MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Kali ini, penyidik melakukan penggeledahan di enam lokasi sekaligus, mulai dari kantor instansi pemerintah, kediaman kontraktor, hingga rumah mantan pejabat yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Penggeledahan berlangsung selama dua hari, yakni 9–10 November 2026. Dalam rangkaian operasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah disidik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut. Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
“Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini,” kata Budi di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Adapun enam lokasi yang menjadi sasaran penyidik meliputi:
Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
Kantor Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumatera Utara.
Rumah salah satu kontraktor proyek pembangunan jalan.
Rumah kontraktor lainnya.
Kediaman mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara.
Rumah mantan Kepala Satker pada BBPJN Sumatera Utara.
Penggeledahan terhadap kantor penyelenggara proyek hingga kediaman mantan pejabat tersebut menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri lebih jauh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara.
Penyitaan barang bukti elektronik dan dokumen juga dinilai penting untuk mendalami alur pelaksanaan proyek, hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
Langkah KPK ini sekaligus membuka ruang pendalaman lebih lanjut terhadap peran pihak penyelenggara kegiatan maupun pihak swasta dalam proyek pembangunan jalan yang kini menjadi objek penyidikan.
Publik pun menanti perkembangan penanganan perkara tersebut, termasuk hasil analisis barang bukti dan kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban hukum.
Sumber: Keterangan Juru Bicara KPK
