerah. Sehingga, kita berharap Gubernur Edy Rahmayadi tidak takut untuk meminta Pertamina membatalkan kenaikan harga BBM Non Subsidi yang mereka telah umumkan. Bahkan atas nama rakyat Indonesia yang ada di Sumatera Utara, Gubernur patut mempertanyakan ulang apakah Pertamina sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden melalui menteri BUMN untuk menaikkan harga BBM di Sumatera Utara. Bukan hanya sepihak,” ujar, Muhri Fauzi Hafiz ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Binjai.

Lanjut Muhri menyebutkan. Percayalah, bahwa semua respon cepat Gubernur dan jajaran terkait kenaikan harga BBM non subsidi di Sumatera Utara pasti akan mendapat respon positif dari masyarakat. Apalagi kita semua mengetahui jika menjelang bulan suci Ramadhan cenderung akan terjadi inflasi, maka, kenaikan harga BBM non subsidi pasti akan menambah beban masyarakat.

“Sekali lagi saya menegaskan bahwa hal ini bukan persoalan selisih harga BBM naiknya Rp.200,- saja, tetapi ini masalah efek domino yang timbul akibat kenaikan harga BBM itu yang kita nilai merugikan dan menyengsarakan masyarakat banyak. Masyarakat bisa beranggapan bahwa Pemerintahan Sumatera Utara tidak Pro terhadap rakyat.”Tutupnya.