Medan – Mencuatnya sejumlah kasus korupsi di lingkup Pendidikan beberapa waktu lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Rektor Universitas Negeri Lampung menjadi sorotan banyak pihak khususnya di Sumatera Utara.
Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Persaudaraan Pemuda Islam Indonesia Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di Kota Medan. Selasa siang 30 Agustus 2022.
Aksi tersebut dalam rangka mendukung dan mengundang Aparat Penegak Hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi agar mengungkap kasus yang sama terhadap kampus khususnya Universitas Negeri di Sumatera Utara.
Kordinator Aksi Irham Sardani Rambe dalam orasinya, mengungkapkan Operasi Tangkap Tangan terhadap Rektor Unila oleh KPK menjadi perhatian serius bagi semua aparat penegak hukum, khususnya menteri pendidikan RI dan Presiden Jokowidodo karena sangat menciderai dunia pendidikan di tanah air.
Ia menyebutkan, penerimaan jalur mandiri di Institusi perguruan tinggi sering terjadi pelanggaran dan berpeluang terjadi kolusi dan gratifikasi. Sehingga Persaudaraan Pemuda Islam Sumut menilai kasus yang sama juga kerap terjadi di Sumatera Utara dan banyak dugaan yang terjadi di institusi perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara terkait dugaan suap atau gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.
“Sebagai bagian dari yang ikut perhatian dan mengawal dunia pendidikan di Sumut, kami dari PPI Sumut menyampaikan sejumlah sikap yaitu. Pertama meminta DPRD Sumut untuk mendesak agar KPK turun ke Sumut untuk memeriksa kampus USU, Polmed, UINSU dan UNIMED perihal adanya dugaan suap dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kedua meminta KPK untuk menuntaskan segala bentuk suap dan gratifikasi di institusi perguruan tinggi negeri terkhusus di Sumatera Utara karena telah mencoreng marwah dunia pendidikan. “Katanya saat berorasi di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan.
Setelah melakukan orasi-orasi massa PPI Sumut kemudian diterima Anggota Komisi IV DPRD Sumut Timbul Sinaga untuk berdialog dan menampung aspirasi mereka.
Timbul Sinaga mengatakan akan meneruskan aspirasi para mahasiswa yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Sumatera Utara.
Sebagai anggota DPRD Sumut, ia mendukung penuh dan juga berpendapat bahwa dunia pendidikan sebagai wadah mencetak generasi bangsa harus bebas dari segala praktik suap dan gratifikasi.
“Kami mendukung bahwa kampus harus bersih dari KKN. Dan jika ada kampus di Sumut yang melakukan pelanggaran dan terjadi suap dan gratifikasi di sana, tentu kami juga mendukung dan meminta agar kepolisian, kejaksaan atau KPK untuk memeriksanya,” pungkas Timbul
Unjuk rasa puluhan mahasiswa tersebut berjalan aman dan damai dengan pengawalan petugas kepolisian. Sambil membentangkan sejumlah poster yang bertuliskan mengundang KPK untuk mengusut tuntas para oknum mafia yang diduga terlibat suap dunia pendidikan di Sumut, aksi dilanjutkan dengan berorasi di depan gerbang Kampus Universitas Sumatera Utara, di Dr Mansyur Medan.
