De14dotcom, MEDAN – PDI Perjuangan Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hak siswa terdampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, sebulan setelah tuntutan kompensasi disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran dana kompensasi kepada siswa terdampak di empat daerah, yakni Kabupaten Karo sebanyak 499 orang, Kabupaten Asahan 21 orang, Kabupaten Deli Serdang 59 orang, dan Kota Medan 17 orang (ditangani DPC PDI Perjuangan Kota Medan) dengan total 596 penerima.
Penyaluran bantuan di Kabupaten Karo berlangsung di Gedung Kesenian Open Stage Taman Mejuah-Juah, Berastagi, pada Sabtu (3/10/2026). Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap siswa dan keluarga yang terdampak kejadian pada Agustus lalu. Penyaluran di sejumlah daerah ini juga menjadi bagian dari komitmen PDI Perjuangan untuk hadir mendampingi masyarakat yang menghadapi kesulitan.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar kader partai senantiasa hadir di tengah rakyat, memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat, dan menerjemahkan kepedulian melalui tindakan nyata. Bagi PDI Perjuangan Sumatera Utara, kepedulian itu tidak hanya diwujudkan melalui bantuan, tetapi juga dengan memastikan aspirasi masyarakat tetap diperjuangkan hingga memperoleh kejelasan.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengatakan bahwa keberpihakan kepada rakyat harus dibuktikan melalui tindakan nyata, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan yang menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak. Menurutnya, arahan Megawati agar kader senantiasa bersama rakyat menjadi pengingat bahwa kehadiran partai tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial.
“Pesan Ibu Megawati Soekarnoputri agar kader selalu hadir bersama rakyat harus kita terjemahkan dalam kerja nyata. Ketika ada anak-anak dan keluarga yang menghadapi kesulitan, kita tidak boleh menutup mata. Bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian, tetapi pengawalan terhadap tuntutan kompensasi kepada BGN juga harus terus berjalan sampai ada kejelasan,” ujar Rapidin di Medan, Kamis (15/10/2026).
Ia menegaskan bahwa pemberian bantuan kepada siswa terdampak merupakan wujud solidaritas dan dukungan kepada keluarga. Namun, bantuan tersebut tidak boleh dipandang sebagai akhir dari persoalan. Tuntutan kompensasi yang telah disampaikan kepada BGN tetap membutuhkan tindak lanjut yang jelas, sesuai dengan persoalan dan tanggung jawab pihak-pihak terkait.
Rapidin juga mengingatkan bahwa persoalan yang menyangkut anak-anak tidak seharusnya kehilangan perhatian hanya karena waktu terus berjalan dan sorotan publik mulai berkurang. Menurutnya, keluarga siswa perlu memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut penanganan kasus, sementara kondisi kesehatan dan pemulihan anak-anak harus tetap menjadi perhatian utama.
Sementara itu, Ketua DPRD Karo yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, Iriani Br. Tarigan, menegaskan bahwa dampak kejadian yang menimpa siswa terdampak MBG tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan dan psikologis anak-anak, tetapi juga menyentuh kehidupan ekonomi keluarga mereka. Menurutnya, perhatian terhadap siswa terdampak harus mencakup kondisi orang tua yang terpaksa meninggalkan pekerjaan demi mendampingi putra-putri mereka menjalani pemeriksaan, perawatan, maupun proses pemulihan.
Iriani menyoroti kondisi orang tua yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan harian. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, tidak bekerja berarti kehilangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika anak mengalami masalah kesehatan, orang tua dihadapkan pada pilihan sulit antara mencari nafkah dan memastikan anak mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan.
“Yang harus kita lihat bukan hanya kondisi anak-anak yang terdampak, tetapi juga bagaimana keadaan orang tua mereka. Ada orang tua yang bekerja sebagai buruh harian, yang penghasilannya bergantung pada apakah mereka bisa bekerja pada hari itu. Ketika anak mereka mengalami kejadian seperti ini, mereka harus meninggalkan pekerjaan untuk mendampingi anaknya. Akibatnya, penghasilan terhenti, sementara kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi. Ini beban yang tidak ringan bagi keluarga,” ujar Iriani.
Ia mengatakan bahwa dampak psikologis yang dialami anak-anak juga tidak boleh diabaikan. Pengalaman yang mereka lalui dapat menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan kekhawatiran ketika kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Karena itu, penanganan terhadap siswa terdampak perlu memperhatikan kondisi mereka secara menyeluruh, baik dari sisi kesehatan fisik maupun psikologis, dengan dukungan yang sesuai kebutuhan.
