Sebagai pengawas dan pengendali, SKK Migas bertindak sebagai wakil pemerintah dalam mengelola para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)—seperti Pertamina, Chevron, ExxonMobil, dan perusahaan migas lainnya—yang melakukan operasi pengeboran di Indonesia.
Berikut adalah beberapa fungsi utama dari lembaga ini:
Pengawasan Kontrak Kerja Sama: Memastikan bahwa semua aktivitas pengeboran dan produksi yang dilakukan oleh perusahaan migas (KKKS) sesuai dengan hukum, kontrak yang disepakati, dan efisien secara biaya (cost efficiency).
Memberikan Rekomendasi Penunjukan Penjual: Mengelola penunjukan penjual minyak mentah dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan tertinggi bagi negara.
Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan (POD): Menilai dan memberikan persetujuan terhadap rencana sebuah perusahaan dalam mengembangkan lapangan migas baru agar produksinya optimal dan tidak merusak lingkungan.
