MEDAN – Dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) Kejaksaan ke-80 tahun 2025, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) akan menggelar seminar ilmiah bertema “Optimalisasi Pendekatan Follow The Asset dan Follow The Money melalui Deferred Prosecution Agreement dalam Penanganan Perkara Pidana”.
Seminar ini akan berlangsung pada Selasa, 26 Agustus 2025, di Lantai 2 Gedung Peradilan Semu FH USU, Jalan Universitas, Padang Bulan, Medan.
Ketua Panitia Seminar yang juga Asdatun Kejati Sumut, Datuk Rosihan Anwar, SH, MH,menyampaikan bahwa acara akan dibuka langsung oleh Kajati Sumut, Dr. Harli Siregar, SH, M.Hum. Adapun keynote speaker yakni Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. ST Burhanuddin, SH, MM.
Selain itu, seminar akan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya:
Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS (Guru Besar Hukum Pidana FH USU),
Dr. H. Siswandriyono, SH, M.Hum (Ketua Pengadilan Tinggi Medan).
Acara dipandu moderator Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum (Dosen FH USU) dengan MC Dr. Detania Sukarja, SH, LLM (Dosen FH USU).
“Kegiatan ini akan diikuti seluruh pegawai Kejati Sumut, 28 Kejari, serta 8 cabang Kejaksaan Negeri di wilayah kerja Kejati Sumut. Masyarakat umum juga bisa menyaksikan secara langsung melalui akun Instagram Kejati Sumut,” ujar Rosihan, Minggu (24/8/2025).
Ia menambahkan, seminar diselenggarakan secara hibrid dengan melibatkan civitas akademika, organisasi profesi, koalisi masyarakat sipil, serta jajaran Kejaksaan di Sumut.
Sesuai tema besar peringatan Harlah ke-80 Kejaksaan RI, “Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju”, kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan penegakan hukum yang berkeadilan.
Selain seminar ilmiah, rangkaian peringatan juga diisi dengan Pekan Olahraga, anjangsana ke Purna Adhyaksa, serta kegiatan bakti sosial.
Sebagai informasi, Hari Lahir Kejaksaan diperingati setiap 2 September. Adapun Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) yang jatuh pada 22 Juli merupakan peringatan peristiwa tahun 1960, ketika Kejaksaan resmi dipisahkan dari Departemen Kehakiman yang kini bernama Kementerian Hukum dan HAM.
