advertisement pasang iklan disini
BeritaHomeNews

Jampidum Menyatakan P21 Cacat, Tuntutan Onslagh,Putusan Bebas JPU Tidak Kasasi dan TSK DPO di SP3 Polrestabes Medan, Diduga Oknum Berpihak Kepada Tersangka

Bagikan ke :

Medan – Kasus dugaan pemalsuan Minuta Akta Nomor 8 Tanggal 21 Juli 2008, Tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama, dengan Korban Jong Nam Liong dan Tersangka Fujiyanto Ngariawan SH masih terus bergulir. Korban juga telah melaporkan kasus tersebut ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Empat kasus yang kami laporkan ke Mabes Polri, yakni melaporkan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda, SP3, status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Notaris Fujiyanto dan juga yang dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti serta Restorative Justice (RJ), tanpa pemulihan dengan cara perdamaian, ujar Kuasa Hukum Jong Nam Liong, Dr Longser Sihombing SH MH dalam temu pers, di Kantor Hukum Hadi Yanto dan Rekan, Jalan Prof HM Yamin Medan, Sabtu (9/7).

pasang iklan disini

Longser menjelaskan, objek permasalah utamanya adalah, lahirnya akte Nomor 8, Tanggal 21 Juli Tahun 2008, Tentang perjanjian kesepakatan bersama, dipersangkakan menyuruh menempatkan keterangan palsu dan atau Notaris yang membuat akta palsu tidak taat azas dan teori hukum, seolah-olah pembuatan akta itu memenuhi kebenaran syarat materiil yang sebenarnya pembuatan minuta dan salinan akta tersebut tidak memenuhi kebenaran syarat formil dan tidak memenuhi kebenaran syarat materiil, tidak taat azas dan tidak taat teori, sebagaimana dimaksud pasal 266 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP.

Padahal, lanjutnya, saat pembuatan minuta akta dan salinan akta Nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut, delapan nama yang tertera dalam minuta Akta, sebelum dan sesudah 21 Juli 2008 sedang berada di Rumah Sakit (RS) Mounth Elisabeth Singapura, bertujuan menjenguk atau menjaga orang tua mereka yang opname, dibuktikan dengan medical record pasien Yong Tjin Boen, yang merupakan orang tua Jong Nam Liong dan kawan-kawan, paspor, perlintasan luar negeri dan surat kematian almarhum Yong Tjin Boen.

“Permasalahannya adalah objek perkara akte tersebut yang tidak memenuhi syarat formil dan materil. Formilnya, bahwa mereka delapan orang itu tidak benar berada di kantor notaris. Karena saat itu sedang menjenguk orangtuanya di rumah sakit, dan itu mutlak dibuktikan dengan paspornya. Jadi di sini kami lihat penyidik melakukan keberpihakan kepada tersangka. Dan terkait kasus ini, berulangkali kami Surati Kapolri, Kapolda Sumut dan instansi terkait. Setelah pada 11 September tidak ada perkembangan tersangka, siapa dan bagaimana proses tersangka. Padahal seharusnya Penyidik melaporkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor,” paparnya.

Hal ini pun dibenarkan, Korban Jong Nam Liong dan istrinya yang hadir dalam temu pers tersebut. Dia mengaku tidak pernah menandatangani Minuta Akta Nomor 8 Tanggal 21 Juli 2008, Tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama, yang dibuat tersangka Notaris Fujiyanto Ngariawan SH itu.

“Saat itu saya sedang berada di Rumah Sakit (RS) Mounth Elisabeth Singapura, bertujuan menjenguk orangtua, Jong Tjin Boen yang sedang opname sejak 30 Juni 2008. Saya menjaga orangtua saya hingga meninggal dunia di Singapura. Jadi tidak ada saya tanda tangani akta itu,” beber Jong Nam Liong.

Dalam hal ini, Longser mengaku telah menyurati Presiden Republik Indonesia dan Kapolri, agar dilakukan investigasi audit secara transparansi sesuai visi misi Kapolri tentang Presisi yang berkeadilan. Menurutnya, perkara ini tidak dilakukan secara transparansi. “Pihak korban juga mengancam akan menggunakan hak-hak hukumnya serta berencana dalam waktu sesegera mungkin menggelar unjukrasa damai di Mabes Polri dan Istana Presiden dan Depkumham RI terkait Sidang Lanjutan Notaris FN,” sebutnya.

Longser juga mengaku, dua minggu setelah disurati ke Bareskrim Polri terkait empat pengaduan itu, belum ada tindak lanjut, sehingga pihaknya menemui Komisi III DPR RI.

“Kami tidak sekonyong-konyong melakukan pengaduan, ini adalah masalah perilaku yakni dari Bagyanduan dialihkan ke Biro Wassidik Mabes Polri. Ini akan membuat masalah menjadi berkepanjangan. Kami juga sudah mengirimkan surat ke Komisi III DPR RI agar memanggil Kapolri dan Jaksa Agung. Itu harapan kami, apalagi Kapolri menyatakan bersedia dikritik. Tidak ada maksud kami jelek, kami hanya meminta keadilan sesuai Presisi Kapolri. Jadi ini akan tetap kami awasi dan kami kawal,” tegasnya.

