advertisement pasang iklan disini
BeritaHomeMedanNews

Diduga Ada Kongkalingkong, Program Tanam Mangrove di Kecamatan Kualuh Hilir Terindikasi Rugikan Negara, Liga Mahasiswa Nasdem Minta APH dan Kementerian LHK Turun Kelapangan

Bagikan ke :

Deempatbelas.com,Medan – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Liga Mahasiswa Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara, Zulhamdani Napitupulu mendesak Aparat Penegak Hukum Sumut agar turun kelapangan menyelidiki program penanaman bibit mangrove di Kabupaten Labuhan Batu Utara yang diduga menimbulkan kerugian negara.

Menurutnya, sempat viral nya sejumlah pemberitaan terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional, penanaman mangrove di beberapa daerah di salah satunya di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labura yang kondisinya memprihatinkan sangat di sayangkan karena tidak sesuai harapan alias menghambur- hamburkan uang saja.

pasang iklan disini

Untuk itu, ia meminta kepada Aparat Penegak Hukum yakni Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Badan Pemeriksa Keuangan Sumut, Inspektorat dan beberapa pihak berwenang untuk turun kelapangan dan segera mengusut tuntas kegiatan tersebut yang diduga pengerjaannya amburadul dan terindikasi korupsi .

“Apa yang dengar dan lihat di lapangan sangat jelas, bibit mangrove yang di tanami sudah tidak terlihat. Aneh, karena puluhan hektar yang katanya di tanami nyaris tidak tersisa tanpa diketahui kemana perginya. Jika memang hanyut terbawa arus laut seharusnya kelihatan sisanya berserakan. “Kata Zulhamdani kepada wartawan. Jumat (13/05).

Lebih lanjut, akademisi Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Utara ini pun menyayangkan sikap kelompok tani hutan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh serta pihak terkait lainnya seperti pengawas lapangan yang terkesan cuek abai begitu saja seperti lepas dari tanggung jawab mereka. Padahal, kegiatan itu mengunakan anggaran APBN.

“Kepada ibuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ibu Siti Nurbaya kita minta agar tegas menegur jajarannya dibawah untuk bertanggungjawab atas masalah ini. Masak ia setelah ditanami dibiarkan begitu saja seperti tidak berharap berhasil. Harusnya ada monitoring petugas sehingga tumbuh kembang nya mangrove dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat setempat. Apalagi setelah ditanami kan diserah terima kan dengan kelompok tani. Patut kita duga ada kongkalikong didalamnya.  “Urainya.

Atas peristiwa tersebut, Liga Mahasiswa Nasdem yang merupakan tulang punggung (backbone) dari Partai NasDem, akan segera menyurati sejumlah pihak penegak hukum, Kementrian LHK serta sejumlah pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan tersebut, meminta jawaban, sehingga semua jelas terang benderang agar dugaan praktik korupsi tidak terjadi.

“Sebagai anak anak muda generasi penerus bangsa harus peduli terhadap peristiwa tersebut guna memastikan tidak ada penyelewengan apapun dalam Proyek tersebut. Dan kami juga tidak ingin apa yang diperbuat pemerintah melalui Menteri LHK menjadi ajang main-main oleh oknum dan sekelompok orang yang ingin merusak nama baik Ibu menteri Siti Nurbaya. Tidak sampai disini, kita juga akan kroscek lokasi lainnya, yang diduga masalah yang sama terjadi di lokasi lain. “Tutup Dani.

Sebelumnya dalam pemberitaan.

Masyarakat di Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara mempertanyakan penanaman bibit mangrove program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang jumlahnya ratusan ribu batang di lahan seluas puluhan hektar di tiga daerah tak sesuai harapan. Mereka menilai, kegiatan tersebut diduga terindikasi korupsi karena faktanya bibit mangrove tersebut kini dalam kondisi tak terawat.

