advertisement pasang iklan disini
BeritaHomeMedanNewsSumut

Soal Proyek 2,7 Triliun, PSI Sumut Yakin Akan Menang Banding Melawan Gubsu

Bagikan ke :

Medan – Lembaga Bantuan Hukum( LBH) PSI Sumatera Utara, yang di ketuai Rio Darmawan Surbakti SH, mendampingi Ketua DPW PSI Sumut HM Nezar Djoeli bersama Sekretaris Delia Ulpa menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Medan yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.

Kepada wartawan alasan mengajukan banding datang dari banyaknya masukkan masyarakat atas keputusan hakim PTUN Medan karena tidak melihat berbagai data dan fakta dalam persidangan yang di ajukan Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara atas gugatannya kepada Gubernur Sumut terhadap proyek multiyers 2,7 Triliun dinas Bina Marga Bina Kontruksi.

pasang iklan disini

“Apa yang kami lakukan selama ini adalah untuk kepentingan rakyat bukan partai. Apalagi jelas data dan fakta terhadap Proyek tersebut banyak menambrak ketentuan. Belum lagi surat balasan dari Mendagri terkait kegiatan tahun jamak tersebut yang menyatakan jelas tidak sesuai regulasi undang- undang yang berlaku di negara ini. ‘” kata Ketua LBH PSI Sumut Rio Darmawan Surbakti SH kepada wartawan. Jumat 02 September 2022.

Lebih lanjut, menurut Rio, upaya banding dilakukan untuk meraih keadilan karena dinilai putusan hakim yang memeriksa perkara yang diajukan terkait dengan surat keputusan Gubernur Sumut tentang proyek 2,7 Triliun salah, baik dalam melakukan penerapan hukum formil yang menyatakan penggugat tidak memiliki kepentingan atau kerugian atas terbitnya surat keputusan tersebut.

“Sehingga dengan dasar itu kami harus melanjutkan perkara ini dengan upaya hukum selanjutnya yaitu banding. Seyogianya, kalau gugatan kami ini tidak memiliki dasar dan kepentingan untuk mengajukan gugatan di PTUN, seharusnya di dalam desmissal proses (perbaikan gugatan) hakim mengeluarkan penetapan saja dan menyatakan gugatan ini tidak dapat dilanjutkan karena penggugat tidak memiliki kepentingan, tetapi kami tetap menghargai pendapat hakim PTUN Medan yang memeriksa perkara ini dan kami melanjutkan upaya hukum banding. Semoga usaha dan maksud tujuan kami yang tulus ini dapat dinilai hakim tinggi. “Ungkapnya.

Untuk diketahui, Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan dalam putusannya NOMOR 45/2022/PTUN.MDN. Memeriksa, Memutus dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata usaha Negara Medan, telah menjatuhkan Putusan yang intinya :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak di terima.

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam sengketa ini sebesar Rp. 522.900,- (Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim secara mufakat pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, oleh kami BAHERMAN, S.H.M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.Hakim Ketua Majelis, JOSIANO LEO HALIWELA, S.H. dan ANDI FAHMI AZIS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Show More

admin

Deempatbelas.com merupakan salah satu media online di Kota Medan yang beralamatkan di Jalan Armada No.14 Kecamatan Medan Kota. Medan, Sumatera Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button