Menurut Longser, sangat mudah sebenarnya membuktikan perbuatan para tersangka, jika oknum-oknum penegak hukumnya bekerja sesuai hati nurani yang tidak takut tekanan dari siapapun, profesional, proporsionil dan Presisi yang berkeadilan sesuai misi dan visi Kapolri. Namun kenyataannya, sambung Longser, penyidikan di Kepolisian Reserse Kota Besar (Polrestabes) Medan diduga sarat dengan dugaan perilaku oknum-oknum penyidik dan atasannya tidak bekerja sesuai hati nurani, diduga adanya tekanan dari oknum-oknum tertentu dan sengaja berpihak kepada tersangka dikualifikasi penyalahgunaan wewenang dan tidak profesional, proporsionil serta tidak presisi yang berkeadilan sesuai misi dan visi Kapolri.

“Untuk itu, sejak Akhir Desember 2020 hingga 6 Juli 2022, kami telah menyurati Kapolri, Irwasum, Kabareskrim dan Kadivpropam Polri. Selain itu juga Kapoldasu dan Pengemban Fungsi Penyidikan dan Pengawasan serta Kapolrestabes Medan, akan tetapi sangat disayangkan tidak ada tindakan yang konstruktif,” ujarnya miris.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda, Kasat Reskrim Kompol M Firdaus dan sejumlah penyidik, dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri terkait dikeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) atas kasus yang dilaporkan Jong Nam Liong.

Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan ditandatangani Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda SH SIK, sesuai Nomor: S.TAP/1337-b/IV/RES.1.9/2022/Reskrim, pada Tanggal 21 April 2022 terhadap tersangka Fujiyanto Ngariawan SH dengan alasan tidak cukup bukti dan Restorative Justice (RJ).

“Dalam SP3 itu menyebutkan bahwasanya tersangka Notaris Fujianto Ngariawan SH yang sebelumnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), dihentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti dan Restorative Justice (RJ) tanpa pemulihan dengan cara perdamaian,” sebut Longser, pada 10 Juni 2022 lalu.

Dikatakannya, kliennya melaporkan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Tatareda pada Selasa (18/5). Dalam laporan tersebut, pihaknya juga melampirkan Surat Penerimaan Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/2752/V/2022/Bagyanduan, Surat Penerimaan Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/2753/V/2022/Bagyanduan, Surat Penerimaan Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/2754/V/2022/Bagyanduan, Surat Penerimaan Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/2755/V/2022/Bagyanduan.

Atas hal itu, imbuhnya, pelapor merasa keberatan atas surat SP3 tersebut dengan alasan, sesuai fakta-fakta hukum yang telah diserahkan secara berulang yaitu surat-surat terdahulu bahwa Proses Penyidikan dan pelimpahan Berkas Perkara dari Penyidik kepada JPU Kejari Medan dan DPO tersangka Lim Soen Liong alias Edi dan Notaris Fujiyanto Ngariawan SH.

“Sangat banyak kejanggalan dan penyalahgunaan wewenang, serta diskriminatif oleh oknum-oknum Penyidik, yang sangat bertentangan dengan Tupoksi, SOP. Padahal ditinjau dari aspek pembuktian kasus sebenarnya sangat mudah, sebab alamat saksi dan tersangka lengkap,” urainya.

Longser menyebutkan, korban merasa didiskriminatif. Penyidik dan atasan Penyidik (Kapolrestabes Medan) dengan berbagai cara diduga bersikap berpihak kepada para tersangka. Padahal sejak dilakukan penyelidikan pada tanggal 5 Mei 2020, status Penyelidikan ditingkatkan menjadi Penyidikan. Namun, Penyidik tidak menerbitkan dan tidak mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejari Medan.

SPDP Nomor : B/1337/IX/RES.1.9/2020/Reskrim Tanggal 11 September 2020 ditandatangani Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Martuasah Hermindo Tobing SIK SH kepada Kajari Medan, tersangka atas nama David Putranegoro alias Lim Kwek Liong, Lim Soen Liong alias Edi, serta Notaris Fujianto Ngariawan SH. Kemudian pada 11 September 2020, Penyidik telah melakukan penjemputan paksa terhadap Notaris Fujianto untuk pemeriksaan, dan malamnya penyidik melakukan penyitaan barang bukti asli minuta akta Nomor 8, Tanggal 21 Juli 2008 dan buku besar Registrasi Akta di Kantor Notaris, Jalan Sei Kera Nomor 3 Medan yang dibuat oleh Notaris Fujianto.

“Pemanggilan tersangka Fujiyanto Ngariawan, Lim Soen Liong alias Edi dilakukan setelah hadirnya Tim Riksus Irwasum Mabes Polri, Tanggal 7 dan 8 September 2021, dan diduga dengan sengaja dilakukan untuk upaya paksa secara maksimal. Sehingga terlihat ada ketidaktransparanan dalam penangganannya,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda melalui Kasatreskrim, Kompol Teuku Fathir Mustafa menjelaskan, bahwa penanganan kasus tersebut telah sesuai dengan prosedur.

“Itu semua hasil dari proses penyelidikan dan penyidikan. Penetapan itu merupakan kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat dan itu sudah melalui proses panjang di penyelidikan hingga ke penyidikan,” ujar Fathir.

Show More

admin

Deempatbelas.com merupakan salah satu media online di Kota Medan yang beralamatkan di Jalan Armada No.14 Kecamatan Medan Kota. Medan, Sumatera Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button