advertisement pasang iklan disini
News

Dinilai Berbau KKN, PSI Sumut Soroti Proses Tender Ulang di Dinas PSDA Sumut

Bagikan ke :

JaringanNews, Medan – sambutan ketua KPK Firli Bahuri dalam acara peluncuran strategi nasional pencegahan korupsi atau Stranas PK tahun 2021-2022, menegaskan bahwa Stranas PK tahun 2021-2022 punya tiga fokus, pertama perizinan dan tata niaga. Kedua, keuangan negara dan penegakkan hukum dan ketiga, reformasi birokrasi, dimana di dalam ketiga fokus Stranas PK tahun 2021-2022, proses lelang pengadaan barang dan jasa (PBJ) menjadi bagian yang tidak terpisah, dilaksanakan secara adil dan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa menyisakan praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.

Berkaitan dengan hal itu, sebagai salah satu Partai Politik yang selalu hadir dan bekerja untuk rakyat, Partai Solidaritas Indonesia mendukung penuh apa yang menjadi program Stranas PK tahun 2021-2022 di Sumatera Utara.

pasang iklan disini

Salah satu yang menjadi perhatian khusus PSI Sumatera Utara tentang proses lelang ulang PBJ yang di dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Tata Ruang (SDACKTR) dan LPSE  beberapa waktu yang lalu.

“Kami menerima laporan masyarakat yang curiga tentang proses lelang ulang pada dinas SDACKTR Sumut terindikasi tidak sesuai dengan apa yang menjadi komitmen program Stranas PK tahun 2021-2022 yang disampaikan oleh ketua KPK RI beberapa waktu yang lalu, 13/4/2021, yang dihadiri Gubernur Edy Rahmayadi secara online,” ujar HM Nezar Djoeli, ketua DPW PSI Sumut kepada wartawan di Medan, Minggu 18/4/2021.

HM Nezar Djoeli menambahkan, sejumlah peserta lelang kegiatan PJB pada Dinas SDACKTR Sumut merasa terjadi ketimpangan dan ada kecurigaan karena proses Pengadaan Barang Jasa tidak dilakukan secara profesional dalam perencanaannya sehingga terjadi lelang ulang.

“Selain itu, aduan yang berkaitan dengan kinerja dari kepala dinas PSDA Sumut, sebagai pejabat tertinggi di dinas juga disorot terkesan tidak mendukung upaya Gubernur Edy Rahmayadi yang menginginkan semua proses PBJ yang berlangsung tidak menimbulkan kesan “kongkalingkong,” atau terindikasi tidak profesional seperti diatur.

Lanjut Nezar menjelaskan, proses pembatalan lelang merupakan hal yang dibolehkan di dalam undang-undang, tetapi juga pihak dari penegak hukum juga harus jeli dalam memantau hal tersebut ada apa sebenarnya. Ada makna yang tersirat dari proses pembatalan tersebut salah satunya adalah lemahnya perencanaan di dinas SDACKTR dan LPSE merupakan salah satu penyebab proses itu terjadi.

“Kepala OPD harus mampu menjaga marwah dan citra pemerintah Sumatera Utara dalam proses penggunaan dana Rakyat melalui APBD. PSI sebagai salah satu partai politik tidak akan surut dalam mengamati kepala OPD di jajaran pemerintahan provinsi Sumatera Utara dalam mengemban amanah Gubernur dan wakil Gubernur untuk menjalankan  roda pemerintahan atas penggunaan uang Rakyat melalui APBD. “Tutupnya.

Show More

admin

Deempatbelas.com merupakan salah satu media online di Kota Medan yang beralamatkan di Jalan Armada No.14 Kecamatan Medan Kota. Medan, Sumatera Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button