advertisement pasang iklan disini
BeritaHomeMedanNews

Nezar Djoeli Bantah Gugatan Atas Proyek Rp 2,7 T Bukan Sentimen Pribadi

Bagikan ke :

Deempatbelas.com,Medan – HM Nezar Djoeli, ketua Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara, membantah bahwa gugatan atas Proyek Multiyears Rp 2,7 Triliun pemerintah provinsi Sumatera Utara yang sedang berlangsung di PTUN Medan, bukan sentimen pribadi dirinya kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Menurut Nezar, apa yang hari ini dilakukannya melalui LBH PSI Sumut, yaitu menggugat kegiatan Multiyears (tahun jamak) tersebut, sesungguhnya merupakan semangat PSI Sumut untuk menjaga APBD Sumatera Utara agar tidak disalahgunakan, dan mengawal Gubernur Edy Rahmayadi dapat mengakhiri periode kepemimpinannya dengan baik tanpa terjerat dengan masalah hukum.

pasang iklan disini

“PSI Sumut sedang menjalankan peran sosial kontrol, selain itu, PSI menginginkan diakhir jabatannya Gubernur Edy tidak bermasalah dengan hukum. Kita tidak sampai hattrick, atau ketiga kali berturut-turut Gubernur Sumut ditangkap KPK,” kata Nezar Djoeli saat menjadi narasumber bersama Ketua LBH DPW PSI Sumut, Rio Darmawan Surbakti SH, dalam “Solidarty Talk” berjudul “Mengapa PSI Sumut Gugat Gubernur Edy Rahmayadi, yang diselanggarakan DPP PSI melalui Live Instagram, Senin, 13 Juni 2022.

Dalam kesempatan itu, Nezar juga mengakui bahwa secara pribadi sebelumnya dirinya bersama beberapa anggota DPRD provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019, pernah menjadi bagian dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

“Saya dan kawan-kawan bukan orang lain yang baru kenal dengan Pak Gubernur, bahkan kami pernah makan bersama di rumah dinas saat itu,”ujar Nezar.

Namun, saat ini Nezar mengakui bahwa optimalisasi fungsi TAPD yang diketuai oleh Pj.Sekda Sumut Afifi Lubis tidak maksimal, sehingga proyek MYC 2,7 T, ini menjadi bermasalah. Seharusnya sebagai tim eksekutif, TAPD sangat memahami semua regulasi yang mengatur penggunaan APBD dalam program Multiyears ini. Jika TAPD berperan maksimal, menjelaskan lengkap aturan yang ada dan mekanisme yang benar, pasti Gubernur Edy Rahmayadi bisa memahami. Bahkan pimpinan dan anggota DPRD Sumut juga akan mempertimbangkan proyek ini.

“Saya melihat, TAPD sendiri dalam memberikan penjelasan kepada Gubernur Edy tidak secara lengkap. Namun jika dijelaskan dengan baik, pasti proyek tersebut tidak seperti apa yang tertuang pada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/935/KPTS/2021 tentang Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangunan (Design And Build) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Di Sumatera Utara Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2021.

“Jadi ini bukan sentimen pribadi, namun jauh dari hal itu semua, gugatan ini merupakan bentuk kepedulian anggota masyarakat Sumatera Utara yang menginginkan pembangunan berjalan dengan baik dan benar tanpa mengorbankan rakyat dan pejabatnya, PSI Kawal APBD,” kata Nezar mengakhiri.

Show More

admin

Deempatbelas.com merupakan salah satu media online di Kota Medan yang beralamatkan di Jalan Armada No.14 Kecamatan Medan Kota. Medan, Sumatera Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button