MEDAN — Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bukan sekadar mengingat sejarah atau menghafal lima sila. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kebijakan dan kehidupan nyata, terutama dalam menjawab persoalan keadilan sosial yang dirasakan masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang digelar anggota DPRD Kota Medan, Eko Sitepu, di Gang Pelita II, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Sabtu (24/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, historisitas Pancasila menjadi salah satu materi pembahasan, mulai dari proses kelahiran, perumusan, hingga penetapannya sebagai dasar negara Republik Indonesia.
Pancasila lahir melalui proses panjang yang melibatkan dialog, pertukaran gagasan, dan kesepakatan para pendiri bangsa. Pancasila kemudian menjadi dasar negara setelah UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.
Namun, pembahasan tidak berhenti pada sejarah. Persoalan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari justru menjadi perhatian warga yang mengikuti kegiatan tersebut.
Warga Pertanyakan Keadilan Sosial
Ibu Sahiapni, warga Gang Pelita II, bersama Azhari dan Afrizal, mempertanyakan bagaimana sila kelima Pancasila, yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
Pertanyaan tersebut menyentuh persoalan mendasar: sejauh mana keadilan sosial dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya menjadi kalimat normatif dalam dasar negara.
Keadilan sosial semestinya tercermin melalui pemerataan kesempatan, akses pendidikan, pelayanan publik yang layak, peningkatan kesejahteraan, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.
Aspirasi warga ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembinaan ideologi kebangsaan tidak cukup diukur dari terselenggaranya kegiatan atau tersampaikannya materi. Nilai-nilai yang dibahas harus memiliki relevansi dengan kebutuhan dan persoalan nyata masyarakat.
Jangan Berhenti pada Seremonial
Sebagai wakil rakyat, kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dapat menjadi ruang penting untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Dialog semacam ini seharusnya membuka jalan bagi identifikasi persoalan sekaligus mendorong tindak lanjut sesuai kewenangan pihak terkait.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemahaman mengenai sejarah Pancasila. Mereka juga membutuhkan keadilan dalam memperoleh pelayanan, kesempatan meningkatkan kesejahteraan, dan kebijakan publik yang memberikan manfaat secara merata.
Sila kelima tidak boleh berhenti sebagai slogan dalam pidato atau materi sosialisasi. Implementasinya membutuhkan komitmen nyata pemerintah, lembaga legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan.
Kegiatan yang digelar Eko Sitepu tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman warga tentang ideologi negara, tetapi juga menjadi momentum untuk menyerap aspirasi dan mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila secara konkret.
Pada akhirnya, Pancasila bukan sekadar untuk dihafal dan disosialisasikan. Ukuran pentingnya terletak pada sejauh mana nilai persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan benar-benar dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari.