Menurut Iriani, kondisi tersebut menjadi alasan mengapa tuntutan kompensasi kepada BGN perlu terus dikawal. Kompensasi yang diperjuangkan bukan sekadar persoalan nominal, melainkan juga berkaitan dengan beban yang harus ditanggung keluarga selama menghadapi dampak kejadian tersebut. Ia berharap pihak terkait memberikan kejelasan atas tuntutan yang telah disampaikan, dengan mempertimbangkan kondisi siswa dan kesulitan yang dialami orang tua mereka.
“Jangan sampai anak-anak harus menanggung dampak psikologis dari kejadian ini, sementara orang tua mereka juga kehilangan penghasilan karena harus merawat dan mendampingi anaknya. Bagi keluarga yang hidup dari upah harian, satu hari tidak bekerja saja sangat berarti. Karena itu, kami ingin persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang jelas dan hak-hak keluarga terdampak benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Iriani menambahkan bahwa bantuan kepada siswa terdampak merupakan bentuk kepedulian PDI Perjuangan kepada anak-anak dan keluarga mereka. Namun, bantuan tersebut tidak menggantikan kebutuhan akan penyelesaian tuntutan kompensasi. Sejalan dengan semangat Megawati Soekarnoputri agar kader senantiasa hadir bersama rakyat, ia menegaskan bahwa pendampingan harus tetap dilakukan, terutama bagi keluarga yang menghadapi tekanan psikologis dan kesulitan ekonomi akibat kejadian tersebut.
Di sisi lain, Sutrisno Pangaribuan, S.T., Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, mengatakan bahwa penyaluran dana kompensasi di Karo, Asahan, Deli Serdang, dan Medan merupakan bentuk kepedulian kepada siswa terdampak beserta keluarga mereka. Ia menilai, semangat untuk hadir bersama rakyat sebagaimana ditekankan Megawati Soekarnoputri perlu diterjemahkan dalam kerja yang berkelanjutan, bukan hanya melalui kegiatan bantuan sesaat.
“Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan pentingnya keberpihakan kepada rakyat. Karena itu, kepedulian harus terlihat dari apa yang dilakukan kader di tengah masyarakat. Di Karo, Asahan, Deli Serdang, dan Medan, bantuan kepada siswa terdampak menjadi salah satu bentuk solidaritas. Namun, khusus persoalan siswa terdampak MBG di Karo, tuntutan kompensasi tetap harus dikawal sampai ada kejelasan,” kata Sutrisno.
Menurut Sutrisno, pemberian bantuan dan penyelesaian tuntutan kompensasi merupakan dua hal berbeda yang harus berjalan beriringan. Bantuan menjadi wujud kepedulian kepada siswa dan keluarga, sedangkan tuntutan kompensasi memerlukan tindak lanjut dari pihak yang berwenang. Karena itu, penyaluran bantuan tidak boleh membuat persoalan utama yang dihadapi keluarga kehilangan perhatian.
Ia menambahkan bahwa konsistensi dalam mendampingi masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab politik. Kehadiran partai harus tetap terasa ketika masyarakat menghadapi kesulitan, termasuk setelah bantuan disalurkan dan perhatian publik terhadap suatu persoalan mulai berkurang.
“Jangan sampai setelah bantuan diserahkan, persoalan yang mendasarinya justru dilupakan. Kepedulian harus terus berjalan, begitu juga pengawalan terhadap aspirasi keluarga. Semangat yang diajarkan Ibu Megawati adalah bagaimana partai tetap bersama rakyat, terutama ketika rakyat membutuhkan dukungan dan kejelasan,” tegas Sutrisno.
PDI Perjuangan Sumatera Utara menegaskan bahwa penyaluran dana kompensasi kepada 596 siswa terdampak di Karo, Asahan, Deli Serdang, dan Medan merupakan bagian dari kepedulian kepada masyarakat. Khusus di Kabupaten Karo, pengawalan terhadap aspirasi keluarga dan tuntutan kompensasi kepada BGN tetap menjadi perhatian. Kepedulian melalui bantuan dan perjuangan untuk memperoleh kejelasan penyelesaian persoalan diharapkan berjalan beriringan, sejalan dengan semangat keberpihakan kepada rakyat yang ditekankan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.(cil)*
