advertisement pasang iklan disini
BeritaNewsSumut

Ranto Sibarani SH: Terobosan PSI Sumut Gugat Gubsu ke PTUN Soal Proyek 2,7 Triliun Patut Diapresiasi

Bagikan ke :

Deempatbelas.com,Sumut psi.id- Upaya hukum Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara yang menggugat Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait proyek multiyers senilai 2,7 Triliun mendapat respon positif dari praktisi hukum asal Kota Medan, Ranto Sibarani SH. Ia menilai, apa yang dilakukan PSI sangat tepat dalam menyelamatkan uang rakyat.

Ranto Sibarani menyebutkan, sebagai Partai Politik, PSI Sumatera Utara menunjukkan konsistensinya dalam melihat berbagai persoalan di daerahnya, salah satunya penggunaan anggaran APBD Sumatera Utara yang jumlahnya fantastis untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan yang dinilai melanggar aturan Permendagri dalam penganggarannya.

pasang iklan disini

“Saya sangat mengapresiasi upaya hukum PSI Sumut karena menggugat proyek multiyears yang berpotensi merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat. Hal tersebut merupakan terobosan hukum yang belum dilakukan oleh partai lainnya.”Kata Ranto Sibarani SH kepada wartawan. Kamis malam (21/04) .

Ranto menyebutkan, semoga dengan upaya PSI Sumut yang terus mengawal salah satunya melayangkan gugatan ke PTUN Medan, akan ada kepastian penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Sumut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan di republik ini, agar kedepan tidak menimbulkan pelanggaran hukum dan kerugian bagi masyarakat.

“Apa yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara itu merupakan salah satu contoh partai politik yang benar-benar memanfaatkan hukum dan aturan yang ada di negara ini, terutama untuk membela kepentingan rakyat banyak. Apalagi ditengah-tengah masyarakat saat sekarang maraknya perbuatan main hakim sendiri yang hanya bertopengkan atas nama membela kepentingan rakyat. “Ungkap Ranto.

PSI Sumut gugat Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ke PTUN Medan.

Diketahui pada hari Rabu 20 April 2022, Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut) secara resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, dengan nomor 45/G/2022/PTUN MDN.
Gugatan secara resmi dilakukan PSI Sumut disampaikan melalui Lembaga Bantuan Hukum yang diketuai Rio Darmawan Surbakti.

“Alhamdulillah hari ini secara resmi gugatan kami terdaftar secara resmi di PTUN Medan atas proyek pembangunan jalan dan jembatan pemerintah provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 2,7 Triliun yang disebut menggunakan APBD tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024,” kata HM Nezar Djoeli ketua PSI Sumut kepada wartawan.

Dalam materi gugatan resmi ini, melalui LBH PSI Sumut, disebutkan bahwa proyek pembangunan jalan dan jembatan pemerintah provinsi Sumatera Utara tersebut, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Melanggar peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, juga melanggar Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022.

“Sehingga dengan pelanggaran tersebut, PSI Sumut meminta, menganulir atas keputusan Gubernur yang tertuang pada SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/935/KPTS/2021 tentang Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangunan (Design And Build) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Di Sumatera Utara Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kita meminta Pengadilan PTUN Medan dapat melihat secara jelas keinginan dari partai solidaritas Indonesia yang tulus ini untuk menyelamatkan uang rakyat. Dan perlu diketahui kami juga sudah menyurati Mendagri sebagai pimpinan tertinggi daerah dan, LKPP. Inilah modal dasar kami dari PSI dalam melakukan gugatan ke PTUN Medan,” kata HM Nezar Djoeli.

Show More

admin

Deempatbelas.com merupakan salah satu media online di Kota Medan yang beralamatkan di Jalan Armada No.14 Kecamatan Medan Kota. Medan, Sumatera Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button