MEDAN – Aliansi Masyarakat Sumatera Utara (AMARA Sumut) kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu, Senin (2/11/2026). Massa mendesak dugaan praktik pengumpulan dan aliran setoran dana kepada sejumlah pihak di lingkungan keimigrasian dibongkar secara transparan.
Dalam aksinya, massa menyoroti sejumlah nama dan nominal yang tercantum dalam bahan pengaduan, yakni dugaan setoran Rp120 juta kepada pihak yang disebut Kakan Imigrasi, Rp100 juta kepada Kakanim, Rp70 juta kepada Kabid Dokja, serta Rp40 juta kepada Kasi Dokja.
AMARA Sumut juga meminta penelusuran terhadap sosok Kiki yang diduga menjadi koordinator pengumpulan dana dan Wahyu yang disebut sebagai anggota Imigrasi serta diduga berkaitan dengan penyerahan dana Rp70 juta per hari.
“Kami ingin semuanya dibuka. Siapa yang mengumpulkan, siapa yang menerima, dan ke mana aliran uang tersebut. Jangan sampai pengaduan masyarakat hanya menjadi dokumen tanpa tindak lanjut,” tegas Farhan.
Massa mendesak pemeriksaan menyeluruh, termasuk memastikan identitas, jabatan, periode waktu, sumber dana, serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Seluruh tudingan tersebut diminta diuji melalui pemeriksaan resmi agar tidak berkembang menjadi spekulasi publik.
Sorotan lain disampaikan Ketua Forum Pemerhati Aparatur Negara (FPAN), Reza Nasution, terkait pencegahan keberangkatan delapan anggota Jamaah Tabligh ke India. Berdasarkan informasi yang diterimanya, mereka merupakan pasangan suami istri yang hendak melakukan perjalanan ibadah.
Reza meminta Imigrasi menjelaskan dasar pencegahan yang disebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Kami tidak menolak upaya pencegahan TPPO. Namun, dasar hukum dan prosesnya harus jelas. Imigrasi wajib memberikan penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Setelah menyampaikan tuntutan, massa diterima Kepala Intelijen Imigrasi, Tirta Mandala. Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu berjalan alot.
Dalam pertemuan tersebut, Tirta Mandala menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan jawaban atas tuntutan aksi pada Kamis mendatang, disertai hasil pemeriksaan dan klarifikasi.
Janji tersebut kini menjadi perhatian AMARA Sumut dan FPAN. Mereka menegaskan persoalan ini tidak boleh berhenti pada penerimaan aspirasi maupun klarifikasi administratif, tetapi harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan objektif terhadap seluruh pihak yang disebut dalam pengaduan.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pengumpulan dan aliran setoran dana tersebut belum terbukti melalui pemeriksaan resmi. Belum ada keterangan yang memastikan kebenaran tudingan maupun keterlibatan pihak-pihak yang disebut massa.
Kamis mendatang menjadi momentum penting bagi Imigrasi Kualanamu untuk menjawab dugaan tersebut sekaligus menjelaskan polemik pencegahan keberangkatan Jamaah Tabligh ke India. Publik menunggu transparansi, bukan sekadar janji klarifikasi. (cil)