Salah satu daerah di Sumatera Utara yang mendapat kesempatan dalam program Rehabilitasi Restorasi Gambut dan Mangrove Di kabupaten Labuhan Batu Utara terdiri dari tiga desa yaitu Desa Ulak Putar, Desa Teluk Piai, dan Kelurahan Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir.

Berdasarkan Pantauan langsung dilapangan, Senin 09 Mei 2022, sore, satu lokasi di Kampung Masjid, terlihat bibit-bibit mangrove yang sempat di tanam oleh Kelompok Tani Hutan yang diketuai Syafri Azwar Sagala SE, Pada Agustus 2021 lalu, kini kondisinya terlihat dalam kondisi porak poranda.

Tidak hanya itu, di lokasi lainnya seperti di Desa Sei Apung dan Desa Teluk Piai kondisi bahkan lebih parah dan nyaris tak terlihat adanya bibit-bibit mangrove yang tumbuh di pingir laut, alias lepas dari pengawasan dan perhatian baik dari instansi pihak kementerian maupun kelompok tani yang bertanggung jawab.

Padahal, Kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM) Tahun 2020 yang merupakan agenda pemerintah menggunakan APBN ini adalah untuk Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat ditengah badai Pandemi covid 19.

Ironisnya, bukannya serius melakukan penanaman seusai aturan dan ketentuan serta anggaran yang sudah ditetapkan, namun penanaman tersebut diduga terindikasi korupsi dalam pengerjaanya.

Warga berinisial A yang menyebutkan, sangat jelas lahan yang seharusnya di tanami mangrove sekitar 150 batang bibit untuk 30 hektar diduga tidak sepenuhnya dikerjakan dengan berbagai alasan. Padahal anggaran digelorakan cukup besar yakni sekitar 400 juta lebih khususnya di Kelurahan Kampung Masjid.

“Bahkan, bisa dipastikan usai penanaman, hingga kini kelompok tani hutan yang seharusnya bertanggung jawab penuh agar mangrove dapat tumbuh kembang dengan baik satupun tidak pernah terlihat batang hidungnya melihat ke lokasi. Padahal yang kita ketahui tujuan tanaman mangrove itu untuk mencegah abrasi, meningkatkan hasil laut dan ekowisata bagi masyarakat sekitar. “Ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani, Syafri Azwar Sagala.SE saat di hubungi Jarigannews.com melalui telepon selulernya mengakui dari luas 30 hektar jumlah lahan, yang ditanami 29 hektar bibit mangrove.

Ketua Karang Taruna Kecamatan Kualuh Hilir inipun tak menepis terkait tidak pernah melakukan perawatan atau sering meninjau ke lokasi hanya karena keterbatasan anggaran.

“Kayak mana mau perawatan tak ada uang perawatan bang. Untuk bibit yang ditanam kemarin memang banyak yang hidup ada juga yang mati. bibit mati yang memang ada karna disitu letak arus laut .”Katanya.

“Gini ajalah bang, kalau memang abang mau buat berita, buatlah. Karna kurasa udah bagus kami tanam dan aku pun disitu merasa dirugikan. Tapi karena mikirkan saudara. Ya mau tak mau dikerjakan juga. Cuma herannya aku segitu banyak nya lahan kenapa harus lahan ku yang di ganggu, Itu aja nya. “Sambung Feri dengan sikap menantang dengan tegas menyebutkan, gaslah bang selagi enak abang gak apa- apa buatlah beritanya.

Sementara itu, Rahmad Ganti Sitorus yang diketahui warga sebagai pengawas kegiatan program Kementerian LHK tersebut saat di konfirmasi melalui telepon dan pesan singkatnya via whtsup hingga berita ini diturunkan tidak merespon sama sekali.

 

Show More

admin

Deempatbelas.com merupakan salah satu media online di Kota Medan yang beralamatkan di Jalan Armada No.14 Kecamatan Medan Kota. Medan, Sumatera Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button