Medan – Pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan kabar gembira untuk masyarakat Indonesia, terutama bagi para orang tua yang saat ini putraputrinya yang akan dan telah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN). Respon positif pun dilontarkan berbagai kalangan, salah satunya politisi PSI, HM.Nezar Djoeli.
Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut ini mengucapkan terima kasih atas kebijaksanaan kepada Presiden Joko widodo (Jokowi) atas perhatiannya kepada dunia pendidikan.
“Saya sangat menyesali atas rencana kenaikan yang tanpa kajian-kajian khusus terhadap kemampuan keuangan dari orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di perguruantinggi negeri,” ucap Nezar.
Menurutnya, rencana kenaikan UKT sebesar 300 hingga 400 persen sebelumnya, merupakan proses-proses pembodohan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim terhadap pembangunan generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
“Hal ini harus menjadi catatan bagi Pak Presiden atas kinerja menterinya yang memang tidak melakukan kajian-kajian yang strategis, langsung membuat keputusan yangtidak masuk akal dan tidak logic, bertentangan dengan undang-undang. Dimana undang-undang mengisyaratkan kalau pendidikan itu ditampung di APBD maupun APBN sebesar 20 persen, tapi kenapa masih harus memberatkan rakyat terhadap kenaikan-kenaikan biaya tersebut,” urainya.
Lanjut Nezar, ini juga harus menjadi catatan untuk pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran kedepan, agar menteri-menteri yang memangn tidak memiliki perhatian terhadap kebijakan kewenangannya dalam memutuskan, hendaknya tidak perlu dimasukkan dalam kabinet. Karena ini akan menyandera kinerja Pak Presiden dan Wakil Presiden, yang seolah-olah datangnya ide-ide tersebut dari pemimpin tertinggi di negeri ini.”Dengan tegas pula Nezar menyatakan, setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
DIPANGGIL JOKOWI
Sebelumnya, Nadiem Makarim dipanggil Presiden Jokowi untuk membahas perihal rencana kenaikan UKT. Usai bertemu dengan orang nomor satu di negeri ini, Nadiem pun memastikan pembatalan kenaikan UKT.
Nadiem mengaku telah mendengar keluhan dari berbagai pihak. Ia memastikan akan mengevaluasi ulang kenaikan UKT di berbagai perguruan tinggi negeri.
“Untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut,” kata Nadiem usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/5).
Nadiem mengatakan, Kemendikbudristek juga akan mengevaluasi satu per satu permintaan PTN untuk menaikkan UKT tahun depan. Ia berkata kenaikan UKT akan dilakukan dengan hati-hati.
“Kalaupun ada kenaikan UKT harus dengan asas keadilan dan kewajaran dan itu yang akan kita laksanakan,” ujarnya.
Nadiem enggan berkomentar lebih lanjut mengenai UKT. Mantan Bos Gojek itu memilih untuk tak menanggapi pertanyaan wartawan dan langsung meninggalkan Istana.
Nadiem pun tak mau mengungkap arahan Jokowi soal UKT. Ia hanya mengulang pernyataannya yang pernah disampaikan dalam rapat kerja dengan DPR minggu lalu.
Sebelumnya, kenaikan tarif UKT memicu polemik di berbagai perguruan tinggi negeri. Bahkan, mahasiswa di sejumlah kampus menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan UKT.
Riuhnya polemik ini membuat DPR memanggil Nadiem ke rapat kerja. Mereka mencecar Nadiem atas kebijakan tersebut.
“Untuk itu kami minta pemerintah menjelaskan ke mana sih anggaran Rp665 triliun itu? Supaya masyarakat tahu dan paham apa fungsi pendidikan dan apa yang dilakukan Kemendibudristek untuk meredam mahalnya biaya pendidikan,” ujar Pimpinan Rapat Komisi X Dede Yusuf pada rapat Komisi X DPR RI pada Selasa (21/5) lalu.
